Pemerintah China secara terbuka menyatakan penolakan keras terhadap langkah Jepang dan Filipina yang memulai proses negosiasi batas wilayah maritim mereka. Beijing menganggap pembicaraan tersebut sebagai tindakan ilegal dan melanggar kedaulatan wilayah yang mereka klaim.
Laporan dari AFP pada Jumat (29/5/2026) menyebutkan bahwa Beijing mengeklaim memiliki kendali eksklusif atas perairan yang menjadi objek diskusi. Wilayah yang dipersoalkan tersebut mencakup Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen di sebelah timur Taiwan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers rutin menyampaikan bahwa pihaknya sangat tidak puas dengan perkembangan ini. Ia menegaskan posisi China yang menentang keras upaya penetapan batas antara Tokyo dan Manila.
Mao Ning secara spesifik menyebutkan bahwa negosiasi yang dilakukan oleh Jepang dan Filipina sepenuhnya tidak sah di mata hukum. Menurutnya, kesepakatan apa pun yang dihasilkan dari pertemuan tersebut tidak akan diakui oleh Beijing.
Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah China dikabarkan telah melayangkan protes resmi kepada pihak Jepang maupun Filipina. Langkah diplomatik ini diambil guna merespons kerja sama kedua negara yang dianggap mengusik kepentingan teritorial China.
Upaya Penguatan Kerja Sama Jepang dan Filipina
Inisiatif negosiasi ini pertama kali mencuat setelah adanya pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, dan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi. Pertemuan tersebut berlangsung dalam rangkaian kunjungan kenegaraan ke Tokyo pada Kamis (28/5/2026).
Kedua pemimpin sepakat untuk membuka pembicaraan formal guna menentukan batas ZEE serta landas kontinen yang tumpang tindih. Langkah strategis ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di wilayah perairan Asia.
Hubungan diplomatik antara Manila dan Tokyo memang terlihat semakin solid dalam beberapa tahun belakangan. Faktor utamanya adalah keresahan yang sama terhadap klaim teritorial maritim China yang semakin agresif di kawasan tersebut.
Poin-poin penting terkait dinamika konflik maritim di kawasan ini:
- Ketegangan di Laut China Timur antara Jepang dan China terkait sengketa wilayah dan kepentingan ekonomi.
- Konfrontasi rutin yang melibatkan kapal penjaga pantai dari kedua belah pihak di perairan yang disengketakan.
- Pengerahan armada angkatan laut dan penjaga pantai China secara besar-besaran di wilayah Laut China Selatan.
- Upaya Beijing untuk menghalangi akses Filipina menuju gugusan terumbu karang serta pulau-pulau strategis.
Daftar di atas menunjukkan betapa kompleksnya situasi keamanan maritim yang melibatkan negara-negara besar di Asia Timur dan Tenggara. Konflik ini tidak hanya mencakup masalah batas wilayah, tetapi juga persaingan pengaruh di jalur perdagangan internasional.
Konfrontasi di Perairan Strategis
Di wilayah Laut China Selatan, Filipina seringkali harus berhadapan langsung dengan tekanan militer China. Serangkaian insiden berbahaya telah terjadi saat kapal-kapal Filipina mencoba mengirim pasokan ke pos-pos penjagaan mereka.
Pihak Filipina melaporkan adanya pengepungan oleh kapal penjaga pantai dan milisi maritim China terhadap kapal nelayan serta kapal bantuan mereka. Salah satu insiden besar tercatat terjadi di Scarborough Shoal pada awal tahun 2024 lalu.
Berikut adalah ringkasan singkat mengenai sengketa maritim yang melibatkan China:
| Wilayah Konflik | Pihak yang Terlibat | Fokus Utama Perselisihan |
|---|---|---|
| Laut China Timur | China vs Jepang | Sengketa wilayah pulau dan hak ekonomi di perairan. |
| Laut China Selatan | China vs Filipina | Perebutan akses ke terumbu karang dan pulau strategis. |
| Timur Taiwan | China vs Jepang & Filipina | Penetapan batas ZEE dan landas kontinen yang diklaim sepihak. |
Data dalam tabel tersebut merangkum peta konflik yang sedang berlangsung di kawasan Asia Timur saat ini. Hal ini menjelaskan mengapa Jepang dan Filipina merasa perlu untuk mempercepat proses negosiasi batas wilayah mereka.
Melalui langkah ini, Manila dan Tokyo berharap dapat memiliki dasar hukum yang lebih kuat di mata internasional. Namun, tindakan ini dipastikan akan terus mendapat tantangan keras dari pihak Beijing yang tidak ingin dominasinya terusik.
