Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengambil langkah tegas untuk mengawasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Upaya ini dilakukan demi mencegah terjadinya praktik jual-beli kursi siswa yang sempat menjadi sorotan pada tahun sebelumnya.
Strategi utama yang diterapkan pemerintah adalah mengunci data daya tampung sekolah melalui sistem Data Pokok Pendidikan atau Dapodik. Dengan sistem ini, jumlah kursi yang tersedia di setiap sekolah tidak dapat dimanipulasi setelah data ditetapkan.
Transparansi Kuota Siswa Melalui Dapodik
Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, menegaskan bahwa setiap sekolah kini memiliki kewajiban untuk mengumumkan kuota daya tampungnya secara terbuka. Angka yang dipublikasikan ke masyarakat harus sinkron dengan data yang sudah terkunci di dalam Dapodik.
Faisal menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menghilangkan celah bagi sekolah yang mencoba menyembunyikan sisa kuota kursi. Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat menutup potensi praktik "murid titipan" atau transaksi ilegal lainnya di lingkungan sekolah.
Pernyataan tersebut disampaikan Faisal dalam acara gelar wicara Komitmen Bersama SPMB RAMAH yang berlangsung di Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2026). Ia berharap pengumuman luas di tingkat sekolah dapat memberikan kontrol sosial dari masyarakat setempat.
Mekanisme Pengawasan Ketat di Lapangan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menambahkan bahwa penguncian Dapodik membuat penambahan kursi secara mendadak menjadi tidak mungkin. Sistem tersebut telah diatur sedemikian rupa agar jumlah siswa tidak melebihi kapasitas yang dilaporkan.
Gogot memaparkan tiga langkah utama yang dilakukan pemerintah untuk menjamin integritas seleksi masuk sekolah tahun ini :
- Integrasi Sistem Dapodik: Seluruh data daya tampung sekolah dikunci secara permanen dalam sistem pusat sehingga tidak ada ruang untuk penambahan kursi tambahan.
- Publikasi Luas: Sekolah wajib mengumumkan daya tampung mereka melalui situs resmi maupun koordinasi SPMB daring di tingkat kabupaten dan kota.
- Transparansi Hasil Seleksi: Pengumuman kelulusan harus mencantumkan nama calon murid yang diterima maupun yang tidak diterima secara mendetail.
Dengan adanya sinkronisasi antara jumlah pendaftar dan kuota yang tersedia, pemerintah yakin tidak akan ada "kursi selipan" dalam proses penerimaan. Total angka siswa yang masuk harus sesuai dengan kapasitas yang sudah diumumkan sejak awal masa pendaftaran.
Tabel Ringkasan Aturan Baru SPMB 2026
Berikut adalah ringkasan teknis mengenai pengawasan daya tampung sekolah dalam SPMB 2026 :
| Aspek Pengawasan | Ketentuan Baru |
|---|---|
| Sistem Basis Data | Data daya tampung wajib terkunci di sistem Dapodik pusat. |
| Kewajiban Sekolah | Mengumumkan kuota secara terbuka di website dan lingkungan sekolah. |
| Format Pengumuman | Wajib merinci daftar nama siswa yang lolos dan tidak lolos seleksi. |
| Koordinasi Daerah | Dinas Pendidikan mengelola sinkronisasi data melalui sistem SPMB online. |
Melalui penerapan regulasi yang ketat ini, Kemendikdasmen berharap proses seleksi siswa baru dapat berjalan lebih adil dan transparan bagi semua pihak. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk aktif memantau jika menemukan ketidaksesuaian data di lapangan.
