Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat ini tengah menghadapi ancaman krisis keuangan yang serius. Organisasi global ini dilaporkan mengalami kekurangan dana dan diprediksi bisa mengalami "kolaps keuangan" pada Agustus jika negara-negara anggotanya, terutama Amerika Serikat, tidak segera menyelesaikan kewajiban pembayaran mereka.
Laporan terbaru PBB menunjukkan bahwa krisis ini sebagian besar disebabkan oleh tunggakan dari Amerika Serikat. Washington diketahui memiliki utang sekitar 2 miliar dollar AS (sekitar Rp 35 triliun) untuk anggaran reguler PBB. Selain itu, terdapat tunggakan sebesar 2,2 miliar dollar AS untuk pendanaan misi perdamaian, di mana sebagian utang ini telah berlangsung selama beberapa dekade. Angka ini jauh melampaui tunggakan negara anggota lainnya, seperti yang dilaporkan oleh Politico pada Rabu (26/5/2026).
Juru Bicara PBB, Farhan Haq, menyatakan bahwa inti dari masalah ini terletak pada satu negara donor utama. "Jawaban singkatnya adalah masalah keuangan kami bersumber dari satu kontributor besar, yaitu AS, yang tidak membayar iuran anggaran reguler mereka," ujar Haq dalam sebuah email.
Meskipun tantangan keuangan bukanlah hal baru bagi PBB, situasi kali ini lebih kritis karena organisasi tersebut sudah kehabisan dana cadangan. Ronny Patz, pakar keuangan PBB dari German Institute of Development and Sustainability, menjelaskan bahwa Amerika Serikat tidak lagi membayar iuran secara penuh dan tepat waktu dalam beberapa tahun terakhir. AS merupakan donor utama karena potensi ekonominya yang besar. "Dana cadangan untuk masa sulit kami sudah kosong," ungkap Patz.
Sebuah laporan lain dari PBB yang baru dirilis memperingatkan bahwa organisasi ini akan kehabisan uang tunai untuk memenuhi kewajiban dana umum pada Agustus, kecuali dilakukan pemotongan anggaran sebesar 13 persen.
Tanpa adanya tambahan dana, berbagai aspek seperti gaji staf, biaya sewa gedung, hingga misi perdamaian di wilayah konflik bisa terancam. Sementara itu, pihak Amerika Serikat menegaskan bahwa kontribusi keuangan mereka tergantung pada reformasi internal di tubuh PBB.
