Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa biaya tambahan perjalanan luar negeri Presiden Prabowo sepenuhnya ditanggung secara pribadi. Pemerintah telah memangkas jumlah delegasi untuk setiap kunjungan luar negeri menjadi hanya 40 hingga 50 orang.
Pada 1 Juni 2026, penjelasan dari Teddy itu memicu desakan publik agar pemerintah lebih transparan mengenai anggaran perjalanan dinas. Teddy, melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, menyikapi kritik yang menyebut Presiden Prabowo sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Kritik ini, yang antara lain disampaikan oleh Dino Patti Djalal, menyatakan bahwa frekuensi perjalanan tersebut bisa membebani APBN, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dianggap belum sepenuhnya kuat.
Menurut Teddy, pemerintah telah memberikan penjelasan berulang kali tentang mekanisme pembiayaan perjalanan dinas Presiden ke luar negeri. “Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” ucapnya dalam video yang diunggah di Instagram.
Teddy menegaskan kebijakan ini sebagai upaya efisiensi sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat tentang penggunaan anggaran negara. Dia juga mengungkapkan bahwa jumlah rombongan yang mendampingi Presiden dalam kunjungan ke luar negeri telah berkurang signifikan dibandingkan masa pemerintahan sebelumnya. “Kemudian yang kedua, jumlah rombongan. Ini sangat penting. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, dari separuh dari periode sebelumnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pada rezim sebelumnya, jumlah delegasi dalam satu kunjungan bisa mencapai lebih dari 120 orang. Pada era Presiden Prabowo, jumlah tersebut kini sekitar 40 hingga 50 orang. “Jadi kalau dulu, itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Prabowo antara 40 sampai 50 orang. Ini sudah banyak yang tahu," ungkap Teddy.
Kendati demikian, penjelasan ini justru memicu diskusi di kalangan netizen. Beberapa merasa bahwa pengurangan jumlah rombongan belum tentu berdampak signifikan jika frekuensi kunjungan ke luar negeri meningkat. “Lahh meskipun jumlah rombongan dikurangi tapi kalau jumlah visitnya ditambah berkali-kali lipat, ya sama wae atuh,” tulis salah satu pengguna di kolom komentar.
Banyak yang juga mendesak pemerintah untuk membuka data anggaran lebih transparan agar masyarakat dapat mengetahui rinci biaya yang dikeluarkan dalam setiap kunjungan luar negeri Presiden. “Coba dong transparansinya. Biar diaudit sama-sama dengan publik,” tambah netizen lainnya.
