Pemerintah memberikan jaminan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi para guru. Meskipun status guru honorer akan ditiadakan setelah tahun 2026, kesejahteraan mereka tetap menjadi prioritas utama.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Nunuk Suryani selaku Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen di Jakarta Selatan. Ia menegaskan kembali pesan dari Menteri PAN-RB bahwa nasib tenaga pengajar akan tetap terlindungi.
Strategi Pemerintah Memenuhi Kebutuhan Guru
Nunuk menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun rencana matang untuk memenuhi kebutuhan guru di masa depan. Proses ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan kementerian terkait guna memastikan kelancaran transisi status guru.
Seleksi guru di masa mendatang dijanjikan akan berlangsung secara adil dan transparan bagi semua pihak. Pemerintah berkomitmen agar mekanisme yang dijalankan tetap berpihak pada kepentingan para tenaga pendidik non-ASN.
Rincian mengenai kebijakan transisi guru honorer adalah sebagai berikut:
- Seleksi Adil: Pemerintah akan membuka ruang seleksi yang mengutamakan keberpihakan pada guru non-ASN saat ini.
- Penghitungan Formasi: Jumlah kebutuhan formasi masih dalam tahap analisis mendalam agar sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- Keberlanjutan Tugas: Para guru tetap diminta mengajar seperti biasa meski proses penataan sedang berjalan.
- Landasan Hukum: Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 digunakan sebagai dasar kepastian kerja dan pemberian gaji bagi guru.
Kepastian mengenai jumlah formasi yang akan dibuka masih terus digodok bersama Kementerian PAN-RB. Hal ini dilakukan agar setiap sekolah di berbagai daerah mendapatkan distribusi tenaga pendidik yang merata.
Kelanjutan Nasib Ratusan Ribu Guru Non-ASN
Data pemerintah menunjukkan terdapat sekitar 237.196 guru non-ASN yang akan terus bertugas hingga tahun 2026. Nunuk berpesan agar para guru tersebut tetap fokus menjalankan kegiatan belajar mengajar di sekolah masing-masing.
Ia menegaskan bahwa meskipun ada perubahan regulasi, guru-guru tersebut tidak perlu khawatir akan kehilangan pekerjaan di tahun 2027. Proses pengembangan sistem seleksi terus dilakukan untuk menyerap tenaga pengajar yang ada secara bertahap.
Informasi mengenai status dan jumlah guru saat ini:
| Kategori Data | Keterangan |
|---|---|
| Jumlah Guru Non-ASN Aktif | 237.196 orang hingga tahun 2026 |
| Dasar Hukum Penugasan | Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 |
| Target Kebijakan | Memberikan kepastian gaji dan keberlanjutan mengajar |
Tabel di atas menunjukkan bahwa pemerintah sudah memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjaga hak para guru. SE Nomor 7 Tahun 2026 hadir bukan untuk membatasi, melainkan sebagai payung hukum bagi Dinas Pendidikan daerah.
Surat Edaran tersebut menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk memperpanjang masa penugasan guru di wilayahnya. Dengan demikian, proses pembelajaran di sekolah tetap bisa berjalan stabil tanpa ada gangguan administrasi atau kekurangan tenaga pengajar.
