Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB University menyampaikan keberatan keras terhadap rencana pelibatan kampus dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui surat terbuka yang diunggah di akun Instagram resmi mereka, para mahasiswa meminta pemerintah tidak memaksakan kebijakan tersebut.
Presiden Mahasiswa BEM KM IPB University, Muhammad Abdan Rofi, menegaskan bahwa institusi pendidikan merupakan lembaga moral dan intelektual. Ia menilai kampus tidak seharusnya dijadikan alat untuk menjalankan proyek yang masih memiliki banyak celah masalah.
Sorotan Masalah Teknis dan Anggaran
Rofi mengungkapkan kekhawatirannya terkait berbagai kasus keracunan makanan yang terjadi selama pelaksanaan program MBG di lapangan. Selain itu, ia menyoroti pengalihan anggaran pendidikan bernilai ratusan triliun rupiah demi mendanai program ini.
Pihak BEM juga mengkritik penutupan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dianggap tidak memenuhi standar operasional. Mereka mencurigai adanya kepentingan oligarki dan partai politik di balik operasional sejumlah SPPG yang masih bertahan.
Beberapa poin keberatan yang disampaikan oleh BEM KM IPB meliputi:
- Kasus keracunan makanan yang telah menimpa 1.242 orang dalam program MBG.
- Realokasi anggaran pendidikan besar-besaran yang dinilai merugikan sektor pendidikan nasional.
- Penutupan 1.720 unit SPPG karena tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan.
- Dugaan kepemilikan SPPG oleh kelompok kepentingan tertentu atau oligarki.
Kritik tersebut menjadi landasan bagi para mahasiswa untuk meminta transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap jalannya program gizi ini.
Tuntutan Evaluasi dan Transparansi Dana
BEM KM IPB menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk fokus membenahi sarana pendidikan dan kesejahteraan guru honorer yang masih memprihatinkan. Menurut mereka, perbaikan fasilitas sekolah jauh lebih mendesak dibandingkan memaksakan program dapur di dalam kampus.
Kritik tajam juga diarahkan pada rincian penggunaan anggaran BGN yang dinilai tidak efisien oleh para mahasiswa. Berikut adalah ringkasan alokasi dana yang menjadi sorotan publik dalam program tersebut.
| Jenis Pengadaan | Nilai Anggaran |
|---|---|
| Kebutuhan Kaos Kaki | Rp 6,9 Miliar |
| Jasa Event Organizer | Rp 113 Miliar |
| 21.800 Unit Motor Listrik | Rp 900 Juta |
Besarnya dana yang dialokasikan untuk sektor pendukung tersebut memicu kemarahan mahasiswa karena dianggap tidak menyentuh substansi kebutuhan rakyat. Rofi menyatakan bahwa alasan menjadikan kampus sebagai laboratorium riset hanyalah dalih semata.
Rencana Koordinasi dengan Pihak Rektorat
Saat ini, BEM KM IPB sedang merancang langkah koordinasi internal untuk menyampaikan aspirasi ini secara langsung kepada pihak rektorat. Mereka ingin memastikan bahwa suara mahasiswa didengar sebelum kampus benar-benar menjalankan program tersebut.
Rencana aksi ini muncul setelah Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, menyatakan kesiapan universitas untuk membangun dapur MBG pada Mei 2026. Alim menyebutkan bahwa satuan pelayanan tersebut akan ditempatkan di sekitar wilayah Bogor.
Pihak rektorat berencana membangun setidaknya satu hingga dua unit SPPG untuk melayani sekolah-sekolah di sekitar kampus. Meskipun aspek teknis belum matang, komitmen ini sudah mendapat dukungan penuh dari Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.
Sebelumnya, BGN memang terus mendorong setiap perguruan tinggi di Indonesia untuk setidaknya mengelola satu dapur gizi. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat distribusi makanan bergizi bagi siswa sekolah di berbagai daerah.
