Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengakui adanya tantangan besar dalam menyediakan pasokan susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tingginya permintaan dari puluhan ribu dapur satuan pelayanan membuat stok yang tersedia saat ini terasa sangat terbatas.
Plt. Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Gunalan, mengungkapkan bahwa saat ini sudah terdapat 29.670 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi secara aktif. Puluhan ribu dapur ini bertanggung jawab untuk melayani sekitar 63 juta penerima manfaat program MBG di seluruh Indonesia.
Berdasarkan aturan yang berlaku, setiap SPPG memiliki kewajiban untuk menyediakan susu kepada penerima manfaat sebanyak dua kali dalam satu minggu. Kebijakan ini secara otomatis memicu lonjakan permintaan susu secara nasional dalam waktu yang sangat singkat.
Kondisi pasokan susu di dalam negeri saat ini dinilai belum mampu mengejar kecepatan pertumbuhan kebutuhan tersebut. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara ketersediaan stok di pasar dengan kebutuhan operasional harian di berbagai wilayah.
Alternatif Protein di Tengah Keterbatasan Stok
Gunalan menjelaskan bahwa besarnya skala kebutuhan ini membuat pihak BGN merasa cukup kewalahan dalam menjaga kestabilan distribusi. Petugas di lapangan sering kali harus memutar otak ketika stok susu di pasar tidak mencukupi atau menghilang.
Jika pengelola dapur SPPG kesulitan mendapatkan susu di pasar lokal, mereka biasanya akan mencari sumber protein lain sebagai pengganti sementara. Hal ini dilakukan agar standar gizi harian para penerima manfaat tetap terjaga meskipun komponen susu sedang absen.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gunalan dalam konferensi pers memperingati Hari Susu Nusantara 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (2/6). Ia menekankan bahwa dinamika di lapangan sangat bergantung pada ketersediaan stok di tingkat pedagang lokal.
Selain masalah jumlah stok, kendala distribusi juga menjadi hambatan serius bagi kesuksesan program ini di berbagai daerah. Akses transportasi yang sulit menuju kawasan terpencil membuat pengiriman susu sering kali terhambat atau mengalami keterlambatan.
Keterlambatan ini mengakibatkan distribusi susu kepada penerima manfaat menjadi tidak tepat waktu atau bahkan tidak sampai sama sekali. Masalah logistik ini menjadi salah satu fokus utama yang sedang dicarikan solusinya oleh pemerintah pusat.
Koordinasi Lintas Sektoral dan Regulasi Baru
Kesulitan mendapatkan susu di pasar oleh SPPG tertentu merupakan akumulasi dari terbatasnya stok dan besarnya jumlah populasi penerima manfaat. Pihak BGN terus melakukan diskusi intensif dengan tim dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk mengatasi persoalan ini.
Pemerintah juga merujuk pada Perpres 115 Tahun 2025 sebagai landasan hukum untuk memetakan dan menyelesaikan berbagai kendala dalam program MBG. Melalui regulasi tersebut, diharapkan ada sinkronisasi kebijakan yang lebih kuat untuk memperlancar distribusi susu nasional.
Pemerintah menyoroti beberapa tantangan utama dalam distribusi susu gratis berikut ini:
- Keterbatasan infrastruktur transportasi menuju daerah pelosok yang menghambat rantai pasok.
- Ketersediaan stok di pasar lokal yang seringkali tidak mampu mencukupi kuota mingguan SPPG.
- Jumlah penerima manfaat yang sangat besar sehingga membutuhkan volume produksi susu yang masif.
- Fluktuasi harga dan distribusi yang belum merata di tingkat provinsi dan kabupaten.
Poin-poin di atas menunjukkan bahwa penyediaan susu untuk program nasional bukan sekadar masalah produksi, melainkan juga masalah ketepatan logistik di lapangan. Evaluasi terus dilakukan agar setiap anak yang terdaftar bisa mendapatkan hak gizinya secara konsisten.
Ketergantungan Terhadap Susu Impor Masih Tinggi
Pada kesempatan yang sama, Makmun selaku Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian memberikan gambaran mengenai kondisi industri susu nasional. Ia membenarkan bahwa produksi susu dari peternak lokal masih jauh dari kata cukup untuk kebutuhan domestik.
Saat ini, Indonesia masih sangat bergantung pada kebijakan impor untuk menambal kekurangan pasokan di dalam negeri. Kesenjangan antara angka produksi lokal dengan angka konsumsi nasional memang masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar bagi pemerintah.
Berikut adalah ringkasan data mengenai kondisi pemenuhan kebutuhan susu nasional saat ini:
| Sumber Pasokan | Persentase Kontribusi | Keterangan Operasional |
|---|---|---|
| Produksi Dalam Negeri | Sekitar 25 Persen | Berasal dari peternak sapi perah lokal di berbagai daerah. |
| Impor Luar Negeri | Sekitar 75 Persen | Menjadi tumpuan utama untuk memenuhi sisa kebutuhan nasional. |
| Target Pemerintah | Peningkatan Populasi | Program penambahan sapi perah untuk menaikkan produktivitas. |
Data tersebut memperlihatkan bahwa kemandirian susu nasional masih berada di level yang rendah, yakni hanya seperempat dari total kebutuhan. Hal inilah yang mendasari munculnya program-program strategis untuk meningkatkan jumlah populasi sapi perah di tanah air.
Kementerian Pertanian berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan produktivitas peternak lokal agar ketergantungan impor bisa ditekan secara bertahap. Peningkatan populasi sapi perah menjadi agenda utama yang sedang digarap bersama lintas kementerian dan lembaga terkait.
Dengan adanya sinkronisasi antara peningkatan produksi di hulu dan perbaikan distribusi di hilir, diharapkan program Makan Bergizi Gratis tidak lagi terkendala stok susu. Pemerintah optimis bahwa langkah-langkah strategis ini akan membawa dampak positif bagi kesehatan generasi mendatang.
