Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan nol persen untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu, ia juga mendukung penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Kebijakan strategis ini diharapkan dapat mempercepat akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Selain itu, langkah ini menjadi bagian penting dalam menyukseskan program perumahan rakyat yang dicanangkan pemerintah.
Tito menjelaskan bahwa penghapusan BPHTB akan memangkas beban biaya sekitar lima persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dengan kebijakan ini, biaya yang sebelumnya harus ditanggung masyarakat kini menjadi nol rupiah.
Kategori penerima manfaat juga diperluas agar menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, telah menaikkan batasan penghasilan untuk kategori MBR.
Perubahan plafon penghasilan tersebut bertujuan agar semakin banyak warga yang bisa mengakses fasilitas perumahan bersubsidi. Hal ini disampaikan Tito saat menghadiri kegiatan kolaborasi pembiayaan perumahan di Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Peran Mal Pelayanan Publik dalam Mempermudah Perizinan
Untuk memperlancar penerapan kebijakan ini, Mendagri mendorong seluruh pemerintah daerah untuk segera memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Fasilitas ini dianggap krusial dalam menyederhanakan birokrasi perizinan melalui sistem satu atap.
Hingga saat ini, tercatat sudah ada 359 MPP yang beroperasi di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat terus memacu daerah-daerah lain agar segera menyusul demi efisiensi layanan publik.
Pemerintah menyoroti beberapa aspek utama dalam mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat:
Daftar dukungan pemerintah dalam program perumahan rakyat:- Penghapusan biaya BPHTB hingga nol persen untuk mengurangi beban awal kepemilikan rumah.
- Pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus bagi kategori MBR.
- Peningkatan plafon penghasilan maksimal agar lebih banyak warga masuk dalam kategori MBR.
- Percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik di seluruh kabupaten dan kota.
- Sinkronisasi tata ruang antara pemerintah pusat dan daerah guna kepastian lahan.
Dukungan tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem pembangunan perumahan yang lebih cepat dan efisien. Fokus utamanya adalah mempermudah pengembang dan calon pembeli rumah dalam mengurus administrasi.
Apresiasi untuk NTB dan Evaluasi Daerah Lain
Dalam kunjungannya ke Nusa Tenggara Barat, Tito memberikan apresiasi khusus bagi provinsi tersebut. NTB tercatat sebagai wilayah dengan angka penerbitan PBG tertinggi di kawasan Nusa Tenggara dan Maluku.
Ia mengungkapkan bahwa tingginya angka tersebut mencerminkan keaktifan pengembang dalam memanfaatkan kemudahan izin. Dari sekitar 60 PBG yang diterbitkan, dampaknya mampu menghasilkan lebih dari 3.400 unit hunian.
Namun, kondisi berbeda ditemukan di beberapa wilayah lain seperti Maluku Utara yang serapan PBG-nya masih sangat minim. Menurut Tito, hal ini menandakan iklim investasi perumahan oleh pengembang belum tumbuh secara maksimal di sana.
Mendagri menegaskan bahwa rendahnya angka tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah kabupaten dan kota setempat. Sebab, wewenang pemberian izin bangunan berada langsung di bawah kendali pemerintah daerah tersebut.
Pemerintah juga berkomitmen menyelesaikan kendala tata ruang yang selama ini sering menghambat pembangunan perumahan. Sinkronisasi dengan Pemda menjadi kunci agar arah pengembangan kawasan permukiman menjadi lebih jelas.
Tito menyatakan dukungan Kemendagri terhadap program perumahan ini mencapai seribu persen karena dampaknya yang nyata bagi ekonomi rakyat. Ia yakin program ini akan memutar roda ekonomi secara signifikan melalui sektor konstruksi dan bantuan stimulan perumahan.
