Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi mengumumkan pemberian insentif pajak besar-besaran bagi para pengusaha yang bergerak di sektor Sumber Daya Alam (SDA). Kebijakan ini menyasar para eksportir yang bersedia menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) mereka di dalam sistem keuangan nasional.
Langkah strategis ini diambil untuk memperkuat cadangan devisa negara dengan menawarkan potongan pajak hingga mencapai 0 persen. Pemerintah berharap fasilitas ini dapat memotivasi pelaku usaha untuk lebih aktif berpartisipasi dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.
Payung Hukum dan Mekanisme Insentif Pajak
Kewajiban untuk melakukan repatriasi dan penempatan devisa di dalam negeri ini telah diatur secara resmi oleh pemerintah. Landasan hukum utamanya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang merupakan perubahan ketiga atas PP Nomor 36 Tahun 2023.
Aturan tersebut secara khusus mengatur tentang tata cara pengelolaan Devisa Hasil Ekspor dari berbagai kegiatan pengusahaan dan pengolahan sumber daya alam. Menkeu Purbaya menegaskan bahwa fasilitas perpajakan ini merupakan bentuk apresiasi bagi eksportir yang menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi.
Besaran potongan pajak yang ditawarkan pemerintah memiliki keunggulan dibandingkan instrumen investasi lainnya:
- Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh): Eksportir berhak mendapatkan tarif PPh yang jauh lebih rendah dibandingkan investasi reguler.
- Potongan Hingga 0 Persen: Besaran insentif pajak bisa mencapai nol persen tergantung pada durasi penyimpanan dana.
- Perbandingan dengan Obligasi: Jika imbal hasil obligasi biasanya dikenakan pajak 20 persen, maka dana DHE SDA bisa bebas pajak sepenuhnya.
- Fleksibilitas Instrumen: Pemerintah menyediakan berbagai instrumen keuangan khusus yang tetap memberikan imbal hasil kompetitif bagi pengusaha.
Purbaya menjelaskan bahwa variabel utama yang menentukan besaran tarif pajak adalah jangka waktu penempatan dana tersebut di sistem perbankan domestik. Semakin lama dana disimpan di dalam negeri, maka semakin besar pula potongan pajak yang bisa dinikmati oleh perusahaan.
Ketentuan Operasional bagi Eksportir Migas dan Non-Migas
Kebijakan baru yang mulai diberlakukan secara efektif pada Senin, 1 Juni 2026, ini menuntut tingkat kepatuhan total dari para pelaku usaha. Pemerintah mewajibkan eksportir komoditas sumber daya alam untuk membawa kembali devisa mereka ke tanah air dengan target kepatuhan mencapai 100 persen.
Namun, terdapat perbedaan teknis mengenai durasi dan jumlah minimal penempatan dana antara sektor migas dan non-migas. Penyesuaian ini dilakukan untuk mengakomodasi karakteristik bisnis yang berbeda pada setiap sektor komoditas.
Rincian kewajiban penempatan dana berdasarkan jenis komoditas ekspor adalah sebagai berikut:
| Kategori Komoditas | Persentase Penempatan | Durasi Minimal |
|---|---|---|
| Minyak dan Gas (Migas) | Minimal 30 Persen dari DHE | Paling Sedikit 3 Bulan |
| Non-Migas (SDA Lainnya) | Wajib 100 Persen dari DHE | Minimal 12 Bulan |
Data di atas menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan likuiditas dolar dalam negeri tetap terjaga melalui skema penempatan yang terstruktur. Untuk sektor non-migas, aturan terasa lebih ketat karena mengharuskan seluruh hasil ekspor masuk ke rekening khusus selama satu tahun penuh.
Dukungan dari OJK dan Bank Indonesia
Keberhasilan program ini juga didukung oleh pengawasan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap rekening-rekening khusus DHE SDA tersebut. OJK telah menyatakan kesiapannya untuk memantau aliran dana dan memastikan perbankan yang terlibat memberikan layanan terbaik.
Di sisi lain, Bank Indonesia juga telah memberikan lampu hijau bagi penempatan devisa menggunakan mata uang selain dolar Amerika Serikat di bank-bank milik negara (Himbara). Langkah ini diambil untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi eksportir yang bertransaksi menggunakan mata uang global lainnya.
Kebijakan obral insentif pajak ini menjadi instrumen penting pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global di tahun 2026. Dengan menarik kembali dana hasil kekayaan alam ke tanah air, diharapkan nilai tukar rupiah dapat lebih stabil dan memperkuat struktur pembiayaan pembangunan nasional.
