Resmi, Pelaku Usaha Masih Bisa Ekspor Komoditas Strategis Tanpa DSI 2026

Pemerintah telah menetapkan kebijakan baru terkait tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis yang akan dikelola melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI). Meskipun demikian, para pelaku usaha masih diberikan kelonggaran untuk melakukan kegiatan ekspor secara mandiri selama masa transisi berlangsung.

Masa transisi ini dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Selama periode tersebut, perusahaan tidak diwajibkan melewati PT DSI sepenuhnya, namun tetap memiliki kewajiban administratif tertentu kepada lembaga tersebut.

Para eksportir komoditas strategis, seperti kelapa sawit dan batu bara, hanya perlu menyampaikan pemberitahuan resmi kepada PT DSI sebagai BUMN Ekspor. Langkah ini diambil agar pemerintah tetap memiliki data yang akurat mengenai aliran komoditas ke luar negeri selama masa penyesuaian.

Sektor perkebunan kelapa sawit (CPO) dan pertambangan batu bara secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Tata Kelola Ekspor SDA. Mereka menilai penunjukan PT DSI sebagai koordinator perdagangan luar negeri adalah langkah yang tepat untuk memperkuat ekonomi nasional.

Direktur PT Golden Eagle Energy Tbk (SMMT), Yuliana, menegaskan bahwa perusahaannya berkomitmen untuk mematuhi regulasi baru yang sedang disiapkan pemerintah. Berdasarkan sosialisasi yang dilakukan bersama Bank Indonesia dan kementerian terkait, kebijakan ini memang akan diterapkan secara bertahap.

Yuliana menjelaskan bahwa keberadaan linimasa transisi sangat membantu dunia usaha dalam melakukan penyesuaian administratif. Hal ini sangat penting bagi pelaku usaha tambang batu bara agar operasional mereka tidak terganggu oleh perubahan regulasi yang mendadak.

Pihak perseroan memastikan dukungannya terhadap rencana pemerintah dalam mengelola tata kelola ekspor SDA sesuai amanat undang-undang. Dukungan tersebut disampaikan secara resmi melalui tanggapan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal Juni ini.

Pemerintah sengaja menyusun skema implementasi bertahap agar aktivitas pengiriman komoditas di lapangan tetap berjalan lancar tanpa kendala teknis. Rencana jangka panjang ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor energi dan perkebunan.

Berikut adalah jadwal lengkap tahapan implementasi kebijakan ekspor melalui PT DSI:

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaku usaha masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk melakukan migrasi sistem perdagangan mereka. Transisi yang mulus dianggap sebagai kunci utama agar stabilitas ekonomi makro tetap terjaga selama proses pengalihan tugas ini.

Hingga akhir tahun 2026, mekanisme pengiriman batu bara akan tetap menggunakan prosedur yang saat ini sudah berlaku di industri. Perubahan signifikan baru akan terasa ketika kewajiban pelaporan kepada DSI sebagai BUMN penugasan resmi mulai diintensifkan.

Setelah memasuki tanggal 1 Januari 2027, seluruh penjualan komoditas ke luar negeri milik perseroan akan dialihkan sepenuhnya di bawah koordinasi PT DSI. Yuliana meyakini bahwa perubahan mekanisme ini akan tetap mendukung keberlangsungan usaha tambang secara normal.

Tidak hanya di sektor pertambangan, para pelaku industri kelapa sawit juga memberikan pandangan positif terhadap regulasi ini. Mereka melihat adanya potensi keuntungan jangka panjang bagi penguatan ekonomi domestik melalui tata kelola yang lebih terpusat.

Usli, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Mahkota Group Tbk (MGRO), menilai aturan ini sebagai instrumen vital dalam menata rantai pasok ekspor. Menurutnya, koordinasi satu pintu akan membuat pengawasan menjadi lebih komprehensif dari hulu hingga ke hilir.

Regulasi baru ini juga diproyeksikan mampu meningkatkan posisi tawar (bargaining power) produk hilir Indonesia di pasar global. Dengan tata kelola yang lebih rapi, pendapatan negara dari sektor non-migas diharapkan dapat mengalami optimalisasi yang signifikan.

Pihak MGRO juga menambahkan bahwa kebijakan tata kelola ekspor ini memberikan dampak yang sangat sehat bagi iklim industri di dalam negeri. Kepastian regulasi dianggap sebagai modal utama dalam menarik investasi jangka panjang di sektor pengelolaan sumber daya alam.

Meskipun mendukung penuh, beberapa asosiasi seperti APINDO dan GAPKI tetap memberikan catatan penting terkait pelaksanaan tugas PT DSI di masa depan. Mereka menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi landasan utama dalam menjalankan fungsi koordinasi ekspor tersebut.

Beberapa poin utama yang menjadi sorotan pelaku usaha terkait peran PT DSI antara lain:

• Perlunya transparansi dalam biaya koordinasi agar tidak membebani margin keuntungan eksportir.
• Penyediaan platform digital yang terintegrasi untuk mempercepat proses birokrasi ekspor.
• Kepastian bahwa PT DSI berfungsi sebagai pengawas dan fasilitator, bukan menambah rantai birokrasi yang panjang.
• Adanya perlindungan data komersial perusahaan yang bersifat rahasia dalam pelaporan ekspor.
• Dukungan terhadap hilirisasi industri agar produk yang diekspor memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Poin-poin di atas diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar PT DSI tidak menjadi beban baru bagi dunia usaha. Fokus pada efisiensi melalui digitalisasi adalah harapan utama yang disuarakan oleh para pengusaha kelapa sawit dan batu bara.

Wamentan sebelumnya juga sempat memberikan pernyataan bahwa PT DSI ibarat pipa transparan yang akan memperjelas arus ekspor Indonesia. Lembaga ini dibentuk bukan untuk menghambat, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh kekayaan alam memberikan manfaat maksimal bagi negara.

Dengan adanya dukungan dari berbagai raksasa industri, pemerintah optimis bahwa transisi menuju tata kelola ekspor yang baru akan berjalan kondusif. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam perdagangan komoditas strategis dunia.