Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Keluarga Minangkabau (DPD IKM) Kota Semarang resmi mengambil langkah hukum terhadap Permadi Arya, atau yang akrab disapa Abu Janda. Laporan ini dilayangkan ke Polrestabes Semarang setelah Abu Janda diduga melontarkan pernyataan yang menghina Suku Minang.
Kasus ini secara resmi teregistrasi dengan nomor laporan STTLP/158/V/2026/SPKT/POLRESTABES SEMARANG/POLDA JAWA TENGAH. Langkah hukum tersebut diambil oleh pengurus DPD IKM Kota Semarang di bawah pimpinan Aidil Syafri.
Alasan Pelaporan dan Aspirasi Masyarakat
Keputusan untuk mempolisikan Abu Janda bukan tanpa alasan, melainkan hasil dari musyawarah bersama para perantau Minang di Semarang. Organisasi ini berupaya menampung keresahan masyarakat yang merasa tersinggung dengan pernyataan tersebut.
Pelaporan ini juga bertujuan untuk menjaga kondusivitas di tengah masyarakat dan memberikan perlindungan hukum bagi warga Minangkabau. Pihak IKM ingin mencegah terjadinya aksi main hakim sendiri atau tindakan anarkis akibat emosi massa yang meningkat.
Detail mengenai identitas pelapor dan waktu kejadian :
| Detail Informasi | Keterangan |
|---|---|
| Pelapor | Aidil Rajo Endah (Sekretaris Daerah DPD IKM Semarang) |
| Terlapor | Permadi Arya alias Abu Janda |
| Waktu Laporan | Sabtu, 30 Mei 2026 |
| Dugaan Pelanggaran | Penghinaan terhadap Suku Minang |
Data di atas merangkum informasi utama mengenai laporan kepolisian yang diajukan oleh pengurus daerah IKM. Proses ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.
Tanggapan dari Pihak IKM
Sekretaris Daerah DPD IKM Kota Semarang, Aidil Rajo Endah, menyatakan bahwa warga Minangkabau di Semarang sangat berkeberatan dengan ucapan Abu Janda. Sebutan "bar-bar" terhadap masyarakat Sumatera Barat dinilai sebagai provokasi yang memicu amarah dan risiko konflik sosial.
Aidil menegaskan bahwa jalur hukum adalah ikhtiar konstitusional yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada aparat penegak hukum agar ditangani secara profesional dan objektif.
Dukungan penuh juga datang dari Braditi Moulevey selaku Sekretaris Jenderal DPP IKM pusat. Ia mengapresiasi keberanian pengurus daerah Semarang dalam menyelesaikan konflik melalui jalur hukum daripada aksi massa.
Himbauan untuk seluruh keluarga besar Minangkabau :
- Tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar di media sosial.
- Mempercayakan seluruh proses hukum kepada pihak kepolisian hingga tuntas.
- Menjaga nilai-nilai persaudaraan serta menghormati aturan hukum yang berlaku.
- Mengedepankan sikap bijaksana dalam menyikapi setiap isu digital yang bersifat sensitif.
Pesan ini ditujukan agar seluruh perantau Minang tetap menjaga ketertiban umum dan menahan diri dari tindakan yang melanggar hukum. DPP IKM berharap situasi sosial tetap kondusif di tengah bergulirnya kasus ini.
Pihak DPD IKM Kota Semarang menekankan bahwa laporan ini adalah bentuk tanggung jawab dalam menjaga martabat masyarakat Minangkabau. Fokus utamanya adalah memastikan keadilan tercapai melalui prosedur hukum yang sah tanpa memperpanjang polemik yang ada.
