Waka Komisi IV DPR Dorong Reforestasi Terbaru di Sumatera, Langkah Resmi Percepat Rehabilitasi 2026

Waka Komisi IV DPR Dorong Reforestasi Terbaru di Sumatera, Langkah Resmi Percepat Rehabilitasi 2026
Foto: Waka Komisi IV DPR Dorong Reforestasi Terbaru di Sumatera, Langkah Resmi Percepat Rehabilitasi 2026. (Illustration by Pexels)
Ukuran teks

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, memberikan penekanan khusus pada pentingnya langkah reforestasi atau penanaman kembali hutan yang gundul di wilayah Sumatera. Langkah ini dinilai sangat mendesak untuk dilakukan guna menangani akar permasalahan banjir yang kerap melanda kawasan tersebut dari sisi hulu.

Menurut Alex, pemulihan hutan merupakan agenda yang sangat krusial agar bencana serupa tidak terus berulang di masa depan. Ia menegaskan bahwa reforestasi adalah solusi jangka panjang yang akan menyelesaikan persoalan bencana alam secara fundamental.

Urgensi Pemulihan Ekosistem Hutan

Alex menjelaskan bahwa kondisi deforestasi saat ini bukanlah masalah yang bisa dianggap remeh atau diselesaikan dalam waktu singkat. Proses untuk mengembalikan fungsi hutan yang telah rusak berat memerlukan waktu bertahun-tahun hingga benar-benar pulih seperti semula.

Pemerintah didorong untuk segera bertindak secara teknis karena proses alamiah ini membutuhkan konsistensi yang tinggi. Kerusakan hutan yang masif menuntut penanganan serius agar ekosistem bisa kembali stabil dan mampu menyerap air hujan dengan maksimal.

Koordinasi Lintas Sektor dan Dukungan Anggaran

Legislator dari Fraksi PDIP ini juga meminta agar kementerian serta lembaga terkait segera memperkuat koordinasi dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR). Komunikasi yang intensif dinilai menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program di lapangan.

Selain itu, Alex menekankan perlunya sinergi yang kuat dengan Kementerian Keuangan guna menjamin ketersediaan dana. Ia berharap setiap program yang telah dirancang didukung oleh anggaran yang pasti agar pengerjaannya bisa tuntas tanpa menyisakan masalah administratif.

Berikut adalah rincian rencana anggaran yang telah disepakati untuk penanganan pascabencana di Sumatera:

Tahun Pelaksanaan Kebutuhan Anggaran
Tahun 2026 Rp 38,9 Triliun
Tahun 2027 Rp 32,9 Triliun
Tahun 2028 Rp 28,2 Triliun

Secara total, DPR telah menyetujui rencana induk yang mencakup 11.512 program kegiatan dengan total kebutuhan biaya mencapai Rp 100,1 triliun selama tiga tahun. Alokasi ini diharapkan dapat mencakup seluruh kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.

Apresiasi Terhadap Respon Pemerintah

Alex memberikan apresiasi kepada Menteri Keuangan yang telah menginstruksikan jajarannya untuk proaktif dalam menuntaskan administrasi perencanaan bencana. Sikap "jemput bola" dari bendahara negara ini dianggap sangat membantu percepatan proses pemulihan.

Dengan selesainya rencana induk dan kesepakatan anggaran, kini tinggal tahap implementasi yang harus diawasi bersama. Semua pihak diharapkan bekerja cepat agar masyarakat Sumatera segera merasakan dampak nyata dari program pemulihan hutan dan infrastruktur ini.

Artikel terkait

Rekomendasi