Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara mengenai penetapan tersangka terhadap Dadan Hindayana. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2024-2026 tersebut terjerat kasus dugaan korupsi di instansi yang dipimpinnya.
Purbaya mengungkapkan bahwa proses hukum yang menyeret pimpinan BGN tersebut bermula dari berbagai laporan pengawasan. Salah satu sumber informasi yang menjadi dasar penyelidikan berasal dari internal Kementerian Keuangan.
Peran Kementerian Keuangan dalam Pengawasan Program
Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal penggunaan anggaran negara secara ketat. Terlebih lagi, anggaran ini dialokasikan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai Bendahara Negara, Purbaya menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan intensif terhadap pelaksanaan program tersebut. Hasil pengawasan inilah yang kemudian dilaporkan secara berkala langsung kepada Kepala Negara.
Beberapa lembaga yang terlibat aktif dalam proses pemeriksaan anggaran ini meliputi:
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melakukan audit menyeluruh terhadap aliran dana.
- Kejaksaan Agung yang mendalami adanya potensi pelanggaran hukum dan tindak pidana korupsi.
- Kementerian Keuangan yang fokus pada pengawasan administratif dan efektivitas penggunaan anggaran negara.
- Lembaga terkait lainnya yang bersama-sama melakukan pengecekan data di lapangan.
Purbaya menjelaskan bahwa sinergi antarlembaga ini dilakukan melalui pertukaran data yang intensif. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar digunakan sesuai peruntukannya tanpa adanya penyimpangan.
Keputusan Presiden dan Evaluasi Kinerja
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen pada Rabu (3/6/2026), Purbaya menekankan bahwa penetapan status tersangka adalah ranah hukum. Ia menyebutkan bahwa keputusan pencopotan dan proses hukum terhadap Dadan merupakan murni pertimbangan Presiden Prabowo.
Keputusan tersebut diambil setelah Presiden melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja pimpinan BGN. Purbaya menyatakan bahwa Kementerian Keuangan tidak ikut campur dalam keputusan personalia tersebut dan fokus pada aspek manajerial keuangan.
Informasi penting terkait kasus dan situasi terkini di Badan Gizi Nasional:
| Kategori Informasi | Detail Keterangan |
|---|---|
| Pihak Terlibat | Dadan Hindayana dan tiga mantan pimpinan BGN lainnya. |
| Subjek Kasus | Dugaan korupsi tata kelola MBG dan proyek pengadaan titik SPPG. |
| Status Hukum | Tersangka dan saat ini dalam proses penahanan oleh Kejaksaan. |
| Pengganti Jabatan | Nanik S. Deyang resmi ditunjuk menggantikan posisi Dadan. |
| Tindakan Penyidik | Penggeledahan kantor BGN oleh tim Jampidsus Kejaksaan Agung. |
Tabel di atas merangkum dinamika yang terjadi di tubuh Badan Gizi Nasional dalam beberapa waktu terakhir. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut program strategis nasional yang berdampak langsung pada masyarakat luas.
Dampak Kasus Terhadap Program Makan Bergizi Gratis
Meskipun terjadi guncangan di level pimpinan, pemerintah berkomitmen agar program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan. Penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru diharapkan mampu memperbaiki tata kelola organisasi yang sempat bermasalah.
Sebelumnya, Nanik dikenal aktif turun ke lapangan untuk memastikan dapur MBG berfungsi dengan baik. Pengalaman ini menjadi modal penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program unggulan Presiden tersebut.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung terus mendalami bukti-bukti terkait transaksi jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa pengawasan terhadap proyek pengadaan harus diperketat sejak tahap perencanaan.
Purbaya Yudhi Sadewa menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga akan terus ditingkatkan. Hal ini dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan pelemahan nilai tukar rupiah dan tantangan pasar global.
