Presiden Prabowo Subianto secara khusus mengundang sejumlah menteri ekonomi aktif dan tokoh senior yang pernah menduduki kursi jabatan penting pada era pemerintahan terdahulu ke Istana Negara, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (22/5/2026) ini bertujuan untuk mendalami strategi dalam menghadapi berbagai risiko ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan.
Beberapa pejabat aktif yang terlihat hadir memenuhi undangan tersebut di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kehadiran mereka menunjukkan upaya pemerintah dalam mensinergikan kebijakan saat ini dengan pengalaman para pendahulu.
Daftar Tokoh Senior yang Hadir
Pemerintah turut melibatkan para mantan pejabat strategis dari periode kepemimpinan sebelumnya untuk memberikan masukan berharga:
- Burhanuddin Abdullah: Beliau merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia yang menjabat pada periode 2003 hingga 2008.
- Paskah Suzeta: Tokoh yang pernah memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) antara tahun 2005 sampai 2009.
- Lukita Dinarsyah: Mantan Wakil Menteri Bappenas yang memiliki rekam jejak panjang dalam perencanaan ekonomi nasional.
Para tokoh tersebut diundang karena dinilai memiliki pemahaman mendalam mengenai dinamika ekonomi makro dan cara mengatasi gejolak pasar global. Pengalaman kolektif mereka mencakup periode krusial pembangunan ekonomi Indonesia pasca-reformasi.
Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa ia bersama jajaran menteri lainnya mendampingi Presiden Prabowo untuk menyerap aspirasi dari para pakar tersebut. Fokus utama dialog adalah mempelajari pola penanganan masalah ekonomi yang efektif berdasarkan catatan sejarah.
Pertemuan ini menjadi sangat krusial karena para tokoh yang hadir rata-rata menjabat pada rentang waktu antara tahun 2004 hingga 2014. Periode tersebut dikenal sebagai masa di mana Indonesia harus berjuang melewati badai krisis ekonomi global yang cukup berat.
Belajar dari Pengalaman Krisis 2008
Airlangga mengungkapkan bahwa pembahasan dalam pertemuan tersebut banyak menyoroti langkah-langkah mitigasi saat krisis keuangan 2008 melanda:
- Manajemen Inflasi: Diskusi mengenai cara menurunkan tingkat inflasi yang kala itu pernah melonjak hingga menyentuh angka 17 persen.
- Stabilisasi Nilai Tukar: Strategi menghadapi tekanan terhadap rupiah akibat merosotnya nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat.
- Dampak Harga Komoditas: Penanganan gejolak ekonomi domestik yang dipicu oleh lonjakan harga minyak dunia pada masa tersebut.
Pengalaman di masa lalu tersebut dianggap relevan untuk memetakan langkah perlindungan ekonomi nasional saat ini. Presiden ingin memastikan bahwa pemerintah memiliki kesiapan mental dan kebijakan yang matang jika situasi serupa terulang.
Dalam keterangannya usai pertemuan, Airlangga menegaskan pentingnya mendengarkan catatan-catatan historis mengenai hambatan teknis di lapangan. Dengan begitu, pemerintah pusat dapat menghindari kesalahan yang sama dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
Selain fokus pada diskusi internal, beberapa isu ekonomi terkini juga sempat disinggung dalam agenda pemerintahan pekan ini. Hal ini termasuk rencana perpanjangan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi ASN dan sektor swasta selama dua bulan ke depan.
Pemerintah juga sedang mematangkan aturan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam yang baru. Dalam kebijakan ini, terdapat pengecualian khusus yang akan diberikan untuk mitra dagang dari Amerika Serikat.
Sektor dunia usaha juga diklaim menyambut baik inisiatif pembentukan Badan Ekspor Satu Pintu melalui skema BUMN. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan negara dan menyederhanakan birokrasi perdagangan internasional di masa mendatang.
Sebagai informasi tambahan, dinamika pasar modal juga menunjukkan tren positif dengan penguatan IHSG sebesar 1 persen di akhir perdagangan. Menguatnya pasar saham ini berjalan beriringan dengan optimisme terhadap stabilitas nilai tukar rupiah untuk pekan depan.
Pertemuan di Istana Negara ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan cara merangkul berbagai pihak. Sinergi antara pejabat aktif dan praktisi senior diharapkan menjadi kunci ketahanan ekonomi nasional.
