Pihak Rien Wartia Trigina atau yang akrab disapa Erin mengambil langkah tegas dengan melayangkan surat protes resmi kepada DPR RI. Keputusan ini merupakan respons atas Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III yang membahas perselisihannya dengan mantan Asisten Rumah Tangga (ART).
Mantan istri Andre Taulany tersebut menilai lembaga legislatif telah bertindak sepihak dalam menangani masalah hukum yang kini sedang berproses. Ia menganggap DPR tidak objektif karena hanya mendengarkan narasi dari satu pihak saja tanpa melibatkan dirinya.
Misyal B. Achmad selaku kuasa hukum baru Erin menyatakan bahwa alasan utama protes tersebut adalah hilangnya hak kliennya untuk berbicara sebagai warga negara. Pihak Erin menyayangkan sikap para wakil rakyat yang langsung mengambil posisi tanpa memberikan ruang klarifikasi yang adil.
Menurut Misyal, DPR memang diperbolehkan mendengar aspirasi masyarakat, namun seharusnya tetap menjunjung tinggi prinsip keberimbangan. Ia menegaskan bahwa pendapat yang dikeluarkan lembaga negara semestinya lahir setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak.
Keberatan Atas Pernyataan Anggota Komisi III
Selain masalah pemanggilan, pihak Erin juga menyoroti pernyataan beberapa anggota Komisi III DPR RI yang dianggap telah melampaui kewenangan mereka. Hal ini dipicu oleh adanya jaminan dari oknum anggota dewan bahwa laporan hukum yang diajukan Erin akan terhenti di kepolisian.
Misyal mempertanyakan dasar dari jaminan tersebut, terutama mengenai klaim bahwa laporan pencemaran nama baik yang dibuat Erin dipastikan tidak akan berjalan. Ia merasa aneh melihat bagaimana seorang anggota dewan bisa memberikan jaminan terkait proses hukum yang sedang berlangsung.
Lebih jauh lagi, kuasa hukum Erin mengkhawatirkan opini sepihak dari parlemen ini dapat menjadi bentuk intervensi terhadap independensi penyidik kepolisian. Narasi yang berkembang di ruang publik dianggap sudah menyudutkan posisi kliennya secara tidak proporsional.
Dampak dari pernyataan tersebut dinilai sangat merugikan Erin, baik dari segi nama baik maupun kondisi psikologisnya. Pihak Erin khawatir kepolisian menjadi ragu dalam bertindak karena adanya tekanan opini dari lembaga legislatif tersebut.
Tuntutan Adil dan Kesiapan Bukti
Melalui surat keberatan tersebut, tim hukum mendesak DPR RI untuk bersikap netral dengan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap pihak Erin. Erin menyatakan kesiapannya untuk memaparkan seluruh rangkaian fakta yang terjadi dari sudut pandangnya.
Pihak Erin telah menyiapkan beberapa poin penting untuk disampaikan dalam audiensi mendatang:
- Menyerahkan bukti tandingan berupa rekaman CCTV di lokasi kejadian.
- Mematahkan tuduhan penganiayaan yang selama ini beredar luas di media.
- Menjelaskan status Erin sebagai pelapor dalam kasus pencemaran nama baik.
- Memberikan kronologi lengkap terkait awal mula perselisihan dengan mantan ART.
Bukti-bukti ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi anggota dewan agar tidak lagi melihat kasus ini secara sebelah mata. Pihak Erin berkomitmen untuk mengikuti prosedur hukum dan administratif demi mendapatkan keadilan yang setara.
Misyal menegaskan bahwa pihaknya ingin DPR juga mendengarkan keluhan mereka sebagai pelapor, bukan hanya memosisikan Erin sebagai terlapor. Langkah ini diharapkan bisa mengembalikan objektivitas lembaga negara dalam mengawal kasus yang melibatkan masyarakat umum.
