Prabowo Reaktivasi Bandara Husein dan Adisutjipto, Wisata Daerah 2026 Optimistis Melonjak

Pemerintah daerah memberikan respons positif terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali operasional Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Adisutjipto. Arahan ini bertujuan untuk memacu roda perekonomian di tingkat daerah melalui sektor transportasi udara.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan perintah agar proses reaktivasi dilakukan secara bersamaan pada kedua bandara tersebut. Hal ini diungkapkan Farhan setelah mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja di Kota Bandung beberapa waktu lalu.

Farhan menjelaskan bahwa selama ini Bandara Husein Sastranegara sebenarnya tidak berhenti beroperasi secara keseluruhan. Meski begitu, layanan penerbangan komersial memang sangat terbatas, yakni hanya untuk pesawat jenis baling-baling dengan rute perjalanan pendek antarkota di Pulau Jawa.

Melalui kebijakan reaktivasi ini, Farhan merasa sangat optimistis bahwa Bandara Husein akan kembali memegang peran strategis bagi kemajuan ekonomi di Bandung. Ia menekankan pentingnya bandara ini berdasarkan data pergerakan penumpang yang pernah tercatat cukup tinggi di masa lalu.

Data kunjungan penumpang di Bandara Husein Sastranegara pada tahun 2019 meliputi:

• Jumlah total penumpang yang melalui terminal mencapai angka 3,8 juta orang per tahun.
• Kontribusi penumpang penerbangan domestik tercatat sebanyak 3 juta orang.
• Jumlah penumpang untuk penerbangan rute internasional mencapai sekitar 800 ribu orang.

Farhan menegaskan bahwa misi utama dari langkah ini adalah untuk membangkitkan kembali masa kejayaan Bandara Husein. Dengan kembalinya aktivitas penerbangan, pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Bandung diharapkan dapat melesat lebih cepat.

Pemerintah Kota Bandung pun sudah menyiapkan berbagai langkah dukungan, salah satunya dengan memperbaiki infrastruktur jalan di sekitar bandara. Akses transportasi menjadi kunci agar penumpang dapat menjangkau bandara dengan lebih nyaman dan lancar.

Fokus utama perbaikan ini menyasar pada jalur keluar dan masuk kawasan bandara, khususnya yang terhubung dengan akses Tol Pasteur. Rencana tersebut mencakup pembukaan jalur yang melewati area PT Dirgantara Indonesia serta kompleks milik TNI AU.

Penyelesaian proyek Jalan Layang Nurtanio juga dianggap Farhan sebagai faktor pendukung yang sangat krusial bagi konektivitas bandara. Infrastruktur ini diprediksi mampu mengurai kepadatan lalu lintas bagi kendaraan dari wilayah Bandung bagian barat maupun timur.

Terkait status Bandara Kertajati, Farhan menegaskan bahwa wewenang penuh tetap berada di bawah kendali pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan bandara di Majalengka tersebut masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pihak pemerintah daerah menyatakan tidak memiliki kapasitas untuk menentukan arah masa depan pengembangan Kertajati. Hal itu termasuk wacana untuk menjadikan bandara tersebut sebagai pusat pemeliharaan dan perbaikan pesawat atau MRO.

Saat ini, Bappenas bersama pemerintah pusat sedang menyusun kajian mendalam terkait teknis reaktivasi bandara tersebut. Pembahasan ini meliputi berbagai skema kerja sama investasi yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, hingga kota.

Farhan menargetkan agar proses perhitungan anggaran oleh Bappenas dapat segera dimulai pada tahun ini. Penentuan sumber pendanaan dan porsi modal yang harus disetorkan oleh tiap pihak akan menjadi poin pembahasan utama.

Mengingat anggaran untuk tahun 2026 sudah banyak yang teralokasikan, Farhan menyebut adanya kemungkinan penggunaan skema pinjaman luar negeri. Namun, keputusan mengenai mekanisme pengelolaan dana pinjaman tersebut tetap menjadi ranah pemerintah pusat.

Farhan juga mengingatkan bahwa pihak yang nantinya ditunjuk sebagai pengelola anggaran harus siap bertanggung jawab atas pengembalian dana tersebut. Status dana sebagai Pinjaman Luar Negeri (PLN) menuntut manajemen keuangan yang sangat matang dan terencana.

Dukungan Penuh dari Pemerintah Kabupaten Sleman

Senada dengan Bandung, Bupati Sleman Harda Kiswaya juga menyambut dengan tangan terbuka rencana reaktivasi Bandara Adisutjipto di Yogyakarta. Menurut Harda, langkah Presiden Prabowo ini akan sangat mempermudah aksesibilitas masyarakat luas.

Keberadaan bandara yang lebih aktif diyakini akan memberikan dampak instan pada geliat ekonomi dan sektor pariwisata di Sleman dan DIY secara umum. Harda melihat bandara sebagai mesin penggerak yang mampu mengaktifkan berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Dampak positif reaktivasi Bandara Adisutjipto menurut Bupati Sleman meliputi:

• Mempercepat konektivitas antarwilayah dan memudahkan mobilitas masyarakat.
• Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan kunjungan wisatawan.
• Meningkatkan interaksi sosial karena jarak tempuh antar daerah menjadi semakin singkat.
• Memicu perkembangan sektor pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan melalui dinamika sosial.
• Membantu pertumbuhan sektor UMKM melalui kehadiran para pendatang dan turis.

Harda menyatakan dukungannya secara terbuka saat ditemui di kawasan Seyegan, Sleman, pada Sabtu lalu. Baginya, kehadiran akses transportasi udara yang lebih dekat dengan pusat kota akan mempercepat laju perkembangan daerah.

Hingga saat ini, Bandara Adisutjipto memang masih beroperasi, namun pemanfaatannya terbatas hanya untuk armada pesawat kecil dan menengah. Sementara itu, sebagian besar penerbangan komersial utama telah dialihkan ke Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo.

Optimalisasi kembali Adisutjipto untuk penerbangan sipil komersial diprediksi akan membuat orang semakin tertarik datang ke Yogyakarta. Efisiensi waktu tempuh menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menjangkau jantung kota dengan lebih praktis.

Selain pariwisata, Harda menekankan bahwa manfaat sosial dari kebijakan ini sangat luas bagi warga Sleman. Dinamika sosial yang tercipta dari kemudahan akses transportasi akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai lini.

Berikut adalah ringkasan perbandingan fokus pengembangan kedua bandara tersebut berdasarkan arahan reaktivasi terbaru:

Langkah reaktivasi ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam memaksimalkan infrastruktur yang sudah ada untuk kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah kini menjadi kunci utama agar target operasional tersebut dapat tercapai tepat waktu.