Presiden Prabowo Subianto secara tegas memberikan instruksi kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk melakukan evaluasi besar-besaran di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Permintaan ini disampaikan langsung oleh Kepala Negara saat membacakan pidato mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2027.
Momen penting tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPR RI ke-19 untuk masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 yang digelar pada Rabu, 20 Mei 2026.
Presiden Prabowo menekankan bahwa sektor bea cukai saat ini membutuhkan perbaikan yang sangat mendesak demi efektivitas kinerja pemerintahan di masa depan.
Beliau secara spesifik meminta Menteri Keuangan agar tidak ragu mengambil tindakan tegas jika jajaran kepemimpinan di instansi tersebut tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.
Pernyataan tegas Presiden Prabowo mengenai pergantian pimpinan Bea Cukai:
- Perbaikan menyeluruh harus segera dilakukan di internal instansi Bea Cukai oleh Menteri Keuangan.
- Jika pimpinan yang menjabat saat ini terbukti tidak kompeten, maka proses pergantian harus segera dilakukan tanpa menunda-nunda.
- Presiden menekankan bahwa tidak ada satu pun pejabat yang kedudukannya tidak bisa digantikan demi kepentingan bangsa.
Instruksi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam merespons tuntutan masyarakat yang menginginkan birokrasi yang lebih transparan, bersih, dan berorientasi pada hasil nyata.
Fokus Pemerintah pada Pelayanan Cepat dan Akuntabilitas ASN
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menyatakan bahwa rakyat Indonesia saat ini sangat mengharapkan kinerja pemerintah yang serba cepat dan cekatan.
Beliau mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak terjebak dalam gaya bekerja yang santai atau cenderung bermalas-malasan dalam melayani kepentingan publik.
Presiden juga menyinggung status Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini sering dianggap sebagai posisi yang sangat aman dari risiko pemecatan atau pemberhentian.
Beliau menegaskan bahwa predikat ASN bukanlah jaminan bagi seseorang untuk terus menjabat jika mereka tidak mampu memberikan kontribusi yang benar dan baik kepada negara.
Poin utama pidato Presiden terkait kinerja birokrasi dan masa depan bangsa:
- Masyarakat menuntut pemerintahan yang berjalan di jalur yang benar dan dikelola dengan integritas tinggi.
- Status sebagai ASN tidak boleh dijadikan alasan untuk merasa kebal terhadap sanksi atau pemberhentian kerja jika performa buruk.
- Langkah tegas dalam birokrasi merupakan investasi penting demi menjamin kesejahteraan anak cucu bangsa di masa mendatang.
- Transformasi kepemimpinan diperlukan sebagai syarat utama agar Indonesia mampu bertransformasi menjadi negara yang hebat dan disegani.
Kepala Negara percaya bahwa dengan kepemimpinan yang tepat dan akuntabel di setiap lini, Indonesia akan memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan ekonomi global.
Target Fiskal dan Proyeksi Ekonomi Tahun 2027
Selain menyoroti masalah birokrasi, pidato KEM-PPKF 2027 tersebut juga memaparkan berbagai target strategis yang ingin dicapai oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo.
Salah satu fokus utamanya adalah optimalisasi pendapatan negara serta penyelarasan belanja negara agar lebih tepat sasaran bagi masyarakat kelas bawah.
Ringkasan target dan poin ekonomi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR:
| Indikator Ekonomi | Target / Poin Utama |
|---|---|
| Pertumbuhan Ekonomi 2027 | Berada pada rentang 5,8% hingga 6,5% |
| Target Pendapatan Negara | Diproyeksikan mencapai angka 12,4% dari PDB |
| Kinerja Bea Cukai | Penerimaan naik 0,6%, namun bea keluar masih mengalami kontraksi |
| Akses Kredit Rakyat | Perintah kepada Himbara untuk menurunkan bunga bagi rakyat miskin |
Tabel di atas menunjukkan gambaran besar mengenai arah kebijakan fiskal yang tengah dirancang pemerintah untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dalam beberapa tahun ke depan.
Presiden Prabowo juga sempat mempertanyakan rendahnya rasio belanja negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dibandingkan dengan negara lain.
Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa reformasi di instansi pemungut pajak dan cukai menjadi sangat krusial bagi pemerintah saat ini.
Langkah penertiban internal ini diharapkan dapat mengamankan potensi pendapatan negara yang selama ini mungkin belum tergarap secara maksimal atau terkendala masalah birokrasi.
Presiden menutup pidatonya dengan menegaskan kembali bahwa pemerintah harus hadir sebagai solusi, bukan justru menjadi beban bagi kemajuan ekonomi rakyat.
