Komnas Perempuan secara resmi melayangkan hak jawab terkait pemberitaan yang dinilai kurang berimbang mengenai kasus kekerasan seksual di Pati. Hal ini menanggapi berita di media Suara.com yang tayang pada 15 Mei 2026 mengenai penolakan hukuman kebiri terhadap Kiai Ashari.
Lembaga tersebut menilai narasi yang berkembang di publik cenderung hanya menyoroti sisi negatif dan kemarahan masyarakat di media sosial. Sayangnya, pemberitaan tersebut dianggap mengabaikan konteks utuh serta langkah nyata yang telah dilakukan Komnas Perempuan bagi para korban.
Penegasan Posisi dan Mandat Lembaga
Komnas Perempuan sangat menyayangkan munculnya persepsi publik yang menganggap mereka hanya fokus menolak hukuman kebiri saja. Padahal, perhatian utama lembaga ini adalah memastikan keadilan bagi puluhan santri yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Pati.
Sikap menolak hukuman kebiri didasarkan secara konsisten pada prinsip hak asasi manusia (HAM) yang menjadi mandat kelembagaan mereka. Langkah tersebut bukan bermaksud untuk melindungi pelaku atau mengabaikan beratnya tindak kejahatan seksual yang telah terjadi.
Komnas Perempuan menekankan beberapa poin krusial dalam penanganan kasus serius ini:
- Mendukung penuh penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.
- Mengupayakan pemulihan psikologis bagi korban serta menjamin keberlanjutan pendidikan mereka di masa depan.
- Memastikan adanya jaminan perlindungan agar kasus kekerasan serupa tidak terulang kembali di lingkungan pendidikan agama.
- Menegaskan bahwa kasus di Pati adalah kejahatan serius yang membutuhkan penanganan dengan perspektif yang berpihak pada korban.
Poin-poin di atas menunjukkan komitmen lembaga untuk memberikan ruang proporsional bagi kepentingan para penyintas. Penanganan hukum yang tepat harus berjalan beriringan dengan pemulihan mental dan hak-hak dasar para korban tersebut.
Langkah Nyata di Kabupaten Pati
Dalam proses pemantauan langsung yang dilakukan di lapangan, Komnas Perempuan telah mengambil berbagai tindakan strategis dan kolaboratif. Hal ini dilakukan guna memastikan proses hukum tetap berada di jalur yang benar sesuai undang-undang.
Berikut adalah rangkuman tindakan yang telah dilaksanakan oleh tim Komnas Perempuan saat berada di lokasi:
| Kategori Tindakan | Detail Kegiatan |
|---|---|
| Pendampingan Korban | Bertemu langsung dengan para korban dan tim pendamping untuk mendengar aspirasi mereka. |
| Koordinasi Aparat | Melakukan komunikasi intensif dengan Polresta Pati untuk mengawal jalannya penyidikan perkara. |
| Sinergi Instansi | Bekerja sama dengan Kementerian Agama serta UPTD PPA Kabupaten Pati dalam hal perlindungan. |
| Dasar Hukum | Mendorong penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara maksimal. |
Seluruh rangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk memprioritaskan keselamatan dan pemulihan bagi para santri yang terdampak. Melalui koordinasi lintas instansi, Komnas Perempuan berharap setiap korban mendapatkan hak pemulihan secara menyeluruh dan transparan.
Harapan Terhadap Keseimbangan Berita
Melalui hak jawab ini, Komnas Perempuan menyertakan siaran pers resmi dan lembar fakta hasil pemantauan kasus di Pati sebagai referensi tambahan. Dokumen tersebut diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih luas bagi masyarakat umum mengenai posisi lembaga.
Pihak lembaga sangat berharap agar media dapat memuat klarifikasi ini secara proporsional sesuai ketentuan Undang-Undang Pers. Hal ini penting agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan lengkap mengenai upaya nyata yang sedang berjalan.
Kejelasan informasi ini juga diharapkan mampu meredakan kesalahpahaman yang muncul akibat kutipan berita yang tidak utuh sebelumnya. Dengan demikian, fokus utama publik dapat kembali pada upaya penegakan keadilan dan pemulihan hak-hak para korban.
