Anggota Tim Pengawas Haji sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR, Nurdin Halid, mendesak pemerintah untuk memprioritaskan produk pangan asal Indonesia bagi jemaah haji dan umrah. Langkah ini dinilai strategis mengingat potensi ekonomi dari kebutuhan konsumsi jemaah yang sangat besar setiap tahunnya.
Nurdin memaparkan bahwa perputaran uang dari sektor konsumsi ini diprediksi mencapai lebih dari Rp 60 triliun per tahun. Dengan jumlah jemaah haji mencapai 221 ribu orang pada 2026, nilai kebutuhan konsumsi saja menyentuh angka Rp 18,2 triliun.
Potensi Ekonomi dan Ketergantungan Impor
Menurut Nurdin, nilai ekonomi yang fantastis tersebut seharusnya memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat dan pendapatan negara. Namun, ia menyayangkan fakta bahwa saat ini pasokan bahan pangan untuk jemaah Indonesia masih didominasi oleh produk impor.
Banyak kebutuhan katering jemaah justru didatangkan dari negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Brasil, hingga beberapa negara di Timur Tengah. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan komoditas dari petani, peternak, dan nelayan yang sangat mumpuni.
Berikut adalah rincian potensi nilai ekonomi konsumsi jemaah asal Indonesia:
- Kebutuhan Jemaah Haji: Mencapai Rp 18,2 triliun untuk total 221 ribu jemaah pada tahun 2026.
- Kebutuhan Jemaah Umrah: Berkontribusi signifikan terhadap total nilai ekonomi yang melebihi Rp 60 triliun.
- Total Potensi Tahunan: Gabungan haji dan umrah menciptakan pasar pangan senilai Rp 60 triliun lebih setiap tahunnya.
Data tersebut menunjukkan betapa besarnya peluang pasar yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha nasional mulai dari UMKM hingga koperasi. Nurdin menegaskan bahwa momentum ibadah haji harus mampu menciptakan efek berganda bagi industri pangan dalam negeri.
Strategi Penguatan Rantai Pasok Nasional
Politisi tersebut menilai pemerintah perlu merancang strategi logistik yang lebih berpihak pada produk rakyat dan industri nasional. Penguatan rantai pasok pangan dari Indonesia menuju Arab Saudi menjadi kunci agar potensi ekonomi tidak mengalir ke luar negeri.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk mengoptimalkan ekspor bahan makanan pokok demi memenuhi kebutuhan jemaah di Tanah Suci. Selain produk pangan, penggunaan sistem transaksi digital seperti QRIS di Arab Saudi juga terus didorong agar perputaran uang tetap kembali ke tanah air.
Beberapa langkah strategis yang diusulkan untuk memperkuat logistik haji:
- Pemetaan Kebutuhan: Melakukan identifikasi detail terhadap jenis dan jumlah bahan baku pangan yang diperlukan.
- Standardisasi Produk: Memastikan produk lokal memenuhi standar kualitas internasional dan persyaratan di Arab Saudi.
- Investasi BUMN: Mendorong Danantara dan BUMN untuk berinvestasi atau bekerja sama dengan perusahaan katering lokal di Arab Saudi.
- Kerja Sama Lintas Lembaga: Sinergi antar kementerian untuk mempermudah jalur ekspor bahan pangan kebutuhan haji.
Melalui langkah-langkah tersebut, Indonesia diharapkan tidak hanya berperan sebagai konsumen layanan katering semata. Dengan memiliki kontrol terhadap ekosistem rantai pasok, pemerintah dapat memastikan penggunaan bahan baku lokal lebih dominan.
Nurdin Halid menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya akses langsung terhadap dapur katering di Arab Saudi. Jika akses tersebut berhasil dikuasai, maka kontrol atas penggunaan produk asli Indonesia akan jauh lebih besar dan efektif.
