Insiden Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat sudah memicu amarah publik. Keputusan juri yang dianggap berat sebelah dan arogan membuat insiden ini disorot. Netizen bahkan mengaitkan kasus ini dengan film Laskar Pelangi yang terkenal.
Menurut akun X @P3gEl, kejadian di Pontianak ini seolah menjadi "rekonstruksi adegan Laskar Pelangi" di dunia nyata. Namun, sikap dewan juri dalam insiden ini dinilai jauh dari kesatria. Bila juri di film tersebut berani mengakui kesalahan, juri di dunia nyata justru seolah menutupi kekeliruan dengan menyalahkan peserta atas artikulasinya.
Publik menyoroti dua hal dari insiden ini: perbedaan nasib antar tim meskipun memberikan jawaban yang serupa. Satu tim diberikan nilai plus, sedangkan tim lain mendapat nilai minus. Sebagaimana dikutip dalam cuitan @P3gEl, "Ini mah juri Cerdas Cermat MPR lagi main rekonstruksi adegan Laskar Pelangi ya?". Nasihat dari film itu agar juri berkata "maaf" tidak berlaku di sini.
Poin penting yang menjadi perhatian adalah integritas. Dalam film Laskar Pelangi, awalnya juri ragu tetapi akhirnya mengakui kesalahan. Berbeda dengan situasi LCC MPR ini di mana juri memilih untuk tidak mengakui ketidaktepatannya dan justru menyalahkan peserta.
Dalam cuitan lain, @P3gEl menulis dengan sarkas, "Juri MPR emang beda level, bro. Kalo di Laskar Pelangi juri akhirnya ngaku salah, ini mah ngotot sampe viral dulu baru klarifikasi." Ungkapan ini menunjukkan betapa juri dianggap tidak siap mengakui kesalahan tanpa tekanan publik.
Saat Kebenaran Dikalahkan Artikulasi: Kegaduhan dalam LCC 4 Pilar MPR RI
Ketegangan terjadi dalam sesi penting dari lomba ini. Juri memberi pertanyaan krusial mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Regu C dari SMAN 1 Pontianak segera menjawab dengan komprehensif, "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," ujar perwakilan Regu C.
Walau jawaban ini secara konstitusi tepat, juri justru menilainya salah dan mengurangi 5 poin dari regu tersebut. Alasan juri: jawaban tidak menyertakan frasa "pertimbangan DPD". Keputusan ini memicu pertanyaan lebih lanjut mengenai obyektivitas dan keadilan perlombaan ini.
