Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, secara resmi menonaktifkan Wakil Menteri Silmy Karim dari jabatannya. Keputusan tegas ini diambil setelah Silmy ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Agus menegaskan bahwa langkah penonaktifan ini merupakan bagian dari penegakan disiplin internal di kementeriannya. Ia berharap proses hukum yang sedang berjalan di KPK dapat dilakukan secara maksimal tanpa ada kendala birokrasi.
Selain memastikan prosedur hukum berjalan lancar, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pelayanan publik. Kementerian Imipas ingin tetap memberikan layanan terbaik kepada masyarakat meskipun tengah menghadapi persoalan hukum.
Komitmen Kemenimipas Terhadap Proses Hukum
Pihak kementerian menyatakan rasa hormatnya terhadap seluruh rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Agus Andrianto juga mengimbau seluruh jajarannya untuk bersikap kooperatif selama proses investigasi berlangsung.
Menurut Agus, kasus yang menyeret pejabat di lingkungannya ini menjadi pengingat penting bagi instansi tersebut. Ia berkomitmen menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk melakukan pembenahan internal secara menyeluruh.
Kemenimipas berjanji akan mempermudah akses bagi penyidik KPK dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Hal ini mencakup pemberian data, dokumen pendukung, hingga keterangan saksi yang dibutuhkan untuk memperjelas perkara.
Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi Ratusan Miliar
KPK resmi menahan Silmy Karim atas dugaan keterlibatan dalam praktik korupsi di sektor layanan dokumen keimigrasian. Penyidik menerapkan pasal berlapis guna menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam skandal besar ini.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B. Kedua pasal tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana pemerasan serta penerimaan gratifikasi dalam pengurusan dokumen resmi.
Berdasarkan temuan sementara tim penyidik, seluruh unsur pelanggaran hukum dalam kedua pasal tersebut telah terpenuhi. Penyelidikan mendalam terus dilakukan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas dalam kasus ini.
Fakta menarik terkait nilai kerugian dan barang bukti yang ditemukan penyidik :
- Total nilai pemerasan dalam kasus ini diperkirakan menembus angka ratusan miliar rupiah.
- Penyidik menyita uang tunai dalam berbagai mata uang asing, khususnya Dollar AS dan Dollar Singapura.
- Ditemukan sejumlah aset berharga seperti logam mulia dan kendaraan mewah di lokasi penggeledahan.
- Sebanyak tujuh unit mobil, 15 unit sepeda motor, serta 11 unit sepeda kelas atas ikut diamankan sebagai barang bukti.
KPK akan merinci angka pasti dari total uang yang diperas dalam konferensi pers mendatang. Saat ini, tim masih fokus melakukan penghitungan aset dan aliran dana yang tersimpan di berbagai rekening bank.
Daftar Pejabat yang Ditahan KPK
Dalam operasi ini, KPK tidak hanya menahan Silmy Karim, tetapi juga tujuh orang lainnya yang memiliki posisi strategis di lingkup keimigrasian. Berikut adalah daftar lengkap para tersangka yang telah resmi ditahan:
| Nama / Inisial | Jabatan Terakhir / Relevan |
|---|---|
| Silmy Karim (SK) | Wamen Imipas & Mantan Dirjen Imigrasi |
| Saffar Muhammad Godam (SMG) | Plt. Dirjen Imigrasi 2024-2025 |
| Jaya Saputra (JS) | Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian |
| Tessar Bayu Setyaji (TBS) | Kasubdit Alih Status Izin Tinggal |
| Bagus Bramantyo (BGS) | Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal |
| Ronald Arman Abdullah (RAA) | Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Barat |
| Juniadi Sri Priambudi (JSP) | Ketua Tim Alih Status ITAS |
| Gusti Benardiansyah (GST) | Staf Subdit Izin Tinggal |
Para tersangka tersebut kini menjalani masa penahanan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan banyak pejabat teras di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Upaya pembersihan birokrasi kini menjadi fokus utama pemerintah agar praktik serupa tidak terulang kembali. Transparansi dan akuntabilitas diharapkan menjadi standar baru dalam tata kelola administrasi keimigrasian di masa depan.
