Cypri Paju Dale, sutradara di balik film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, akhirnya angkat bicara mengenai kontroversi judul karyanya. Ia menjelaskan bahwa pemilihan kata tersebut memiliki makna mendalam dan bukan sekadar untuk memicu sensasi di ruang publik.
Menurut Cypri, penggunaan istilah kolonialisme merupakan bagian dari kerangka analisis untuk membedah situasi masyarakat adat di Papua secara komprehensif. Ia menyadari bahwa penggunaan kata tersebut menjadi titik utama keberatan bagi sejumlah pihak yang menonton atau mendengar judul filmnya.
Film ini disusun dengan menggabungkan berbagai disiplin ilmu sebagai landasan ceritanya:
- Penelitian mendalam dari sisi sejarah dan antropologi masyarakat.
- Investigasi jurnalistik yang memotret realitas di lapangan secara faktual.
- Analisis kebijakan pemerintah untuk melihat dampak regulasi terhadap warga.
Cypri menegaskan bahwa istilah-istilah umum seperti pelanggaran HAM atau deforestasi belum cukup untuk menggambarkan kerumitan masalah di Papua. Baginya, konsep kolonialisme mampu merangkum berbagai persoalan sistemik yang saling berkaitan dan telah berlangsung dalam waktu yang sangat lama.
Perspektif Masyarakat Adat dan Tantangan Sensor
Dalam penjelasannya, Cypri menyebut bahwa istilah kolonialisme sebenarnya sudah sering digunakan oleh masyarakat Papua sendiri. Kata tersebut dipakai untuk mendeskripsikan pengalaman interaksi mereka, baik dengan pemerintah Indonesia maupun dengan bangsa asing lainnya.
Ia juga menengarai adanya upaya dari pihak tertentu untuk membatasi ruang gerak film ini agar tidak ditonton secara luas. Cypri berpendapat bahwa ada keinginan dari kelompok tertentu untuk menutupi kondisi sebenarnya yang tengah terjadi di tanah Papua.
Sutradara ini mengakui bahwa isi dokumenter tersebut berpotensi memicu rasa tidak nyaman bagi penonton, termasuk bagi pemerintah dan warga sipil. Film ini seolah menantang nurani publik untuk menjawab pertanyaan sulit mengenai status keberadaan Indonesia di Papua.
Cypri mengajak masyarakat untuk mendiskusikan isu ini secara jujur dengan merujuk pada amanat pembukaan UUD 1945. Konstitusi tersebut secara tegas menyatakan bahwa segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan rasa kemanusiaan.
Fokus Cerita dan Respon Pemerintah
Dokumenter ini diproduksi oleh Ekspedisi Indonesia Baru, sebuah kolektif yang melibatkan jurnalis senior seperti Dandhy Laksono dan Farid Gaban. Cerita utamanya menyoroti konflik perebutan lahan serta dampak proyek strategis nasional (PSN) terhadap lingkungan di Papua Selatan.
Ada beberapa poin krusial yang menjadi sorotan utama dalam dokumenter Pesta Babi:
- Nasib masyarakat adat yang terhimpit oleh ekspansi lahan skala besar.
- Dampak ekologis yang timbul akibat proyek pembangunan strategis di wilayah selatan.
- Konflik kepentingan antara kebijakan pusat dengan hak-hak tradisional warga lokal.
Merespons dinamika ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pemerintah tidak melarang pemutaran film tersebut. Ia menilai bahwa kegiatan nonton bareng dan diskusi publik justru merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.
Yusril mengakui bahwa judul dan narasi dalam film tersebut memang tergolong provokatif serta kontroversial bagi sebagian orang. Namun, ia menekankan pentingnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk bersikap kritis melalui debat dan diskusi terbuka.
Pemerintah berharap masyarakat tidak melakukan aksi pembubaran paksa terhadap kegiatan diskusi terkait film ini. Menurut Yusril, biarkan publik menonton dan menilai sendiri sehingga muncul dialektika yang sehat antara pihak yang pro maupun kontra.
