Pemerintah Iran secara resmi telah memberikan jawaban atas proposal perdamaian terbaru yang diajukan oleh Amerika Serikat (AS) pada Senin (18/5/2026). Respons diplomatik tersebut dikirim melalui saluran komunikasi yang masih berjalan, meskipun media lokal Iran menilai tuntutan Washington terlalu berlebihan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, mengonfirmasi bahwa kekhawatiran Teheran terhadap poin-poin usulan tersebut sudah disampaikan kepada pihak Amerika. Pernyataan ini ia sampaikan dalam sebuah konferensi pers sebagaimana dilaporkan oleh AFP.
Baqaei menjelaskan bahwa proses komunikasi saat ini terus berlangsung dengan bantuan mediator dari Pakistan. Langkah diplomasi ini dilakukan demi menemukan titik temu yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak guna menghentikan konflik.
Dalam keterangannya, Baqaei juga menegaskan kembali sejumlah tuntutan utama Iran yang dianggap krusial. Beberapa di antaranya meliputi pembebasan aset negara yang dibekukan di luar negeri serta penghapusan berbagai sanksi ekonomi yang telah berlangsung lama.
Menurut Baqaei, poin-poin tersebut merupakan posisi tetap yang selalu diperjuangkan oleh tim negosiator Iran dalam setiap tahap perundingan. Iran tetap teguh pada pendiriannya untuk mendapatkan hak-hak ekonomi mereka kembali secara penuh.
Selain masalah sanksi, Teheran juga menuntut agar Amerika Serikat membayar ganti rugi atas dampak perang yang terjadi. Iran menilai konflik bersenjata tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan bersifat ilegal secara internasional.
Ketegangan Militer dan Tuntutan Lima Poin AS
Di tengah proses negosiasi yang alot, Iran menyatakan kesiapan penuh militernya dalam menghadapi segala situasi di lapangan. Hal ini merespons meningkatnya ketegangan di wilayah strategis seperti Selat Hormuz yang menjadi titik konflik utama.
Kesiapan ini muncul setelah Presiden AS, Donald Trump, memberikan peringatan keras kepada Teheran pada Minggu (17/5/2026). Trump mendesak Iran segera menyepakati perdamaian atau menghadapi konsekuensi kehancuran total bagi negara tersebut.
Berdasarkan laporan media lokal Iran, berikut adalah poin-poin utama dalam usulan perdamaian Amerika Serikat:
- Pembatasan operasional nuklir Iran yang hanya diizinkan pada satu situs saja.
- Kewajiban pengiriman seluruh persediaan uranium dengan pengayaan tinggi milik Iran ke pihak Amerika Serikat.
- Penolakan Washington untuk mencairkan aset Iran yang dibekukan, meski hanya sebesar 25 persen.
- Penolakan AS untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerusakan akibat perang.
- Syarat penghentian aksi militer hanya akan dilakukan jika Teheran bersedia masuk ke meja perundingan formal.
Informasi yang dihimpun dari kantor berita Fars dan Mehr menunjukkan adanya ketimpangan dalam draf usulan tersebut. Pihak Washington dianggap ingin mendapatkan keuntungan besar tanpa memberikan konsesi yang nyata bagi Iran.
Kantor berita Mehr menyebutkan bahwa permintaan AS cenderung mustahil dipenuhi karena memaksa Iran menyerahkan hal-hal yang gagal direbut AS selama masa perang. Kondisi ini diprediksi akan membuat perundingan diplomasi menemui jalan buntu.
Sebagai perbandingan, berikut adalah ringkasan perbedaan tuntutan antara Iran dan Amerika Serikat dalam perundingan tersebut:
| Aspek Tuntutan | Posisi Iran | Posisi Amerika Serikat |
|---|---|---|
| Aset yang Dibekukan | Minta pembebasan total aset di luar negeri. | Menolak pembebasan aset, bahkan untuk porsi kecil. |
| Ganti Rugi Perang | Menuntut pembayaran kompensasi atas kerugian perang. | Menolak membayar ganti rugi dalam bentuk apa pun. |
| Program Nuklir | Mempertahankan kedaulatan teknologi nuklir. | Hanya boleh satu situs dan uranium dikirim ke AS. |
| Sanksi Ekonomi | Mendesak pencabutan seluruh sanksi internasional. | Hanya akan dihentikan jika masuk negosiasi formal. |
Tabel di atas memperlihatkan jurang perbedaan yang sangat lebar antara keinginan Teheran dan Washington. Iran sebelumnya juga mengajukan syarat tambahan berupa penghentian blokade laut terhadap pelabuhan mereka dan diakhirinya kampanye militer di wilayah Lebanon.
Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah kedua negara akan melunak dalam negosiasi berikutnya. Namun, keterlibatan Pakistan sebagai mediator diharapkan mampu meredam ketegangan sebelum situasi di kawasan semakin memburuk.
