Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyangkal tudingan bahwa kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dianggap pemborosan anggaran oleh beberapa kritik. Langkah ini diambil di tengah tingginya harga minyak yang dipicu ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz.
"Beberapa orang mengatakan bahwa pemerintah membuang uang. Mereka lebih memilih agar dana tersebut digunakan untuk pembangunan. Namun, mereka tidak memahami kondisi Indonesia. Jika harga BBM dinaikkan, kemungkinan besar akan terjadi protes yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik, yang akhirnya menghambat pembangunan ekonomi," jelas Purbaya dalam konferensi pers APBNKita yang diadakan di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Purbaya menegaskan bahwa subsidi BBM diperlukan untuk menjaga ketenangan masyarakat sehingga pembangunan dapat berlanjut. Ia menambahkan bahwa strategi ini telah berjalan efektif.
Indonesia mampu mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% pada Maret 2026 meskipun ekonomi global sedang bergejolak. "Kami tidak sembarangan menghabiskan dana untuk subsidi. Semua keputusan diambil dengan pertimbangan matang, dibantu oleh 400-800 peneliti yang selalu memantau situasi ini," ujarnya.
Harga untuk BBM seperti Pertalite dan Pertamax serta perkiraan kompensasi mencapai Rp238,6 triliun. Harga sebenarnya dari Pertamax sudah mencapai Rp17.000 per liter, dan pemerintah menjanjikan kompensasi untuk mengatasi situasi ini. Tanpa subsidi, harga Pertalite diperkirakan mencapai Rp16.000 per liter.
Purbaya berjanji untuk melakukan pembenahan terkait dengan Monitoring Balance Growth (MBG), sembari menekankan pentingnya penghematan anggaran. Defisit anggaran untuk April 2026 telah menyusut menjadi 0,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Purbaya, masih ada dana yang cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, meskipun tekanan pada pasar obligasi akibat fluktuasi nilai tukar Rupiah dan harga minyak tetap merupakan tantangan.
