Lebih dari 20 anggota parlemen dari Partai Demokrat di DPR Amerika Serikat secara resmi mendesak Departemen Luar Negeri untuk menghentikan kebijakan bungkam terkait program senjata nuklir milik Israel. Desakan tersebut muncul seiring dengan meningkatnya ancaman eskalasi militer yang dipicu oleh ketegangan perang dengan pihak Iran di kawasan Timur Tengah.
Aksi yang dipimpin oleh Joaquin Castro ini dituangkan dalam surat kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio dengan menegaskan adanya tanggung jawab konstitusional Kongres untuk memahami keseimbangan kekuatan nuklir regional. Mereka menuntut kejelasan mengenai rencana pemerintahan AS dalam menghadapi berbagai skenario perang yang saat ini sedang dikoordinasikan secara intensif bersama pemerintah Israel.
Risiko Eskalasi dan Kebijakan Non-Proliferasi
Para anggota parlemen memberikan peringatan keras bahwa risiko terjadinya salah perhitungan maupun penggunaan senjata nuklir dalam situasi saat ini bukanlah sekadar ancaman teoretis semata. Mereka berargumen bahwa sikap mendua atau ambiguitas atas kemampuan nuklir salah satu pihak justru menyulitkan pembentukan kebijakan non-proliferasi yang efektif bagi negara-negara tetangga lainnya.
Ketidakjelasan ini dinilai memengaruhi keputusan strategis negara-negara seperti Iran dan Arab Saudi yang mendasarkan langkah pertahanan mereka pada penilaian kemampuan militer negara di sekitarnya. Oleh karena itu, transparansi dianggap menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan mencegah perlombaan senjata nuklir yang lebih luas di wilayah tersebut.
Permintaan Data Terperinci kepada Departemen Luar Negeri
Menteri Luar Negeri AS diminta segera menyerahkan informasi mendalam terkait data intelijen Amerika Serikat mengenai program nuklir Israel, termasuk kapasitas material fisil dan doktrin nuklirnya. Permintaan ini mencakup rincian mengenai indikasi rencana pengerahan senjata nuklir selama konflik dengan Iran baru-baru ini maupun dalam potensi sengketa bersenjata lainnya di masa depan.
Laporan dari Common Dreams menyebutkan bahwa keterbukaan informasi ini sangat krusial bagi parlemen untuk merumuskan langkah diplomasi dan pengawasan yang tepat di Timur Tengah. Langkah berani para politisi Demokrat ini menandai tekanan baru bagi pemerintahan Trump untuk meninjau kembali hubungan pertahanan strategis dan kerahasiaan nuklir dengan sekutu terdekatnya.
