Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan pada hari Jumat (5/6) setelah penetapan Silmy Karim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait izin tinggal warga negara asing (WNA).
Tindakan penggeledahan tersebut dilakukan sehari setelah KPK menetapkan Silmy Karim dan tujuh pihak lainnya sebagai tersangka pada hari Kamis (4/6). Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, langkah ini diambil untuk mencari barang bukti yang relevan dengan dugaan korupsi yang melibatkan mantan Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024. "Setelah penetapan delapan orang sebagai tersangka, hari ini tim melakukan penggeledahan di rumah salah satu tersangka, yaitu SK, di Kebayoran, Jakarta Selatan," ujar Budi kepada wartawan.
Penggeledahan ini diharapkan dapat mengungkap lebih banyak bukti terkait kasus ini. KPK menduga Silmy Karim menerima gratifikasi rutin sekitar Rp 100 juta setiap pekan selama menjabat sebagai Dirjen Imigrasi periode 2023-2024, bekerja sama dengan Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra. Ketua KPK, Setyo Budi, mengungkapkan bahwa ada aliran dana sekurang-kurangnya Rp 145,5 miliar yang diterima pihak di dalam Dirjen Imipas dan Kementerian Imipas antara 2022-2026.
Kasus Dugaan Korupsi Silmy Karim:
- Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka bersama tujuh orang lainnya.
- Diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan gratifikasi izin tinggal WNA.
- KPK sudah mengidentifikasi penerimaan dana yang cukup besar selama periode kepemimpinan dia.
KPK optimis bahwa dengan penggeledahan ini, kasus dugaan korupsi yang menjerat Silmy Karim akan semakin jelas terungkap. Langkah proaktif ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi di semua lini pemerintahan.
