Pemerintah Indonesia melalui CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, memberikan peringatan tegas bagi para pelaku ekspor di tanah air. Kehadiran badan ekspor baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan memperketat pengawasan perdagangan internasional.
Rosan menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali atau evaluasi terhadap kontrak jangka panjang para eksportir. Langkah ini khususnya akan diambil jika ditemukan adanya kejanggalan dalam aktivitas bisnis perusahaan tersebut.
Fokus utama dari evaluasi ini adalah untuk mendeteksi adanya praktik manipulasi nilai ekspor yang merugikan negara. Salah satu modus yang menjadi perhatian serius pemerintah adalah praktik under-invoicing atau pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah dari aslinya.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis (21/5/2026), Rosan menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas data ekspor nasional. Jika terdapat indikasi kuat mengenai ketidaksesuaian harga jual, pemerintah tidak akan ragu untuk bertindak.
Berikut adalah poin-poin utama terkait kewenangan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam mengawasi kontrak ekspor :
- Evaluasi Kontrak : Pemerintah berhak meninjau ulang kesepakatan jangka panjang jika ditemukan bukti manipulasi data.
- Pemberantasan Under-invoicing : Upaya sistematis untuk menghentikan praktik pelaporan nilai ekspor di bawah harga pasar.
- Pengawasan Transfer Pricing : Mencegah pengalihan laba ke luar negeri melalui manipulasi harga antar perusahaan afiliasi.
- Akurasi Harga Acuan : Memastikan harga yang dilaporkan sesuai dengan standar pasar global saat transaksi terjadi.
- Kepastian Hukum : Tetap menghormati kontrak yang sudah berjalan selama tidak ditemukan pelanggaran hukum di dalamnya.
Langkah penertiban ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih transparan dan adil bagi semua pelaku industri. Selain itu, optimalisasi pendapatan negara dari sektor sumber daya alam dapat tercapai dengan lebih maksimal.
Transparansi Harga dan Kepatuhan Eksportir
Meskipun banyak perusahaan telah mengamankan kontrak jangka panjang, Rosan menekankan bahwa hal itu bukan berarti mereka bebas dari pengawasan. Penentuan harga acuan dalam ekspor tidak bersifat statis dan harus mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya.
Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap komoditas yang keluar dari Indonesia memberikan kontribusi devisa yang akurat. Hal ini dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi kekuatan mengikat dari setiap kontrak yang sah secara hukum.
Rosan berharap keberadaan PT Danantara Sumberdaya Indonesia mampu menutup celah bagi para eksportir yang nakal. Praktik transfer pricing seringkali menjadi cara bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan ke kas negara.
Kehadiran badan ini juga diprediksi akan memberikan dampak signifikan bagi emiten atau perusahaan terbuka yang bergerak di sektor sumber daya alam. Pengaturan ekspor satu pintu ini bertujuan untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional.
Konteks Pembentukan PT DSI dan Dampaknya
Pembentukan badan baru ini merupakan bagian dari transformasi besar dalam pengelolaan sumber daya alam nasional. PT DSI akan menjadi pintu utama yang mengatur arus keluar komoditas unggulan Indonesia ke berbagai negara tujuan.
Rangkuman mengenai latar belakang dan target kebijakan dari pembentukan badan ekspor baru ini :
| Kategori Fokus | Tujuan Utama Kebijakan |
|---|---|
| Integritas Data | Menghilangkan perbedaan data nilai ekspor antara catatan domestik dan negara tujuan. |
| Pendapatan Negara | Memastikan pajak dan royalti dibayarkan berdasarkan nilai transaksi yang jujur. |
| Pengawasan Kontrak | Melakukan audit berkala terhadap kontrak eksisting yang memiliki durasi panjang. |
| Stabilitas Ekonomi | Menjaga margin keuntungan industri dalam negeri agar tetap kompetitif dan sehat. |
Tabel di atas menunjukkan bahwa fokus pemerintah tidak hanya pada volume ekspor, tetapi juga pada kualitas nilai yang dihasilkan. Sinergi antara kementerian dan lembaga terkait sangat dibutuhkan untuk menyukseskan misi besar dari PT Danantara Sumberdaya Indonesia ini.
Menariknya, kebijakan ekspor satu pintu ini dipastikan tidak akan menyentuh seluruh sektor tanpa pengecualian. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, sebelumnya telah menyatakan bahwa sektor minyak dan gas bumi (Migas) memiliki regulasi tersendiri.
Penegasan ini memberikan kepastian bagi para investor di sektor energi bahwa aturan main di industri migas tetap mengikuti prosedur yang ada. Namun, untuk komoditas pertambangan lainnya, koordinasi melalui PT DSI akan menjadi standar baru yang wajib dipatuhi.
Situasi pasar modal juga turut merespons perkembangan pembentukan badan ekspor ini dengan beragam dinamika. Analis memprediksi akan ada penyesuaian margin bagi beberapa emiten tambang besar yang selama ini mendominasi pasar ekspor.
Di sisi lain, kebijakan ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang diproyeksikan tetap agresif dalam beberapa tahun ke depan. Disiplin dalam pengelolaan ekspor menjadi kunci penting untuk memperkuat struktur APBN dan mengurangi defisit anggaran secara bertahap.
Sebagai informasi tambahan, hingga April 2026, kondisi fiskal Indonesia menunjukkan tren positif dengan defisit anggaran yang terus menyusut. Efisiensi di sektor penerimaan sumber daya alam diharapkan menjadi pendorong utama stabilitas ekonomi nasional hingga tahun 2027 mendatang.
