Pemerintah Korea Selatan nampaknya semakin serius dalam mengawasi industri video game, khususnya terkait fitur loot box atau gacha. Setelah sempat memberlakukan aturan ketat setahun terakhir, kini muncul wacana untuk merombak regulasi tersebut agar lebih tegas.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Korea Selatan saat ini tengah mengajukan proposal amandemen hukum yang bertujuan memperketat sanksi bagi pengembang game. Langkah ini diambil demi melindungi konsumen dari praktik gacha yang dianggap tidak transparan dan merugikan pemain.
Peningkatan Sanksi bagi Pelanggar Aturan Gacha
Berdasarkan dokumen resmi pemerintah, amandemen ini berfokus pada revisi peraturan promosi industri game, terutama terkait kewajiban transparansi peluang item gacha. Sebelumnya, pengembang wajib mempublikasikan probabilitas setiap item yang dijual dalam produk video game mereka.
Aturan lama menetapkan bahwa perusahaan yang tidak patuh terancam hukuman penjara dua tahun atau denda maksimal 20 juta Won. Namun, DPR Korea Selatan menilai besaran denda tersebut masih terlalu kecil dan kurang memberikan efek jera bagi perusahaan besar.
Berikut adalah poin-poin utama dalam proposal perombakan aturan gacha tersebut:
- Peningkatan denda menjadi 3 persen dari total pendapatan tahunan perusahaan yang melanggar.
- Pemberlakuan batas maksimal denda hingga mencapai 1 miliar Won atau setara dengan Rp10 miliar.
- Kewajiban detail probabilitas item harus dipublikasikan secara akurat tanpa ada yang disembunyikan.
- Penerapan hukum yang lebih ketat bagi pengembang lokal maupun asing yang beroperasi di wilayah Korea Selatan.
Perubahan skema denda ini diharapkan dapat memaksa perusahaan game untuk lebih jujur dalam menyajikan informasi produk kepada penggunanya. Nilai denda yang kini dihitung berdasarkan persentase pendapatan dianggap jauh lebih adil dan menekan bagi korporasi besar.
Komitmen Terhadap Integritas Industri Game
Inisiatif perubahan aturan ini dipelopori oleh Kim Seong-hoe, seorang anggota parlemen dari Partai Demokrasi Korea Selatan. Ia berpendapat bahwa manipulasi atau kelalaian informasi mengenai item probabilitas bukan sekadar kesalahan teknis biasa.
Menurut Kim Seong-hoe, tindakan tersebut merupakan bentuk perusakan kepercayaan pengguna yang menjadi dasar utama dari tatanan pasar. Ia menegaskan bahwa industri game seharusnya tidak dijadikan alat untuk mencari keuntungan finansial jangka pendek semata.
Perbandingan antara aturan lama dan usulan amandemen baru dapat dilihat pada tabel berikut:
| Komponen Sanksi | Aturan Lama | Usulan Amandemen Baru |
|---|---|---|
| Denda Maksimal (Mata Uang Won) | 20 Juta Won | 1 Miliar Won |
| Persentase Pendapatan | Tidak Ada | 3 Persen dari Pendapatan |
| Hukuman Fisik | Maksimal 2 Tahun Penjara | Tetap Berlaku/Disesuaikan |
Tabel di atas menunjukkan kenaikan nilai denda yang sangat signifikan, yakni mencapai 50 kali lipat dari batas maksimal sebelumnya. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal ekosistem digital yang lebih sehat bagi para pemain game.
Saat ini, proposal tersebut telah didukung oleh sembilan anggota DPR lainnya dan sedang berada dalam tahap pemeriksaan atau screening. Komite Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan kini tengah meninjau detail amandemen tersebut sebelum disahkan menjadi hukum tetap.
Kim Seong-hoe berharap bahwa dengan mengutamakan kualitas gameplay dan nilai seni di atas skema monetisasi, industri game Korea dapat tumbuh secara berkelanjutan. Jika amandemen ini lolos, maka Korea Selatan akan menjadi salah satu negara dengan perlindungan konsumen game terkuat di dunia.
