Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membuka ribuan lapangan kerja baru. Program padat karya ini menyediakan 2.843 posisi dengan standar upah yang telah disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta.
Pria yang akrab disapa Bang Kent ini menilai bahwa inisiatif tersebut mencerminkan kepekaan pemerintah daerah terhadap persoalan ketenagakerjaan di ibu kota. Namun, ia menekankan bahwa program ini tidak boleh hanya menjadi solusi sesaat untuk menekan angka pengangguran secara temporer.
Dorongan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Kent berharap agar program padat karya ini memiliki orientasi jangka panjang yang fokus pada pengembangan kapasitas diri para pekerja. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan program ini mampu meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat Jakarta agar lebih kompetitif di masa depan.
"Langkah Pemprov DKI Jakarta dalam membuka lowongan kerja padat karya dengan upah sesuai UMP ini patut diapresiasi karena berpihak pada rakyat. Namun, program ini harus bisa meningkatkan kualitas SDM Jakarta, bukan sekadar penyerapan tenaga kerja sementara," ujar Kent pada Minggu (7/6/2026).
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta tersebut memandang program padat karya sebagai alat pembangunan tenaga kerja yang strategis. Oleh karena itu, penempatan peserta harus benar-benar disesuaikan dengan kompetensi masing-masing individu agar memberikan hasil maksimal.
Ia menyarankan agar jenis pekerjaan dalam program ini dirancang lebih spesifik untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Bidang-bidang yang dipilih harus mampu memberikan nilai tambah bagi pengalaman kerja para peserta agar mereka bisa 'naik kelas' ke depannya.
Bidang pekerjaan potensial yang disarankan untuk program padat karya mencakup beberapa sektor berikut:- Pemeliharaan infrastruktur di lingkungan warga dan penataan kawasan permukiman padat.
- Pengelolaan sampah, sistem daur ulang, serta perawatan taman kota dan ruang publik.
- Administrasi lapangan dan dukungan operasional bagi pelaku UMKM di Jakarta.
- Pekerjaan yang berkaitan dengan ekonomi hijau serta pemeliharaan ketahanan lingkungan kota.
Menurut Kent, masyarakat tidak boleh hanya sekadar bekerja lalu selesai tanpa mendapatkan manfaat tambahan. Ia ingin agar setiap peserta memperoleh sertifikasi atau modal keahlian yang berguna untuk melamar pekerjaan yang lebih mapan nantinya.
Sinergi Antar Lembaga dan Optimalisasi BLK
Dalam pelaksanaannya, Kent mendorong keterlibatan penuh dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta. Dinas terkait diharapkan mampu menjadi jembatan penghubung antara pencari kerja dengan kebutuhan nyata di dunia industri saat ini.
"Setiap peserta wajib didata dan dipetakan latar belakang pendidikannya agar penempatannya tepat sasaran. Jika kompetensi dan tugas yang diberikan sesuai, maka produktivitas program ini akan terasa nyata manfaatnya bagi Jakarta," tutur Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI tersebut.
Selain itu, peran Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah (P3D) harus dioptimalkan untuk melakukan asesmen kompetensi peserta. Melalui lembaga ini, setiap tenaga kerja dapat diukur tingkat produktivitasnya dan diberikan pelatihan tambahan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Balai Latihan Kerja (BLK) juga menjadi instrumen krusial dalam skema besar program padat karya ini. Kent meminta warga yang belum memiliki keterampilan spesifik untuk diberikan pelatihan intensif sebelum mereka terjun langsung ke lapangan pekerjaan.
Berbagai jenis pelatihan yang dapat difasilitasi oleh BLK antara lain adalah sebagai berikut:- Teknik bangunan dasar, pengelasan, kelistrikan, dan pengelolaan tata lingkungan.
- Penguasaan teknologi informasi seperti operator komputer, desain grafis, hingga pemasaran digital.
- Keterampilan perkantoran seperti administrasi serta bidang jasa seperti tata boga dan kewirausahaan.
Program ini diharapkan menjadi kawah candradimuka bagi tenaga kerja Jakarta yang siap bersaing secara profesional. Dengan pembekalan yang matang, para pekerja tidak akan kesulitan saat program padat karya berakhir dan mereka harus masuk ke sektor swasta.
Transparansi Seleksi dan Prioritas Warga Jakarta
Mengenai kriteria penerima manfaat, Kent menegaskan bahwa warga ber-KTP DKI Jakarta yang belum memiliki pekerjaan tetap harus menjadi prioritas utama. Hal ini penting agar program yang menggunakan anggaran daerah benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat lokal yang terdampak ekonomi.
Ia juga mewanti-wanti agar proses rekrutmen dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Kent secara tegas menolak adanya praktik kecurangan dalam proses seleksi peserta program padat karya ini.
"Jangan sampai program mulia ini dinodai oleh praktik titipan atau permainan oknum tertentu. Semua tahapan, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman, harus bisa diakses publik secara jelas tanpa ada yang ditutup-tutupi," tegas Kent.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat, mekanisme penilaian harus dijelaskan secara logis kepada masyarakat. Ketidakterbukaan hanya akan memicu kecurigaan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah daerah.
Berikut adalah poin-poin utama terkait standar rekrutmen yang diharapkan:| Aspek Seleksi | Standar yang Diharapkan |
|---|---|
| Prioritas Peserta | Warga ber-KTP DKI Jakarta yang sedang menganggur. |
| Proses Pendaftaran | Dilakukan secara terbuka dan dapat diakses secara daring atau luring. |
| Metode Penilaian | Objektif, berdasarkan kompetensi dan latar belakang pendidikan. |
| Publikasi Hasil | Data penerima manfaat diumumkan secara transparan untuk pengawasan publik. |
Tabel di atas merangkum harapan legislatif agar pelaksanaan program padat karya berjalan bersih dari segala bentuk nepotisme. Jika ada warga yang lebih berhak namun tersingkir karena adanya 'peserta titipan', Kent menilai program ini telah gagal secara moral.
Evaluasi dan Jaminan Keberlanjutan Kerja
Hardiyanto Kenneth juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap efektivitas jenis pekerjaan yang dijalankan. Jika terdapat model pekerjaan yang tidak memberikan dampak sosial atau ekonomi yang signifikan, Pemprov harus berani melakukan perbaikan atau penggantian model.
Selain itu, aspek keberlanjutan pasca-program menjadi perhatian utama bagi legislator tersebut. Ia meminta agar ada sistem yang mengintegrasikan alumni program padat karya dengan perusahaan swasta, BUMD, maupun sektor jasa di Jakarta.
"Peserta tidak boleh kembali menganggur setelah masa kontrak padat karya selesai. Pemerintah harus menyediakan jembatan berupa penyaluran kerja agar mereka mendapatkan penghasilan yang permanen dan produktif," tambah Kent menutup pembicaraan.
Dengan kolaborasi antara berbagai instansi dan pengawasan yang ketat, program ini diharapkan menjadi solusi nyata peningkatan kesejahteraan. Target akhirnya adalah menciptakan tenaga kerja Jakarta yang mandiri, terampil, dan siap menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan.
