Dinamika internal Nahdlatul Ulama (NU) kini mulai memanas seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan Muktamar ke-35. Agenda besar yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026 ini memicu pergerakan berbagai kelompok yang menginginkan adanya perubahan struktur kepemimpinan di tubuh PBNU.
Salah satu sorotan tajam datang dari tokoh Nahdliyin, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, atau yang akrab disapa Gus Lilur. Ia menyampaikan kekhawatirannya mengenai potensi masuknya pengaruh kekuasaan negara ke dalam mekanisme pemilihan internal organisasi ulama tersebut.
Gus Lilur menyayangkan munculnya isu-isu yang mengaitkan pemilihan pemimpin PBNU dengan restu dari pihak pemerintah. Narasi mengenai kedekatan calon tertentu dengan presiden atau jaringan negara dianggap sebagai fenomena yang kurang sehat bagi kemandirian organisasi.
Fenomena yang menjadi perhatian Gus Lilur menjelang Muktamar NU:
- Munculnya percakapan mengenai siapa figur calon yang mendapat restu dari penguasa saat ini.
- Adanya anggapan bahwa dukungan jaringan negara menjadi kunci utama dalam memenangkan kontestasi kepemimpinan.
- Narasi mengenai sosok calon yang dianggap "aman" bagi kepentingan kekuasaan negara.
- Kesan bahwa pelaksanaan Muktamar hanya bisa tuntas jika sudah mendapatkan "lampu hijau" dari pemerintah.
Bagi Gus Lilur, pandangan semacam itu bukan hanya sebuah kekeliruan dalam berorganisasi, melainkan juga bentuk pengabaian terhadap sejarah panjang NU. Ia menegaskan bahwa ormas Islam terbesar di dunia ini tidak dilahirkan dari rahim kekuasaan negara.
Ia mengingatkan bahwa eksistensi Republik Indonesia justru berdiri tegak karena kontribusi besar dan pengabdian para ulama NU. Oleh karena itu, ia merasa tidak selayaknya jika pemilihan pemimpin NU harus menunggu persetujuan dari penguasa negara.
Menurut penjelasannya, sejarah telah membuktikan bahwa para ulama NU merupakan pilar moral dan agama yang menjaga stabilitas republik sejak awal. Kekuatan moral inilah yang seharusnya menjadi landasan utama dalam menentukan arah kebijakan organisasi ke depan.
Gus Lilur mencontohkan bagaimana harmonisnya hubungan antara Presiden pertama RI, Soekarno, dengan pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari. Dalam catatan sejarah, Bung Karno kerap mendatangi Hadratus Syeikh untuk meminta nasihat dan pandangan strategis mengenai bangsa.
Hubungan historis antara ulama dan umara yang ditekankan Gus Lilur:
- Legitimas moral yang diberikan ulama NU menjadi fondasi penting bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Presiden adalah pihak yang datang menemui kiai untuk mencari petunjuk, bukan kiai yang datang meminta restu politik.
- Dukungan NU terhadap negara bersifat tulus demi kepentingan bangsa, bukan sekadar kepentingan politik praktis.
- Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 menjadi bukti nyata peran NU dalam mempertahankan kedaulatan negara tanpa menjadi alat kekuasaan.
Berdasarkan catatan sejarah tersebut, Gus Lilur menekankan bahwa posisi kiai dan ulama selalu menjadi rujukan bagi para pemimpin negara. Ia menegaskan bahwa NU sejak awal memilih untuk berdiri dekat dengan rakyat dan negara, namun tetap menjaga jarak dari intervensi kekuasaan.
Situasi menjelang Muktamar memang sering kali diwarnai oleh berbagai kepentingan yang ingin memperebutkan posisi strategis di PBNU. Berikut adalah ringkasan beberapa dinamika yang berkembang di sekitar agenda Muktamar ke-35 tersebut.
Informasi terkait perkembangan jelang Muktamar ke-35 NU:
| Aspek Perkembangan | Detail Informasi |
|---|---|
| Waktu Pelaksanaan | Direncanakan pada bulan Agustus tahun 2026 mendatang. |
| Isu Utama | Penolakan terhadap intervensi kekuasaan dan menjaga kemandirian organisasi. |
| Dinamika Internal | PBNU diminta merangkul seluruh kader guna menghindari potensi konflik horizontal. |
| Bursa Kepemimpinan | Sejumlah tokoh daerah, seperti pengasuh Ponpes Denanyar, mulai mendapat dukungan kiai sepuh. |
Data di atas menunjukkan bahwa suhu politik di internal NU memang terus meningkat seiring dengan munculnya berbagai dukungan bagi calon-calon potensial. Namun, harapan agar organisasi tetap berpegang pada nilai-nilai independensi menjadi pesan kuat dari para tokoh senior.
Gus Lilur berharap agar seluruh elemen Nahdliyin menyadari bahwa NU memiliki otoritas moral yang mandiri. Ia meminta agar proses transisi kepemimpinan dilakukan secara bermartabat tanpa harus bergantung pada dukungan politik tertentu dari luar organisasi.
Sebagai organisasi yang memiliki sejarah panjang dalam mengawal kemerdekaan, NU diharapkan tetap menjadi kompas moral bagi bangsa. Independensi dalam Muktamar menjadi ujian penting untuk membuktikan bahwa NU tetap setia pada cita-cita para pendirinya.
