Rencana pemindahan ibu kota sebuah negara bukanlah perkara mudah karena membutuhkan persiapan matang dari berbagai aspek. Meski Indonesia sedang berupaya mewujudkannya melalui Ibu Kota Nusantara (IKN), sejarah mencatat ada beberapa negara yang dianggap tidak berhasil dalam melakukan transisi serupa.
Beberapa faktor seperti sepinya penduduk hingga proses pembangunan yang memakan waktu puluhan tahun menjadi indikator kegagalan tersebut. Hal ini tentu menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam mengembangkan IKN di Kalimantan Timur agar tidak mengalami kendala yang sama.
Status Jakarta dan Kepastian Hukum IKN
Mengenai status ibu kota saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan bahwa Jakarta tetap menyandang status sebagai Ibu Kota Negara. Keputusan ini diambil setelah MK menolak permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.
Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan bahwa pemindahan secara resmi dari Jakarta ke IKN memerlukan landasan hukum yang kuat. Secara teknis, transisi tersebut harus didasari oleh Keputusan Presiden (Keppres) yang sah.
Menurut MK, begitu Keppres tersebut ditandatangani oleh Presiden, maka status Ibu Kota Negara secara otomatis mulai berpindah. Keputusan ini barulah akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh elemen negara.
"Artinya, dalam konteks permohonan a quo berlakunya waktu pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara tergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan presiden dimaksud," jelas Adies Kadir sebagaimana dikutip dari laman resmi MK pada Selasa (12/5/2026).
Target IKN sebagai Pusat Politik 2028
Meski keputusan hukum tetap berada di tangan presiden melalui Keppres, pemerintah sudah menyusun rencana matang. Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, mengungkapkan bahwa IKN diproyeksikan menjadi pusat politik nasional pada tahun 2028.
Langkah ini sudah tertuang dalam payung hukum yang jelas melalui Kepres Nomor 79 Tahun 2025. Beleid tersebut menjadi acuan utama dalam menentukan arah perkembangan IKN ke depannya sebagai jantung pemerintahan baru.
"Sesuai Kepres No.79 tahun 2025 disebutkan arah Ibu Kota IKN sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028," ujar Troy saat memberikan keterangan kepada media pada Rabu (20/5/2026).
Troy juga menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur masih berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ia memastikan bahwa tidak ada proyek yang mengalami hambatan serius apalagi sampai terbengkalai atau mangkrak.
Tantangan yang dihadapi oleh IKN saat ini dinilai wajar karena setiap negara yang memindahkan pusat pemerintahannya pasti mengalami proses transisi yang kompleks. Namun, ada pelajaran berharga dari tiga negara yang dinilai kurang sukses dalam menjalankan misi ini.
Daftar Negara yang Dinilai Gagal Memindahkan Ibu Kota
Berikut adalah rangkuman mengenai negara-negara yang proses pemindahan ibu kotanya dianggap bermasalah atau gagal:
| Negara | Ibu Kota Lama | Ibu Kota Baru | Alasan Penilaian Gagal |
|---|---|---|---|
| Myanmar | Yangon | Naypyidaw | Kota sangat sepi penduduk dan terisolasi dari pusat ekonomi. |
| Kazakhstan | Almaty | Astana | Membutuhkan waktu 22 tahun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi stabil. |
| Tanzania | Dar es Salaam | Dodoma | Proses transisi sangat lambat hingga mencapai lebih dari 50 tahun. |
Tabel di atas menunjukkan bahwa kendala utama dalam pemindahan ibu kota bukan hanya soal infrastruktur, melainkan juga soal daya tarik bagi penduduk. Tanpa adanya aktivitas ekonomi yang kuat, kota baru hanya akan menjadi pusat administrasi yang sepi.
1. Myanmar: Fenomena Kota Hantu di Naypyidaw
Myanmar resmi memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke Naypyidaw pada akhir tahun 2005 silam. Lokasi kota baru ini sengaja dipilih di area terpencil, sekitar 320 kilometer di sebelah utara ibu kota lama.
Berdasarkan data dari Britannica, Naypyidaw sebenarnya dibangun dengan fasilitas yang sangat mewah dan megah. Kota ini memiliki jalan raya yang luar biasa lebar, kompleks olahraga golf, hingga kebun binatang dan pagoda yang indah.
Namun, kemegahan fisik tersebut tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduknya yang sangat minim. Kota ini justru lebih sering dijuluki sebagai "kota hantu" karena aktivitas sosialnya yang sangat rendah.
Masyarakat Myanmar lebih memilih untuk menetap di Yangon yang tetap menjadi pusat perdagangan dan jantung perekonomian negara. Naypyidaw hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan administratif yang kaku tanpa gairah kehidupan perkotaan.
2. Kazakhstan: Perjuangan Panjang Astana
Kazakhstan memindahkan pusat pemerintahannya dari Almaty ke Astana (yang sempat berganti nama menjadi Nur-Sultan) pada tahun 1997. Almaty dianggap tidak lagi layak karena risiko gempa bumi yang tinggi dan lokasinya yang terlalu dekat dengan perbatasan negara lain.
Astana dipilih karena posisinya yang lebih strategis di tengah wilayah negara serta kondisi geografis yang relatif lebih aman. Sayangnya, pemindahan ini dilakukan saat kondisi perekonomian Kazakhstan sedang berada dalam masa sulit.
Pada awalnya, banyak warga yang enggan berpindah ke Astana karena fasilitas infrastruktur yang belum memadai saat itu. Kurangnya minat penduduk membuat pertumbuhan kota baru ini berjalan sangat lambat pada tahun-tahun awal.
Butuh waktu hingga lebih dari dua dekade agar Astana bisa benar-benar berkembang menjadi pusat ekonomi yang signifikan. Kazakhstan menghabiskan waktu sekitar 22 tahun sejak pemindahan tersebut untuk melihat hasil pertumbuhan yang nyata.
3. Tanzania: Penundaan Selama Setengah Abad
Tanzania memulai proyek ambisius memindahkan ibu kota dari Dar es Salaam ke Dodoma sejak tahun 1973. Tujuan utamanya adalah untuk memecah kepadatan penduduk yang sudah sangat parah di Dar es Salaam.
Namun, rencana yang dimulai lebih dari 50 tahun lalu ini sering kali mengalami hambatan serius dan penundaan terus-menerus. Proses transisi ini baru benar-benar mencapai titik puncaknya pada tahun 2023 kemarin.
Momen penting tersebut ditandai dengan pembukaan gedung Istana Negara yang baru di kawasan Chamwino, Dodoma. Laporan dari The Conversation menyebutkan bahwa lambatnya proses ini disebabkan oleh kombinasi masalah politik dan logistik.
Selain kendala anggaran ekonomi, kurangnya komitmen kuat dari para pemimpin pemerintahan juga menjadi faktor utama terhambatnya pembangunan. Pengalaman Tanzania menunjukkan bahwa tanpa tekad kepemimpinan yang konsisten, pemindahan ibu kota bisa memakan waktu hingga puluhan tahun.
Melalui gambaran dari negara-negara tersebut, tantangan besar kini berada di pundak pemerintah Indonesia. Keberhasilan IKN akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menciptakan ekosistem kehidupan yang menarik bagi masyarakat, bukan sekadar membangun gedung-gedung pemerintahan saja.
