Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan tanggapan terkait perbincangan publik mengenai pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Pembelian 1.098 ekor sapi tersebut diketahui bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Habiburokhman menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara sebesar Rp100 miliar untuk keperluan kurban ini tidak melanggar ketentuan hukum maupun prinsip syariah. Menurutnya, langkah tersebut justru mencerminkan kehadiran negara dalam menyokong berbagai lapisan masyarakat saat momen penting.
Pernyataan tertulis yang dirilis pada Kamis (28/5/2026) tersebut menjelaskan bahwa bantuan hewan kurban merupakan wujud kepedulian pemerintah. Penyalurannya ditujukan untuk membantu masjid, pondok pesantren, tokoh agama, hingga kelompok masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Habiburokhman menilai bahwa dalam momentum besar seperti Hari Raya Idul Adha, fungsi sosial negara memang harus dijalankan secara nyata. Hal ini dilakukan demi mendukung kepentingan kemanusiaan dan keagamaan di tengah masyarakat luas.
Dasar Hukum Penggunaan APBN untuk Kurban
Dari sisi legalitas, Habiburokhman memaparkan bahwa setiap program bantuan kemasyarakatan dari Presiden memiliki payung hukum yang kuat. Penggunaan anggaran tersebut sudah terintegrasi dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang berlaku secara resmi.
Pihaknya merujuk pada regulasi spesifik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Secara teknis, Pasal 3 Ayat 1 dalam undang-undang tersebut menjadi landasan utama yang memperbolehkan alokasi dana untuk fungsi sosial semacam ini.
Informasi mengenai dasar hukum dan alokasi bantuan kurban Presiden adalah sebagai berikut:
- Jumlah Hewan: Sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang disebar ke seluruh Indonesia.
- Total Anggaran: Alokasi dana yang digunakan mencapai kisaran Rp100 miliar.
- Sumber Dana: Seluruh biaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Landasan Legal: Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara.
- Target Penerima: Mencakup pondok pesantren, tokoh agama, masjid, dan berbagai elemen kelompok masyarakat.
Rincian di atas menunjukkan bahwa pengadaan bantuan kurban ini telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan distribusi sosial berskala nasional. Hal ini sekaligus menjawab keraguan publik mengenai transparansi dan tujuan dari penggunaan dana negara tersebut.
Respons Terhadap Opini Publik dan Pihak Terkait
Isu mengenai sapi kurban Presiden ini memang sempat memicu berbagai tanggapan dari institusi lain, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, internal Partai Gerindra juga telah memberikan keterangan resmi guna mengklarifikasi polemik yang berkembang di media sosial.
Meskipun menuai pro dan kontra, Habiburokhman tetap meyakini bahwa fungsi sosial dalam momentum keagamaan adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah. Ia menegaskan tidak ada aturan yang dilanggar selama proses tersebut mengikuti prosedur keuangan yang ada.
Tabel ringkasan status hukum dan tujuan program bantuan kurban Presiden:
| Kategori Penilaian | Status / Penjelasan |
|---|---|
| Aspek Hukum | Sesuai UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. |
| Aspek Syariah | Diklaim sudah memenuhi kaidah dan sah sebagai bentuk bantuan. |
| Tujuan Utama | Kehadiran negara dalam membantu masyarakat dan tokoh agama. |
| Momentum | Peringatan Hari Raya Idul Adha tahun 2026. |
Data dalam tabel tersebut merangkum posisi resmi DPR dalam membela kebijakan pengadaan hewan kurban presiden melalui kas negara. Penekanan diberikan pada sisi legalitas dan dampak sosial yang dihasilkan bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil.
Konteks Ekonomi dan Kegiatan Presiden
Di saat yang bersamaan dengan polemik kurban, kondisi ekonomi nasional juga sedang menghadapi tantangan akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Banyak pihak yang mulai menyoroti prioritas belanja negara di tengah situasi pasar global yang sedang tidak menentu.
Sementara itu, dalam suasana Idul Adha tersebut, Presiden Prabowo Subianto dilaporkan melaksanakan salat Id bersama masyarakat diaspora di Paris. Hal ini menunjukkan aktivitas kenegaraan dan diplomasi tetap berjalan beriringan dengan momentum perayaan hari besar agama.
Meski terdapat berbagai isu ekonomi lain seperti kenaikan permintaan listrik dan pelemahan rupiah, bantuan kurban tetap dianggap sebagai program penting. Habiburokhman kembali mengingatkan bahwa negara tidak boleh absen dalam memberikan dukungan langsung bagi kegiatan religius warganya.
Sebagai penutup, ia berharap masyarakat dapat melihat kebijakan ini sebagai langkah positif dari pemerintah. Fokus utama yang harus diperhatikan adalah bagaimana manfaat daging kurban tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan di seluruh pelosok negeri.
