Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kebijakan strategis baru terkait tata kelola ekspor kekayaan alam Indonesia. Mulai tahun 2027 mendatang, hampir sepertiga dari total komoditas ekspor nasional akan berada di bawah kendali penuh negara melalui sistem satu pintu.
Kebijakan besar ini mengharuskan seluruh aktivitas pengiriman sumber daya alam ke luar negeri dilakukan melalui satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal bagi rakyat.
Transformasi Tata Kelola Ekspor SDA Indonesia
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan ini saat memberikan pidato mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun 2027. Dalam penjelasannya, Kepala Negara menekankan pentingnya peran negara dalam mengatur komoditas strategis yang menjadi tulang punggung devisa.
Beberapa komoditas utama yang akan menjadi fokus awal dalam kebijakan penjualan satu pintu ini mencakup sektor energi dan perkebunan. Presiden menyebutkan bahwa penjualan hasil alam seperti batu bara, kelapa sawit, hingga produk paduan besi harus dilakukan melalui BUMN yang berfungsi sebagai bank ekspor tunggal.
Daftar komoditas utama yang akan masuk dalam sistem ekspor satu pintu:
- Kelapa Sawit: Sebagai salah satu komoditas perkebunan terbesar yang berkontribusi signifikan terhadap devisa negara.
- Batu Bara: Sumber energi fosil utama Indonesia yang memiliki permintaan tinggi di pasar internasional.
- Paduan Besi (Ferroalloy): Produk hasil hilirisasi mineral yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri global.
Melalui sistem ini, pemerintah berharap dapat memantau setiap transaksi yang terjadi secara lebih transparan dan akuntabel. Keberadaan satu pintu ekspor ini juga dimaksudkan untuk menyatukan kekuatan tawar Indonesia di pasar komoditas dunia yang sering kali fluktuatif.
Menekan Kebocoran Pendapatan Negara yang Masif
Salah satu alasan mendasar di balik kebijakan berani ini adalah adanya potensi kehilangan pendapatan negara dalam jumlah yang sangat besar. Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa pembentukan badan pengatur ekspor ini bertujuan mengamankan potensi dana yang mencapai US$ 150 miliar per tahun.
Dalam pidatonya, Presiden mengecam praktik ilegal yang dilakukan oleh oknum eksportir yang sengaja memalsukan laporan nilai penjualan mereka. Fenomena yang dikenal dengan istilah underinvoicing fraud ini dianggap sangat merugikan kas negara karena nilai yang dilaporkan jauh lebih rendah dari harga pasar sebenarnya.
Modus operandi yang sering digunakan adalah dengan mendirikan perusahaan cangkang di luar negeri sebagai perantara transaksi tersebut. Komoditas dari Indonesia dijual ke perusahaan luar negeri milik mereka sendiri dengan harga yang sangat rendah demi menghindari kewajiban pajak dan royalti yang seharusnya masuk ke kantong negara.
Ringkasan perbandingan sistem lama dan sistem baru ekspor SDA:
| Aspek Perbandingan | Sistem Ekspor Lama | Sistem Ekspor Baru (Mulai 2027) |
|---|---|---|
| Pintu Penjualan | Multi-perusahaan/Eksportir Swasta | Satu Pintu melalui BUMN Tunggal |
| Pengawasan Harga | Sulit dipantau, rawan fraud | Transparan sesuai harga pasar dunia |
| Pelaporan Nilai | Risiko underinvoicing tinggi | Tercatat akurat oleh negara |
| Target Pengamanan | Devisa sering tertahan di luar negeri | Potensi devisa US$ 150 miliar terkontrol |
Tabel di atas memperlihatkan pergeseran signifikan dalam mekanisme kontrol yang akan diterapkan pemerintah mulai tiga tahun mendatang. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan praktik manipulasi harga yang selama ini merugikan perekonomian nasional dapat dihentikan sepenuhnya.
Peran PT DSI dan Danantara dalam Ekspor Nasional
Terkait teknis pelaksanaan, muncul nama PT DSI (Danantara Sumberdaya Indonesia) yang diproyeksikan menjadi instrumen utama dalam mengamankan devisa negara. PT DSI akan berperan sebagai gerbang utama bagi komoditas sumber daya alam Indonesia sebelum dikirim ke pasar mancanegara.
Meskipun menggunakan sistem satu pintu, pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mematikan bisnis para eksportir yang sudah ada. Pihak Danantara menjelaskan bahwa PT DSI tetap akan membeli komoditas dari para pengusaha atau produsen dengan mengikuti harga pasar yang berlaku saat itu.
Langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan ekosistem usaha sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi fiskal yang berlaku. Dengan demikian, pengusaha tetap mendapatkan keuntungan yang wajar, sementara negara mendapatkan haknya secara penuh dari setiap gram sumber daya yang diekspor.
Selain fokus pada pengamanan devisa, kebijakan ini juga sejalan dengan ambisi Presiden Prabowo untuk mencapai kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ke depannya, pemerintah ingin Indonesia memiliki kekuatan penuh untuk menentukan arah harga energi dan komoditas produksinya sendiri tanpa sepenuhnya didikte oleh kepentingan pihak luar.
