Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga Pertamax di level Rp12.300 per liter dinilai memiliki dampak yang cukup kompleks bagi perekonomian nasional. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis agar masyarakat tidak beralih menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite secara massal.
Para ekonom memprediksi bahwa langkah menahan harga ini memang efektif untuk menjaga stabilitas konsumsi Pertalite agar tidak melampaui kuota. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut berpotensi memberikan tekanan yang signifikan terhadap kesehatan keuangan negara.
Dampak Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pemerintah diketahui mulai membayarkan dana kompensasi energi kepada PT Pertamina (Persero) sebagai konsekuensi dari penahanan harga Pertamax sejak April 2026. Hal ini memicu kekhawatiran mengenai beban subsidi yang harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, memberikan proyeksi mendalam mengenai besaran beban yang mungkin timbul akibat kebijakan harga BBM ini. Menurut hitungannya, total beban finansial yang harus disiapkan pemerintah berada pada angka yang sangat besar.
Estimasi beban keuangan negara akibat subsidi dan kompensasi BBM adalah sebagai berikut:
- Potensi beban keuangan negara diprediksi mencapai rentang antara Rp200 triliun hingga Rp215 triliun hingga penutupan tahun ini.
- Angka tersebut didasarkan pada asumsi jika harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tetap berada pada level saat ini.
Data ini menunjukkan bahwa kestabilan harga di tingkat konsumen memerlukan dukungan finansial yang sangat kuat dari pemerintah. Jika kondisi makroekonomi tidak membaik, angka beban tersebut bisa terus membengkak seiring berjalannya waktu.
Beban Ganda pada Sektor Energi
Josua menjelaskan bahwa kebijakan penahanan harga ini menciptakan apa yang disebut sebagai beban ganda pada APBN 2026 serta arus kas Pertamina. Terdapat dua skenario pembayaran kompensasi yang masing-masing memiliki risiko finansial tersendiri bagi negara.
Skenario pertama terjadi jika belanja kompensasi energi dibayarkan oleh pemerintah secara rutin dan tepat waktu kepada Pertamina. Dalam kondisi ini, APBN akan langsung merasakan tekanan besar karena harus menyerap pengeluaran dalam jumlah yang masif secara berkelanjutan.
Skenario kedua adalah jika pemerintah memutuskan untuk menunda pembayaran kompensasi tersebut demi menjaga defisit anggaran jangka pendek. Dampaknya, beban keuangan akan berpindah menjadi piutang kompensasi dalam laporan arus kas PT Pertamina (Persero).
Meskipun dibayar di kemudian hari, piutang tersebut tetap merupakan kewajiban mutlak pemerintah yang harus dilunasi nantinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan energi nasional sangat bergantung pada stabilitas harga komoditas global.
Situasi Terkini Konsumsi BBM di Indonesia
Di tengah tantangan harga Pertamax, kondisi stok dan penyaluran BBM jenis lain juga terus dipantau secara ketat oleh otoritas terkait. Berdasarkan data terbaru hingga pertengahan Mei, terdapat dinamika yang berbeda pada setiap jenis bahan bakar yang digunakan masyarakat.
Berikut adalah ringkasan status stok dan penyaluran BBM nasional per medio Mei 2026:
| Jenis Bahan Bakar Minyak | Status Penyaluran / Ketersediaan Stok | Keterangan Tambahan |
|---|---|---|
| Solar Bersubsidi | Overkuota sebesar 50.090 Kl | Konsumsi melebihi target yang ditetapkan. |
| Pertalite | Stok bertahan untuk 16 hari | Di bawah standar minimal aman yakni 18,2 hari. |
| Pertamax | Tersedia di 6.784 titik Pertashop | Dijual dengan harga lebih murah di tingkat mitra. |
| ICP (Minyak Mentah RI) | Menembus angka US$117 per barel | Menjadi salah satu faktor pemicu beban subsidi. |
Data di atas memperlihatkan bahwa meskipun harga Pertalite dijaga tetap stabil, ketahanan stoknya perlu mendapat perhatian serius. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen tidak menaikkan harga BBM subsidi meskipun ICP melonjak.
Kebijakan ini diambil demi menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus membayangi. Namun, evaluasi terhadap regulasi pertambangan dan energi terus dilakukan oleh Kementerian ESDM guna menyeimbangkan kepentingan rakyat dan keberlanjutan fiskal.
Sebagai informasi tambahan, Pertamax kini juga didorong penjualannya melalui jaringan Pertashop yang sudah tersebar luas di ribuan titik. Langkah ini diharapkan dapat memudahkan akses masyarakat terhadap BBM non-subsidi dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan SPBU reguler.
Strategi integrasi antara menjaga harga eceran dan memperluas distribusi menjadi kunci utama pemerintah dalam mengelola sektor migas. Fokus utamanya tetap pada upaya mencegah lonjakan inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga energi di tingkat domestik.
