Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara tegas merespons desakan dari pihak Amerika Serikat yang meminta Teheran untuk segera membuat konsesi dalam perundingan pengakhiran perang. Beliau menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa tidak akan ada pihak mana pun yang mampu memaksa bangsanya untuk menyerah, terutama mengingat keyakinan spiritual kaum Syiah yang mustahil tunduk pada ancaman kekerasan.
Melalui sebuah pernyataan resmi di platform media sosial X, Pezeshkian mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi intensif dengan Perdana Menteri Irak guna membahas stabilitas kawasan. Dalam percakapan tersebut, ia mendesak agar Amerika Serikat segera meniadakan segala bentuk ancaman kekuatan militer di wilayah Timur Tengah demi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.
Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran baru-baru ini memaparkan rincian rencana keamanan terbaru mereka yang difokuskan pada pengamanan strategis di kawasan Selat Hormuz. Langkah ini bertujuan untuk memutus rantai pasokan senjata serta logistik lainnya yang menuju ke berbagai pangkalan militer milik Amerika Serikat yang tersebar di wilayah tersebut.
Isu mengenai kontrol atas Selat Hormuz ini telah menjadi salah satu poin paling krusial sekaligus krusial dalam rangkaian negosiasi panjang antara Washington dan Teheran untuk menghentikan konflik. Donald Trump mengumumkan bahwa operasi militer AS yang bertujuan untuk membuka paksa jalur selat tersebut, yang dijuluki Proyek Kebebasan, kini telah dihentikan sementara waktu.
Langkah penangguhan operasi tempur ini diambil secara sengaja untuk memberikan ruang bagi proses diplomasi agar negosiasi dengan pihak Iran dapat berjalan lebih kondusif. Trump juga menegaskan melalui media sosial bahwa meskipun blokade akan terus diberlakukan secara penuh, operasi Proyek Kebebasan ditunda dalam jangka pendek demi memantau peluang penandatanganan kesepakatan damai.
Keputusan mendadak ini dianggap sangat signifikan karena diambil hanya berselang satu hari setelah peluncuran operasi, dan hanya tiga jam setelah pernyataan publik Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Sebelumnya, Rubio sempat memberikan penjelasan rinci di ruang pengarahan Gedung Putih mengenai bagaimana operasi militer tersebut seharusnya dilaksanakan secara teknis di lapangan.
