Ekonom dari Universitas Andalas, Syafrudin Karimi, menilai pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan memperkuat tata kelola ekspor dan kedaulatan ekonomi nasional. Menurutnya, penting bagi negara untuk mengamankan komoditas strategis guna menekan praktik under-invoicing pada ekspor. Oleh karena itu, Syafrudin meminta PT DSI dan pemerintah bersikap transparan dalam penentuan harga, audit publik, perlindungan produsen, hingga pengawasan independen.
Ia berharap entitas baru ini tidak berakhir sebagai monopoli. "Ini menjadi instrumen kedaulatan ekonomi bila data dibuka, harga produsen dijaga, devisa diawasi, dan ruang perantara rente dibatasi," ucapnya dalam pernyataan tertulis. Syafrudin menekankan bahwa pembentukan entitas ini penting untuk memberantas under-invoicing yang berdampak besar pada aspek fiskal. Selama ini, ekspor komoditas utama seperti batubara dan sawit sering tidak diawasi dengan ketat, terutama soal nilai transaksi ekspor yang tercatat lebih rendah dari harga pasar sebenarnya.
Baca Juga: Indef Nilai Pembentukan DSI Bisa Tekan Praktik Ekspor Ilegal
Syafrudin menambahkan, praktik under-invoicing merugikan negara karena mengurangi nilai pajak dan penerimaan negara serta mengganggu data perdagangan dan devisa ekspor. Dengan adanya PT DSI, ia berharap negara dapat memperkuat audit harga transfer, menyatukan data bea cukai, pajak, perbankan, pelabuhan, dan kontrak ekspor untuk pemeriksaan yang berbasis risiko. Hal ini diyakini bisa menutup celah manipulasi tanpa mematikan peran eksportir swasta.
"Pembatasan lewat entitas negara baru perlu dipertimbangkan, terutama jika pemerintah membuktikan kerugian negara dan entitas baru ini memiliki kapasitas teknis yang lebih baik," ungkap Syafrudin. Dalam konferensi pers sebelumnya, CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan bahwa pembentukan PT DSI bertujuan meningkatkan transparansi dalam transaksi ekspor sumber daya alam. Hal ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas agar lebih terbuka dan akuntabel.
```
