Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, memberikan teguran keras kepada sejumlah pejabat di instansinya terkait proyek pembangunan Sekolah Rakyat. Ia menyayangkan adanya dugaan tindakan tidak terpuji dari oknum internal yang menghambat jalannya proyek prioritas tersebut.
Kondisi ini menyebabkan pembangunan infrastruktur pendidikan itu terhambat dan kini statusnya dinilai setengah mangkrak. Berdasarkan data terbaru, progres pengerjaan fisik proyek ini masih sangat tertinggal dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Progres Pembangunan Terhambat Tindakan Tidak Terpuji
Hingga tanggal 20 Mei 2026, capaian pembangunan Sekolah Rakyat dilaporkan baru menyentuh angka sekitar 58 persen sampai 59 persen. Angka ini dianggap sangat mengkhawatirkan karena gedung sekolah ditargetkan harus sudah bisa beroperasi pada tahun ajaran baru, Juli 2026 mendatang.
Dody mengungkapkan kekecewaannya karena ada staf di kementeriannya yang justru memiliki niat berbeda dalam melaksanakan tugas negara. Menurutnya, praktik-praktik yang tidak benar sudah mulai muncul sejak tahap awal dimulainya pembangunan infrastruktur sekolah tersebut.
"Sangat disayangkan, rekan-rekan di Kementerian PU memiliki pemikiran yang melenceng. Mereka mencoba melakukan hal-hal yang tidak terpuji sejak awal proyek," ujar Dody saat melakukan pengarahan kepada media di Jakarta pada Jumat (22/5/2026).
Ia menegaskan bahwa dirinya sudah memberikan peringatan sejak awal tahun agar seluruh jajarannya bekerja sesuai aturan. Namun, instruksi tersebut tampaknya tidak diindahkan oleh oknum pejabat terkait sehingga berdampak pada keterlambatan proyek.
Pencopotan Pejabat dan Masalah Kontrak
Keterlambatan ini sebenarnya bisa dihindari jika kendala teknis segera ditangani pada periode Januari hingga Februari 2026 lalu. Namun, lambatnya respons dari tim di lapangan membuat ketertinggalan progres pembangunan menjadi semakin sulit dikejar dalam waktu singkat.
Sebagai langkah tegas, Menteri PU telah mengambil keputusan untuk mencopot sejumlah pejabat yang dianggap bertanggung jawab atas lambatnya proyek ini. Dody merasa sedih harus mengambil langkah radikal, namun hal itu dilakukan demi menjaga amanah yang diberikan oleh Presiden.
"Saya merasa prihatin, tapi keputusan ini harus diambil demi kementerian yang telah dipercayakan Presiden kepada saya. Saya tetap optimis karena dari 38.600 ASN di sini, mayoritas masih ingin bekerja dengan integritas," tambahnya.
Permasalahan lain yang ditemukan adalah adanya kontrak pembangunan yang target penyelesaiannya justru melampaui jadwal masuk sekolah. Padahal, Presiden Prabowo Subianto secara khusus meminta agar semua fasilitas Sekolah Rakyat siap digunakan sepenuhnya pada Juni 2026.
Berikut adalah beberapa wilayah yang tercatat memiliki progres pembangunan paling rendah hingga saat ini:
- Wilayah Singkawang
- Wilayah Cilacap
- Wilayah Dharmasraya
- Wilayah Lombok Utara
- Wilayah Brebes
Meskipun menghadapi banyak hambatan, Dody tetap menaruh harapan besar bahwa sebanyak 88 unit Sekolah Rakyat dapat rampung tepat waktu. Ia berkomitmen untuk terus menyajikan fakta dan data lapangan secara transparan tanpa ada yang ditutupi dari publik.
Transparansi dan Program Prioritas Lainnya
Menteri PU menegaskan bahwa dirinya akan bersikap sangat terbuka mengenai segala persoalan hukum atau administrasi yang terjadi di internal kementeriannya. Ia bahkan mempersilakan pihak berwenang melakukan pemeriksaan, termasuk penggeledahan di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Langkah ini merupakan bentuk komitmennya agar Kementerian Pekerjaan Umum tetap bersih dan fokus pada tanggung jawab utamanya. Ia memastikan bahwa gejolak internal tidak akan mengganggu program strategis nasional lainnya yang sedang berjalan.
Salah satu fokus utama yang tidak boleh terganggu adalah pembangunan di bidang sumber daya air. Proyek ini krusial untuk mendukung target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan yang direncanakan terealisasi pada tahun 2026.
Ringkasan status proyek dan kebijakan Kementerian PU saat ini:
| Kategori Informasi | Detail Status dan Kebijakan |
|---|---|
| Progres Sekolah Rakyat | Mencapai 58% - 59% per 20 Mei 2026 |
| Target Penyelesaian | Wajib selesai dan siap digunakan pada Juni/Juli 2026 |
| Tindakan Disiplin | Pencopotan pejabat yang menghambat pembangunan |
| Fokus Pendukung | Swasembada pangan 2026 melalui sumber daya air |
Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun ada kendala di sektor pendidikan, kementerian tetap menjaga stabilitas pada sektor pangan. Dody menekankan bahwa semua program prioritas pemerintah harus sukses tanpa terkecuali melalui prinsip efisiensi yang ketat.
Ia berharap seluruh proyek infrastruktur yang dibangun di bawah kepemimpinannya memiliki kualitas tinggi dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Efisiensi biaya produksi harus tetap diiringi dengan dampak ekonomi yang maksimal bagi kehidupan masyarakat luas.
Penekanan pada efektivitas kerja ini diharapkan mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi rakyat Indonesia. Dody menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus memberikan hasil nyata bagi pembangunan bangsa.
