PDI Perjuangan secara terbuka menyampaikan kritik terhadap klaim Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengenai capaian investasi nasional pada pertengahan tahun 2026. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Seskab yang menghubungkan lonjakan investasi tersebut dengan efektivitas perjalanan dinas luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Kritik tersebut datang dari Politisi PDIP, Guntur Romli, yang menyoroti komposisi sebenarnya di balik angka realisasi investasi sebesar Rp2.430 triliun tersebut. Menurutnya, klaim bahwa kesuksesan investasi merupakan buah dari diplomasi luar negeri perlu ditinjau ulang berdasarkan data yang ada.
Data Rincian Investasi Semester I-2026
Guntur Romli mengungkapkan bahwa mayoritas modal yang masuk justru bersumber dari dalam negeri, bukan dari investor asing. Ia menjelaskan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memberikan kontribusi sebesar Rp1.279,1 triliun atau setara dengan 52,6 persen dari total investasi.
Di sisi lain, porsi Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat hanya mencapai Rp1.150,9 triliun atau sekitar 47,4 persen. Data ini menjadi basis bagi PDIP untuk meragukan korelasi antara kunjungan kenegaraan yang masif dengan minat investor mancanegara.
Rincian kontribusi modal berdasarkan sumbernya pada semester pertama tahun 2026:
- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN): Memberikan kontribusi sebesar Rp1.279,1 triliun dan mendominasi komposisi total investasi.
- Penanaman Modal Asing (PMA): Mencatatkan angka sebesar Rp1.150,9 triliun yang menunjukkan performa lebih rendah dibanding modal lokal.
- Dominasi Investor Lokal: Menjadi bukti bahwa penggerak utama pertumbuhan ekonomi berasal dari pelaku usaha domestik.
Guntur Romli menilai bahwa mayoritas aliran dana yang masuk merupakan hasil perputaran uang dari investor dalam negeri. Hal ini dianggap sebagai indikasi bahwa Presiden Prabowo belum berhasil memaksimalkan penarikan modal asing meskipun sering melakukan perjalanan ke mancanegara.
"Artinya, mayoritas uang yang benar-benar masuk adalah investor dalam negeri, bukan hasil kunjungan luar negeri Presiden Prabowo," ujar Guntur melalui keterangan tertulisnya. Ia juga menambahkan bahwa realisasi investasi asing justru terlihat tertinggal dibandingkan dengan intensitas mobilitas presiden ke luar negeri.
Stagnasi Pertumbuhan Investasi Asing
Kritik PDIP juga mengarah pada performa investasi asing yang dinilai mengalami tren stagnan sepanjang tahun 2025 lalu. Guntur memaparkan data yang menunjukkan penurunan drastis dalam laju pertumbuhan modal dari luar negeri tersebut.
Pada tahun 2025, pertumbuhan PMA dilaporkan hanya menyentuh angka 0,1 persen, yang merupakan penurunan tajam jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024, pertumbuhan investasi asing masih mampu mencapai angka yang signifikan yakni sebesar 21 persen.
Berikut adalah ringkasan data realisasi investasi langsung sepanjang tahun 2025:
| Kategori Investasi | Nilai Realisasi | Persentase Pertumbuhan (yoy) |
|---|---|---|
| Investasi Domestik (PMDN) | Rp1.030,3 Triliun | Naik 26,6% |
| Investasi Asing (PMA) | Rp900,9 Triliun | Turun 0,1% |
| Total Investasi Langsung | Rp1.931,2 Triliun | Pertumbuhan Variatif |
Berdasarkan data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tersebut, terlihat adanya ketimpangan pertumbuhan yang cukup lebar. Sektor domestik mampu tumbuh pesat di atas 26 persen, sementara sektor asing justru mengalami kontraksi tipis.
Merosotnya nilai investasi langsung asing ini menjadi poin utama yang digunakan PDIP untuk mengevaluasi dampak kunjungan luar negeri pemerintah. Penurunan sebesar 0,1 persen secara tahunan (year on year) tersebut dinilai tidak sebanding dengan biaya dan frekuensi perjalanan dinas yang dilakukan.
Tanggapan Istana Terkait Mobilitas Presiden
Sebelumnya, pihak Istana telah memberikan penjelasan mengenai alasan di balik seringnya Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan luar negeri. Pemerintah berkilah bahwa langkah ini penting dilakukan mengingat kondisi dunia yang saat ini sedang menghadapi krisis global.
Pihak Sekretariat Kabinet juga sempat mengklaim bahwa dalam setiap kunjungan, Presiden telah melakukan efisiensi yang signifikan. Salah satunya adalah dengan memangkas jumlah rombongan yang ikut serta hingga sebesar 50 persen dari kapasitas biasanya.
Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Istana menyebutkan bahwa kelebihan biaya perjalanan tertentu ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo. Hal ini disampaikan untuk meredam kritik publik mengenai beban anggaran negara akibat aktivitas diplomatik yang sangat padat.
Namun, bagi PDIP, efisiensi anggaran tetap harus diimbangi dengan hasil konkret berupa masuknya modal asing yang signifikan ke tanah air. Partai tersebut tetap pada pendiriannya bahwa keberhasilan ekonomi saat ini lebih banyak didorong oleh kepercayaan investor lokal dibandingkan hasil kerja sama luar negeri.
Ketegangan argumen antara pihak oposisi dan pemerintah ini mencerminkan dinamika pengawasan terhadap capaian ekonomi nasional di tahun 2026. Fokus kini tertuju pada bagaimana pemerintah akan merespons data stagnasi PMA demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ke depan.
