Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum mendapatkan laporan resmi mengenai penundaan impor batu bara dari Indonesia oleh China pada Juni 2026. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyatakan bahwa informasi ini baru diketahui dari pemberitaan media massa. Dia menekankan perlunya verifikasi lebih lanjut atas laporan dari Asosiasi Transportasi dan Distribusi Batu Bara China (CCTD).
Menurut Tri Winarno: “Sampai saat ini, kami belum menerima informasi yang jelas mengenai perusahaan mana saja yang dibatalkan pembeliannya oleh China, jumlahnya, dan rincian lainnya. Saya belum mendapatkan informasi,” ungkap Tri kepada awak media di Kompleks Parlemen, dengan dikutip pada Jumat (5/6/2026). Tambahnya, “Kalau kabar saya dapetnya dari media malahan.”
Penundaan impor tersebut menimbulkan beberapa reaksi dari pihak terkait. Sementara itu, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menegaskan bahwa ekspor batubara ke negara lain tetap berjalan, walau ada penundaan dari China. Sedangkan pengamat dari Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), menyoroti PT DSI sebagai salah satu penyebab terhambatnya ekspor batubara RI ke Cina.
Berita serupa juga menyebutkan adanya masalah terkait kebijakan ekspor satu pintu, yang diyakini berimbas pada tertundanya pengiriman batubara menuju Negeri Tirai Bambu tersebut.
Artikel Terkait
- Kapasitas Pembangkit Listrik April 2026 108 GW, Batu Bara 56% - Energi | 15 jam yang lalu
- IHSG Babak Belur Karena Krisis Kepercayaan, Begini Kata BEI - Market | 15 jam yang lalu
- China Tunda Impor, APBI Tegaskan Ekspor Batu Bara Jalan Terus - Energi | 16 jam yang lalu
- IMA Desak Percepatan Birokrasi Demi Jaga Pasar Batu Bara RI - Energi | 17 jam yang lalu
- Sinyal Xi Jinping Melawat ke Korut Menguat Lewat Foto Satelit - Global | 18 jam yang lalu
- Perhapi Soroti PT DSI Jadi Sebab China Tunda Impor Batu Bara RI - Energi | 18 jam yang lalu
Informasi lainnya juga mengungkap bahwa ESDM sedang mengkaji kebijakan gross split pada pertambangan dengan formula 70:30, meski belum ada keputusan final. Sementara itu, keresahan juga muncul terkait kapasitas pembangkit listrik bulan April 2026 yang mencapai 108 GW, di mana 56% di antaranya berbahan bakar batubara.
Boleh jadi, situasi ini akan mempengaruhi keputusan strategis lain di sektor energi dan investasi Indonesia. Semua pihak kini menanti langkah lebih lanjut dari pemerintah sebagai respons atas situasi ini.
