AS Bongkar Jalur Rahasia Dana IRGC, Nama Bursa Kripto Binance Terseret

Investigasi terbaru mengungkap dugaan keterlibatan Binance, bursa kripto terbesar di dunia, sebagai saluran dana bagi Korps Garda Revolusi Iran (IRGC). Laporan yang dipublikasikan oleh The Wall Street Journal pada Kamis (21/5/2026) ini menyoroti peran Babak Zanjani dalam jaringan tersebut.

Zanjani, yang dikenal sebagai operator "anti-sanksi", diduga membangun sistem pembayaran rahasia untuk menyiasati tekanan ekonomi dari Amerika Serikat. Melalui jaringan ini, aliran dana tetap mengalir ke IRGC meski Iran sedang berada di bawah sanksi internasional yang ketat.

Dokumen kepatuhan internal Binance menunjukkan bahwa jaringan milik Zanjani telah melakukan transaksi senilai kurang lebih 850 juta dollar AS atau sekitar Rp 15 triliun. Aktivitas finansial dalam skala besar ini dilaporkan berlangsung selama dua tahun terakhir dan masih terdeteksi hingga Desember lalu.

Modus Operandi dan Pelanggaran Sanksi

Penyelidik internal menemukan bahwa sebagian besar dana tersebut bergerak hanya melalui satu akun perdagangan utama di platform Binance. Namun, terdapat kejanggalan pada akses akun-akun pendukung lainnya yang saling terhubung dalam jaringan tersebut.

Beberapa orang terdekat Zanjani, termasuk pasangan, saudara perempuan, hingga direktur perusahaannya, diketahui mengoperasikan akun tambahan. Kecurigaan menguat karena deretan akun tersebut diakses menggunakan perangkat yang sama secara berulang kali.

Meskipun sistem internal telah memberikan peringatan berkali-kali, akun utama tersebut tetap aktif selama minimal 15 bulan. Berdasarkan laporan, akses terhadap akun-akun mencurigakan ini bahkan masih terbuka hingga bulan Januari.

Para peneliti kripto dan pejabat penegak hukum luar negeri menyebutkan bahwa nilai transaksi ilegal ini diperkirakan mencapai miliaran dollar. Dana tersebut diduga kuat digunakan untuk menyokong kebutuhan finansial IRGC sebelum eskalasi konflik antara AS dan Iran pecah.

Peran strategis IRGC dalam peta kekuatan regional Iran mencakup beberapa poin berikut:

• Menjadi kekuatan militer, politik, dan ekonomi paling dominan di internal Iran.
• Memberikan dukungan penuh kepada berbagai kelompok proksi di kawasan Timur Tengah.
• Mendanai operasional kelompok bersenjata seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi di Yaman.

Dukungan finansial yang mengalir melalui jalur kripto ini dianggap krusial bagi IRGC untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan konflik. Hal ini menjadi perhatian serius bagi otoritas global karena melibatkan teknologi finansial modern dalam pendanaan militer.

Respons dan Pembelaan Pihak Binance

Menanggapi laporan tersebut, juru bicara Binance memberikan bantahan tegas dan menyebutkan bahwa informasi yang beredar tidak akurat. Mereka mengklaim bahwa perusahaan memiliki aturan ketat mengenai transaksi dengan entitas yang masuk dalam daftar sanksi.

Pihak Binance menegaskan bahwa mereka tidak memberikan ruang bagi aktivitas ilegal di platform perdagangan miliknya. Manajemen menyatakan telah melakukan transformasi besar-besaran sejak tahun 2024 untuk memperkuat sistem kepatuhan mereka.

Binance menjelaskan beberapa langkah yang telah diambil untuk menjaga integritas platform mereka:

• Membangun program kepatuhan standar global untuk mencegah penyalahgunaan aset digital.
• Berkoordinasi secara aktif dengan aparat penegak hukum di seluruh dunia dalam memberantas kejahatan finansial.
• Menerapkan kebijakan toleransi nol terhadap segala bentuk transaksi yang melanggar hukum internasional.

Meski telah mengeluarkan pernyataan resmi, Binance enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai total dana yang dipindahkan. Mereka juga menolak menjelaskan detail transaksi spesifik yang menjadi objek investigasi tersebut.

Tekanan Hukum dari Departemen Kehakiman AS

Saat ini, Departemen Kehakiman AS tengah mendalami penggunaan platform Binance oleh pihak Iran dalam upaya menghindari sanksi ekonomi. Penyelidikan ini merupakan kelanjutan dari kasus hukum yang sebelumnya sempat menjerat bursa kripto tersebut.

Pada tahun 2023, Binance sudah mengakui kesalahan terkait pelanggaran aturan anti-pencucian uang dan sanksi federal. Akibat pelanggaran serius tersebut, perusahaan dijatuhi denda fantastis sebesar 4,3 miliar dollar AS atau setara Rp 76 triliun.

Berikut adalah ringkasan terkait kasus hukum yang melibatkan petinggi Binance sebelumnya:

Tabel di atas merangkum perjalanan kasus yang menimpa pendiri Binance sebelum adanya dugaan aliran dana baru ke Iran. Situasi ini menambah daftar panjang tantangan regulasi yang harus dihadapi oleh platform pertukaran aset kripto global tersebut.