Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan tanggapan serius mengenai polemik yang terjadi dalam babak Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Persoalan ini muncul setelah adanya ketidakcermatan juri dalam menilai jawaban para peserta lomba.
Menanggapi situasi tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI berencana melakukan evaluasi menyeluruh serta mengambil langkah tindak lanjut. Salah satu langkah yang direncanakan adalah melakukan pertandingan ulang untuk babak final di Provinsi Kalbar.
Dalam rencana tersebut, pertandingan ulang akan melibatkan tim juri independen serta mendapatkan pengawasan langsung dari jajaran pimpinan MPR RI. Meski demikian, Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, menilai keputusan tersebut menyimpan dampak negatif bagi para siswa yang terlibat.
Retno menyebutkan bahwa kebijakan untuk mengulang lomba ini sepintas terlihat sebagai langkah yang adil bagi semua pihak. Namun, ia memperingatkan bahwa keputusan ini berpotensi kuat memicu pro dan kontra di tengah masyarakat serta kurang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
Pernyataan tersebut disampaikan Retno dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 14 Mei 2026. Ia menekankan bahwa dampak psikologis terhadap anak harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian masalah ini.
Mengulang Lomba Dianggap Mengabaikan Hak Anak
Menurut pandangan Retno, mengulang perlombaan bukanlah kebijakan yang tepat untuk diambil saat ini. Ia berpendapat bahwa langkah tersebut justru bisa mengabaikan hak-hak dasar anak serta mengganggu kondisi psikologis seluruh peserta lomba.
Retno menegaskan bahwa perlombaan tersebut tidak perlu diulang kembali dari awal. Ia menyarankan agar MPR lebih fokus untuk memastikan bahwa kesalahan serupa tidak akan pernah terjadi lagi pada masa yang akan datang.
Senada dengan Retno, Ketua Umum FSGI Fahriza Marta Tanjung juga memberikan penjelasan mengenai alasan MPR yang ingin mengadakan lomba ulang. Ia menjelaskan bahwa langkah ini diambil MPR sebagai bentuk komitmen untuk melakukan perbaikan kualitas perlombaan.
Melalui pengulangan lomba, MPR berharap dapat menjaga kepercayaan publik serta menjamin LCC Empat Pilar tetap menjadi sarana edukasi bagi generasi muda. Namun, Fahriza memperingatkan adanya risiko besar jika rencana pengulangan ini benar-benar dilaksanakan.
Fahriza menambahkan bahwa jika lomba diulang, anak-anak peserta lomba justru akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Kebijakan ini dianggap lebih mementingkan penyelamatan citra institusi MPR dibandingkan perlindungan terhadap hak dan psikologi anak.
Pertimbangan FSGI Terkait Penolakan Lomba Ulang
FSGI memaparkan enam poin utama yang menjadi alasan mengapa babak Final LCC Empat Pilar tidak perlu diulang kembali:
- Kemenangan SMAN 1 Sambas Akan Dibatalkan: Kebijakan ini secara otomatis akan membatalkan status kemenangan yang sudah diraih SMAN 1 Sambas. Perlu dicatat bahwa kesalahan berasal dari ketidaktelitian juri, bukan karena pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik.
- Peserta LCC Tidak Bersalah: Para siswa peserta lomba tidak melakukan kesalahan apapun sehingga mereka tidak layak menerima konsekuensi atau sanksi. FSGI menyarankan agar MPR memberikan sanksi tegas kepada dewan juri serta melakukan evaluasi terhadap jabatan mereka.
- Persiapan Ulang Harus Dilakukan: Jika final diulang, para siswa dan sekolah harus memulai persiapan dari nol lagi. Kondisi ini bisa mengubah hasil akhir dan berpotensi meninggalkan trauma psikis yang mendalam bagi seluruh anak yang berkompetisi.
- Memakan Biaya Tambahan: Penyelenggaraan ulang membutuhkan anggaran negara yang tidak sedikit dari pihak MPR. Selain itu, pihak sekolah dan orang tua siswa juga terbebani biaya tambahan untuk akomodasi dan persiapan teknis lainnya.
- Sekolah Berhak Menolak Final Diulang: Seluruh sekolah yang masuk ke babak final memiliki hak untuk menolak berpartisipasi dalam pertandingan ulang. Pihak SMAN 1 Sambas bahkan dapat mengajukan gugatan perdata atau melalui PTUN jika merasa dirugikan oleh keputusan tersebut.
- Perlu Evaluasi Mendalam: Kejadian serupa terkait kesalahan juri ternyata pernah terjadi pada tahun 2025, namun tidak menjadi viral karena diselesaikan dengan bijak. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi sistem agar tidak ada lagi peserta didik yang dirugikan di masa depan.
FSGI menilai bahwa dewan juri seharusnya segera meminta maaf secara langsung kepada seluruh peserta saat kekeliruan itu terjadi. Langkah tersebut dianggap jauh lebih mendidik untuk membentuk karakter warga negara yang jujur dan taat hukum.
Saran dan Kesimpulan FSGI untuk MPR
Retno Listyarti kembali menegaskan permintaannya agar MPR mempertimbangkan kembali keputusan untuk mengulang final LCC di Kalimantan Barat. Ia melihat banyak masalah yang akan muncul, mulai dari beban psikis peserta hingga potensi kerugian finansial sekolah.
Selain itu, terdapat risiko hukum yang cukup besar jika sekolah yang sudah dinyatakan menang kemudian dibatalkan statusnya. Hal ini dapat berujung pada gugatan hukum yang semakin memperkeruh suasana perlombaan pendidikan ini.
Sebagai penutup, Retno menyimpulkan bahwa lomba tersebut sebaiknya tetap pada hasil yang sudah ada tanpa pengulangan. Fokus utama MPR saat ini seharusnya adalah menjamin secara ketat agar insiden yang mencederai sportivitas ini tidak terulang kembali.
Kasus ini sendiri menjadi perhatian publik setelah video jalannya lomba cerdas cermat tersebut viral di media sosial. Hal ini memaksa pimpinan MPR untuk memberikan pernyataan resmi dan memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi.
