Pemerintah Kota Hanoi, Vietnam, secara resmi memutuskan untuk menunda rencana besar terkait pelarangan total sepeda motor berbahan bakar bensin. Keputusan ini diambil setelah otoritas setempat menghadapi gelombang penolakan yang kuat dari masyarakat serta belum siapnya infrastruktur pendukung.
Para pejabat kota menolak mengesahkan rancangan undang-undang larangan tersebut dalam pertemuan bulan ini. Mereka memilih untuk mengundurkan jadwal pengambilan keputusan hingga Juni mendatang, sebagaimana dilaporkan oleh AFP pada Selasa (19/5/2026).
Penundaan ini membuat jadwal implementasi kebijakan yang awalnya direncanakan mulai berlaku pada 1 Juli mendatang menjadi tidak jelas. Analis politik Vietnam, Nguyen Khac Giang, menyebut perubahan sikap otoritas kota ini sebagai fenomena yang cukup langka di negara tersebut.
Menurut Nguyen Khac Giang, pemerintah biasanya akan melunak jika kebijakan yang diambil berpotensi mengancam legitimasi mereka di mata rakyat. Hal inilah yang diduga kuat menjadi alasan di balik pelonggaran aturan ketat mengenai penggunaan sepeda motor konvensional di ibu kota.
Ambisi Awal dan Penyusutan Rencana
Pada tahun lalu, pemerintah Vietnam sempat mengumumkan visi ambisius untuk melarang operasional seluruh sepeda motor bensin di pusat bersejarah Hanoi. Kawasan yang ditargetkan kala itu mencapai luas 26 kilometer persegi dengan tujuan transisi penuh ke kendaraan listrik.
Namun, tekanan dari warga dan kurangnya fasilitas pengisian daya baterai membuat pemerintah kota terus memangkas cakupan wilayah larangan tersebut. Saat ini, aturan tersebut menyusut drastis dan hanya direncanakan berlaku pada 11 ruas jalan di area seluas 0,5 kilometer persegi saja.
Berikut adalah ringkasan perubahan rencana kebijakan emisi di Hanoi:
- Target awal mencakup area seluas 26 kilometer persegi di pusat kota Hanoi.
- Rencana terbaru kini hanya mencakup area terbatas seluas 0,5 kilometer persegi.
- Larangan di zona emisi rendah hanya berlaku pada Jumat malam dan waktu tertentu di akhir pekan.
- Keputusan final mengenai regulasi ini ditunda hingga bulan Juni mendatang.
Langkah mundur ini menunjukkan betapa sulitnya mempercepat transisi menuju kendaraan listrik, bahkan di negara dengan sistem pemerintahan otoriter. Padahal, emisi dari kendaraan bermotor diketahui menjadi penyumbang lebih dari separuh masalah polusi udara yang menyelimuti kota Hanoi.
Ringkasan perbandingan target kebijakan lama dan baru:
| Aspek Kebijakan | Rencana Awal (Tahun Lalu) | Status Rencana Saat Ini |
|---|---|---|
| Luas Wilayah Larangan | 26 kilometer persegi | 0,5 kilometer persegi |
| Cakupan Jalan | Seluruh pusat bersejarah | Hanya 11 ruas jalan tertentu |
| Waktu Operasional | Larangan total setiap hari | Jumat malam dan akhir pekan saja |
| Target Utama | Transisi penuh ke motor listrik | Penundaan hingga infrastruktur siap |
Tabel di atas memperlihatkan perubahan drastis pada ambisi pemerintah Hanoi dalam menekan polusi udara melalui pembatasan kendaraan bensin. Hingga saat ini, pemerintah masih berupaya menyeimbangkan antara target lingkungan dan kesiapan sosial-ekonomi masyarakat.
