Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan aset yang signifikan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terbaru. Aset yang diamankan terdiri dari ratusan gram logam mulia berupa emas.
Penyitaan ini dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Barang bukti tersebut dipamerkan di hadapan publik sebagai bagian dari keterbukaan proses hukum.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan keterangan resmi mengenai temuan ini di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (3/6). Ia menegaskan bahwa tim penyidik berhasil mengamankan emas dalam jumlah yang cukup besar.
"Tim telah mengamankan logam mulia dalam bentuk emas yang jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan gram," jelas Budi kepada awak media. Penemuan ini menjadi salah satu bukti kunci dalam kasus yang tengah diselidiki.
Selain logam mulia, pihak penyidik juga mengamankan aset finansial lainnya dari lokasi operasi. Barang bukti tersebut mencakup uang tunai hingga saldo di dalam rekening bank.
Budi Prasetyo menambahkan bahwa sebagian dari uang yang disita merupakan mata uang asing atau valuta asing (valas). Namun, ia belum merinci secara detail total nominal uang yang berhasil dikumpulkan oleh tim.
"Ada uang dalam bentuk valas dan ada juga yang tersimpan di rekening. Kami akan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan jumlah pastinya," ungkap Budi lebih lanjut.
Penyitaan tidak hanya berhenti pada barang berharga dan uang tunai, tetapi juga mencakup alat transportasi. Tercatat ada puluhan unit kendaraan yang kini telah diamankan oleh lembaga antirasuah tersebut.
Daftar kendaraan yang disita oleh penyidik KPK dalam operasi tersebut meliputi:
- 7 unit mobil dari berbagai tipe.
- 15 unit sepeda motor yang diduga terkait kasus.
- 11 unit sepeda yang turut diamankan sebagai aset.
Secara keseluruhan, terdapat 33 unit kendaraan yang disita untuk kepentingan penyidikan. Penindakan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam mengusut tuntas aliran dana dan aset dalam perkara ini.
Fokus operasi tangkap tangan kali ini berada di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat. Kegiatan penindakan ini dilakukan secara intensif oleh tim penindakan KPK di lapangan.
Langkah hukum ini tercatat sebagai operasi tangkap tangan ke-11 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Intensitas OTT ini menunjukkan pengawasan ketat terhadap instansi pelayanan publik.
Kasus yang menjerat oknum di Ditjen Imigrasi ini berkaitan erat dengan pelayanan dokumen bagi warga negara asing. Secara spesifik, dugaan suap menyasar pengurusan izin tinggal yang sangat krusial.
Pihak KPK mencurigai adanya praktik ilegal dalam penerbitan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Selain itu, pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) juga masuk dalam radar penyelidikan tim penyidik.
Rangkaian operasi ini sudah dimulai sejak Selasa (2/6) malam hingga keesokan harinya. Dalam kurun waktu tersebut, tim di lapangan mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat.
Setidaknya ada belasan orang yang diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Mereka dibawa ke gedung KPK guna menjalani pemeriksaan intensif terkait peran masing-masing dalam kasus tersebut.
Salah satu pihak yang turut diamankan adalah pejabat tinggi di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Hal ini dikonfirmasi seiring dengan berjalannya proses pemeriksaan di markas KPK.
Pejabat tersebut diidentifikasi sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah. Kehadirannya di gedung KPK bertujuan untuk memberikan klarifikasi atas dugaan tindak pidana yang terjadi.
Ringkasan informasi terkait OTT di lingkungan Ditjen Imigrasi adalah sebagai berikut:
| Kategori Informasi | Detail Keterangan |
|---|---|
| Lokasi Operasi | Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat |
| Aset Utama Disita | Ratusan gram emas, valas, dan rekening bank |
| Jumlah Kendaraan | 33 unit (Mobil, Motor, Sepeda) |
| Subjek Kasus | Pengurusan KITAP dan KITAS warga asing |
| Status OTT | OTT ke-11 pada tahun 2026 |
Tabel di atas merangkum poin-per-poin penting mengenai barang bukti dan fokus kasus yang tengah ditangani KPK. Data ini menunjukkan cakupan luas dari operasi yang dilakukan selama dua hari tersebut.
Penyidikan hingga saat ini masih terus berkembang seiring dengan pemeriksaan saksi dan penggeledahan. KPK berkomitmen untuk mengungkap pihak-pihak lain yang mungkin ikut menikmati aliran dana haram ini.
Masyarakat diharapkan tetap memantau perkembangan kasus ini melalui saluran informasi resmi. Penegakan hukum pada sektor imigrasi menjadi perhatian serius mengingat perannya dalam menjaga kedaulatan negara.
