Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, memberikan instruksi khusus kepada seluruh kepala daerah di wilayah Sulawesi. Beliau meminta agar sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus diperkuat demi menjaga stabilitas wilayah.
Tito menjelaskan bahwa stabilitas di sektor politik, keamanan, dan sosial merupakan fondasi utama bagi pembangunan. Tanpa adanya stabilitas tersebut, upaya peningkatan ekonomi daerah akan sulit dicapai secara maksimal.
Pesan tersebut disampaikan Tito dalam acara Silaturahmi dan Arahan Bersama di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Sabtu (30/5/2026). Acara ini turut dihadiri oleh Menko Politik dan Keamanan serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Tito menegaskan bahwa kekompakan antarunsur pimpinan di daerah menjadi kunci penyelesaian berbagai persoalan. Menurutnya, hampir semua masalah, termasuk persoalan keamanan, dapat diselesaikan jika semua pihak bersatu.
Kekompakan ini juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan eksekusi program-program pemerintah. Baik program strategis dari Presiden maupun program prioritas yang dicanangkan oleh kepala daerah itu sendiri.
Stabilitas Keamanan di Wilayah Strategis Sulawesi
Mendagri menilai bahwa Sulawesi memiliki posisi yang sangat strategis bagi Indonesia. Wilayah ini menjadi penghubung utama antara Indonesia bagian barat dan timur dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
Mengingat posisi penting tersebut, stabilitas keamanan dan politik di Sulawesi harus dijaga dengan ketat. Tito menekankan bahwa proses pembangunan tidak mungkin berjalan efektif jika situasi daerah tidak kondusif.
Tanggung jawab menjaga keamanan bukan hanya berada di pundak pemerintah pusat semata. Pemerintah daerah (Pemda) bersama seluruh unsur Forkopimda memiliki peran yang sama besarnya dalam merawat ketertiban.
Tito memberikan perumpamaan bahwa keamanan memiliki nilai yang sama berharganya dengan kesehatan. Rasa aman sering kali baru terasa sangat mahal setelah situasi wilayah berubah menjadi tidak aman atau terjadi konflik.
Beliau juga menyinggung pengalaman masa lalu terkait konflik sosial yang pernah melanda beberapa daerah di Sulawesi. Kejadian tersebut menjadi pelajaran berharga bahwa stabilitas keamanan tidak datang secara tiba-tiba dan harus terus dirawat.
Langkah strategis yang disarankan Mendagri untuk memperkuat sinergi di daerah:
- Mengadakan pertemuan rutin secara formal maupun informal untuk mempererat komunikasi antarunsur pimpinan.
- Memperkuat kerja sama lintas instansi dalam memantau dinamika sosial di masyarakat.
- Mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai garda terdepan penjaga kerukunan antarwarga.
- Mengalokasikan anggaran yang memadai bagi forum-forum strategis di daerah.
- Mengoptimalkan Tim Penanganan Konflik Sosial (TPKS) sebagai instrumen deteksi dini gangguan keamanan.
Penerapan langkah-langkah di atas diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang stabil dan harmonis. Hal ini akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan nasional maupun daerah.
Optimalisasi FKUB dan Deteksi Dini Konflik
Tito secara khusus meminta para kepala daerah untuk memberikan perhatian lebih pada peran FKUB. Berdasarkan pengalaman penanganan konflik sebelumnya, forum ini terbukti efektif dalam meredam potensi gangguan yang berlatar belakang agama.
Namun, keberhasilan FKUB sangat bergantung pada komitmen dan dukungan dari kepala daerah. Salah satu bentuk dukungan nyata adalah melalui penyediaan anggaran yang cukup agar komunikasi antarumat beragama berjalan lancar.
Selain kerukunan beragama, Mendagri juga menyoroti pentingnya fungsi Tim Penanganan Konflik Sosial (TPKS). Instrumen ini bertugas melakukan deteksi dini terhadap setiap potensi gesekan di tengah masyarakat.
Tito mengingatkan bahwa sebuah kerusuhan besar tidak pernah terjadi secara mendadak atau spontan. Pasti ada proses dan tanda-tanda awal yang mendahului sebelum konflik tersebut pecah menjadi gangguan besar.
Oleh karena itu, setiap indikasi konflik harus segera ditangani dan dihentikan sejak dini. Dengan pencegahan yang tepat, potensi kerusuhan dapat diredam sebelum berkembang menjadi masalah sosial yang lebih kompleks.
Pertemuan penting di Kendari ini juga dihadiri oleh Menko Politik dan Keamanan Djamari Chaniago. Hadir pula Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti beserta enam gubernur dan seluruh bupati serta wali kota se-Sulawesi.
