PT PLN (Persero) dilaporkan telah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan pasokan energi nasional. Sepanjang tahun buku 2025, perusahaan listrik negara ini merogoh kocek hingga Rp148,75 triliun.
Dana fantastis tersebut digunakan untuk membiayai pembelian tenaga listrik dari pihak swasta. Para penyedia jasa ini lebih dikenal dengan sebutan Independent Power Producers atau IPP.
Rincian Pengeluaran PLN untuk Pihak Swasta
Informasi mengenai besarnya pengeluaran ini terungkap melalui laporan keuangan konsolidasian tahun 2025 milik PLN. Laporan tersebut telah melewati proses audit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC).
Berdasarkan data yang dirilis pada Selasa (2/6/2026), terdapat sejumlah perusahaan yang menerima pembayaran dalam jumlah besar. Setidaknya ada 16 pengembang listrik swasta yang menerima dana di atas Rp2 triliun dari PLN.
Berikut adalah daftar perusahaan pengembang listrik swasta dengan nilai pembayaran tertinggi selama tahun 2025:
| Nama Perusahaan (IPP) | Nilai Pembayaran (Triliun Rupiah) |
|---|---|
| PT Paiton Energy | Rp16,84 |
| PT Bhumi Jati Power | Rp15,04 |
| PT Bhimasena Power Indonesia | Rp11,31 |
| PT Jawa Power | Rp8,85 |
| PT Jawa Satu Power | Rp8,18 |
| PT Cirebon Energi Prasarana | Rp6,89 |
| PT Huadian Bukit Asam Power | Rp6,13 |
| PT Lestari Banten Energi | Rp4,40 |
| PT Cirebon Electric Power | Rp3,70 |
| PT General Energi Bali | Rp3,61 |
| PT Star Energy Geothermal | Rp3,15 |
| PT Bosowa Energi | Rp3,01 |
| PT Poso Energy | Rp2,56 |
| Sarulla Operations Ltd | Rp2,52 |
| PT Meulaboh Power Generation | Rp2,35 |
| PT DSSP Power Sumsel | Rp2,33 |
Data di atas menunjukkan distribusi dana yang mengalir ke berbagai proyek pembangkit listrik di tanah air. Pembayaran ini mencakup berbagai jenis pembangkit, mulai dari tenaga uap hingga panas bumi.
Kontribusi IPP Lain dalam Pasokan Listrik
Selain daftar 16 perusahaan besar tersebut, PLN juga melakukan transaksi dengan pengembang lainnya. Salah satunya adalah PT Dayabumi Salak Indonesia yang menerima pembayaran sebesar Rp1,98 triliun.
Masih ada pula kelompok IPP lainnya yang memiliki kapasitas produksi jauh lebih kecil. Jika dijumlahkan secara total, pembelian dari para pengembang kecil ini mencapai angka Rp45,9 triliun.
Besarnya pengeluaran untuk membeli listrik dari pihak swasta ini tercatat sebagai beban operasional yang sangat signifikan bagi PLN. Secara urutan, pos ini menempati posisi kedua sebagai beban terbesar perusahaan selama tahun 2025.
Kondisi Keuangan PLN di Tengah Pembengkakan Beban
Tingginya biaya operasional ini memberikan dampak langsung pada performa keuangan perusahaan secara keseluruhan. Tercatat bahwa total beban usaha PLN pada tahun 2025 mengalami pembengkakan hingga menyentuh angka Rp533 triliun.
Kondisi ini berimbas pada penurunan laba bersih perusahaan yang cukup drastis di periode yang sama. Laba bersih PLN dilaporkan merosot sebesar 65,8%, sehingga perusahaan hanya mengantongi keuntungan sebesar Rp7,26 triliun.
Meskipun demikian, pasokan listrik nasional tetap menjadi prioritas di tengah rencana penambahan kapasitas pembangkit. Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga terus mengkaji potensi penambahan PLTS hingga 100 GW agar tidak terjadi kelebihan pasokan di masa depan.
Upaya ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi masyarakat dengan stabilitas keuangan PLN sebagai penyedia tunggal. Hal ini sangat krusial mengingat beban pembelian listrik dari swasta terus menjadi komponen biaya yang dominan setiap tahunnya.
