Presiden Prabowo Subianto secara resmi melakukan perombakan besar-besaran pada jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan mengejutkan ini melibatkan pencopotan tiga dari empat pimpinan tertinggi di lembaga tersebut.
Nama utama yang diberhentikan dari jabatannya adalah Kepala BGN, Dadan Hindayana. Selain Dadan, Presiden juga mencopot dua Wakil Kepala BGN lainnya, yaitu Sonny Sanjaya dan Letnan Jenderal (Purnawirawan) Lodewyk Pusung.
Restrukturisasi Kepemimpinan Baru di Badan Gizi Nasional
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan keterangan resmi mengenai siapa saja sosok yang kini dipercaya mengisi posisi strategis tersebut. Nanik S. Deyang, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN, kini resmi naik takhta menjadi Kepala BGN yang baru.
Selain pengangkatan Nanik, Presiden juga menunjuk dua nama baru untuk membantu operasional lembaga ini sebagai Wakil Kepala BGN. Jabatan tersebut kini diisi oleh Agustina Arumsari serta Mayor Jenderal Trenggono.
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan pemantauan ketat selama kurang lebih satu setengah tahun. Evaluasi mendalam terhadap kinerja para pimpinan lama menjadi dasar kuat di balik langkah berani Presiden kali ini.
Keputusan pergantian pimpinan ini diumumkan secara resmi oleh Istana pada hari Selasa, 2 Juni 2026. Prasetyo menegaskan bahwa penyegaran organisasi diperlukan demi keberlangsungan program pemerintah yang mendesak.
Misi Besar dan Kendala Program Makan Bergizi Gratis
Badan Gizi Nasional sendiri memegang peran yang sangat krusial bagi stabilitas sosial dan janji politik pemerintahan saat ini. Lembaga ini bertanggung jawab penuh untuk mengawal salah satu program unggulan Prabowo, yakni pemberian Makan Bergizi Gratis.
Sasaran dari program ambisius ini mencakup berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan asupan nutrisi berkualitas. Penerimanya mulai dari seluruh anak sekolah, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga kalangan lanjut usia (lansia).
Berikut adalah rincian profil singkat kepemimpinan baru di lingkungan Badan Gizi Nasional pasca perombakan dilakukan :
| Posisi | Pejabat Baru | Pejabat Lama |
|---|---|---|
| Kepala BGN | Nanik S. Deyang | Dadan Hindayana |
| Wakil Kepala BGN | Agustina Arumsari | Sonny Sanjaya |
| Wakil Kepala BGN | Mayjen Trenggono | Letjen (Purn) Lodewyk Pusung |
Data di atas menunjukkan pergeseran posisi internal serta masuknya tokoh baru dari kalangan militer dan profesional untuk memperkuat struktur lembaga. Perubahan ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menghambat operasional BGN.
Rangkaian Masalah yang Memicu Evaluasi Presiden
Meskipun program Makan Bergizi Gratis sudah digulirkan secara bertahap sejak Januari 2025, implementasinya di lapangan tidak berjalan mulus. Berbagai kendala teknis hingga masalah integritas mulai bermunculan dan menjadi sorotan publik.
Kualitas pangan yang disalurkan sering kali mendapat kritik tajam karena dinilai buruk dan tidak layak. Dampaknya pun fatal, di mana tercatat banyak laporan mengenai kasus keracunan makanan yang dialami oleh para penerima bantuan.
Selain masalah pada aspek kesehatan, terdapat temuan mengenai kejanggalan dalam proses pengadaan sarana dan prasarana pendukung program. Hal ini menimbulkan kecurigaan publik mengenai efektivitas pengelolaan anggaran yang sangat besar di lembaga tersebut.
Situasi semakin pelik setelah muncul indikasi adanya praktik korupsi di dalam tubuh organisasi BGN. Rentetan masalah inilah yang diduga kuat menjadi pemicu utama Presiden Prabowo mengambil langkah tegas dengan melakukan pembersihan pimpinan.
Upaya perbaikan ini menjadi pertaruhan besar bagi kredibilitas pemerintah dalam menepati janji kampanye kepada masyarakat luas. Nanik S. Deyang beserta tim barunya kini memikul beban berat untuk memulihkan kepercayaan publik dan memperbaiki distribusi gizi nasional.
Masyarakat kini menanti apakah perubahan struktur kepemimpinan ini akan memberikan dampak nyata pada kualitas layanan Makan Bergizi Gratis di masa depan. Fokus utama kini beralih pada bagaimana BGN akan melakukan mitigasi risiko korupsi dan peningkatan standar keamanan pangan.
