Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan pernyataan tegas terkait isu miring yang berkembang di masyarakat mengenai pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Instansi ini mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah menjalin kerja sama dengan pihak eksternal manapun dalam proses penentuan titik layanan gizi tersebut.
Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Kepala BGN sekaligus Ketua Tim Verifikasi, Sony Sanjaya, dalam sebuah konferensi pers resmi di Mabes Polri pada Senin, 25 Mei 2026. Langkah ini diambil menyusul banyaknya laporan mengenai dugaan praktik penipuan yang menyasar masyarakat dengan modus pendaftaran titik lokasi SPPG berbayar.
Prosedur Resmi Pendaftaran Titik SPPG
Sony Sanjaya menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran titik layanan dilakukan secara mandiri oleh pihak yayasan melalui kanal resmi yang telah disediakan. Masyarakat atau yayasan yang berminat diimbau untuk hanya mengakses portal resmi di alamat mitra.bgn.id tanpa melalui perantara atau makelar.
Sistem ini dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengajuan hingga verifikasi data. Sony menjelaskan bahwa koordinasi pendaftaran sepenuhnya berada di bawah kendali sistem BGN untuk menghindari intervensi pihak luar yang tidak bertanggung jawab.
Tahapan pendaftaran resmi yang harus dilalui oleh setiap yayasan pengusul adalah sebagai berikut:
- Pihak yayasan melakukan pendaftaran akun melalui portal resmi mitra.bgn.id.
- BGN melakukan proses verifikasi terhadap identitas dan legalitas yayasan yang mendaftar.
- Setelah dinyatakan terverifikasi, yayasan diberikan akses untuk mengisi data lokasi yang diusulkan sebagai titik SPPG.
- Yayasan memulai proses pembangunan fisik dan diwajibkan mengunggah laporan progres pembangunan secara berkala melalui sistem.
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa setiap progres dipantau langsung melalui sistem digital yang terintegrasi. Hal ini menutup celah bagi pihak-pihak yang mencoba menawarkan jalur pintas di luar prosedur formal yang telah ditetapkan pemerintah.
Waspada Modus Penipuan Jual Beli Titik Layanan
Dalam kesempatan tersebut, Sony juga membeberkan berbagai modus penipuan yang kini tengah marak dan meresahkan masyarakat. Salah satu pola yang sering ditemukan adalah pelaku yang berpura-pura memiliki jabatan di BGN atau mengklaim punya akses khusus ke pejabat internal.
Para oknum ini biasanya mengikuti prosedur awal dengan mendaftarkan lokasi secara normal hingga mendapatkan nomor identitas atau ID-SPPG. Namun, setelah nomor tersebut keluar, mereka tidak melanjutkan pembangunan melainkan justru menjual akses tersebut kepada orang lain dengan harga tinggi.
Beberapa skema penipuan yang wajib diwaspadai oleh masyarakat meliputi:
- Oknum yang mengaku pejabat BGN dan menawarkan bantuan pengurusan titik lokasi dengan jaminan pasti lolos.
- Kelompok yang mengatasnamakan yayasan kolektif dan mengklaim mampu menampung banyak permohonan titik sekaligus.
- Permintaan uang tunai dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp20 juta hingga mencapai Rp50 juta per satu titik lokasi.
- Modus organisasi masyarakat atau LSM yang membentuk badan usaha untuk menjanjikan akses program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Seluruh modus tersebut biasanya berujung pada kerugian finansial bagi masyarakat yang tergiur dengan janji-janji manis para pelaku. Pihak BGN mengimbau agar masyarakat segera melaporkan jika menemukan praktik mencurigakan yang meminta sejumlah uang untuk mendapatkan kuota layanan.
Komitmen Transparansi Badan Gizi Nasional
BGN kembali menekankan bahwa kerja sama dalam pembangunan titik SPPG murni hanya dilakukan antara instansi pemerintah dengan yayasan yang memenuhi syarat. Tidak ada ruang bagi perusahaan swasta atau organisasi tertentu untuk bertindak sebagai koordinator pendaftaran titik layanan ini.
“BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi dan perusahaan manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG,” ujar Sony Sanjaya dengan nada tegas. Penegasan ini diharapkan dapat meredam keresahan sekaligus memutus rantai praktik "jual beli titik" yang sedang diinvestigasi oleh pihak kepolisian.
Sebagai langkah preventif, BGN juga terus melakukan monitoring terhadap 1.152 titik SPPG yang dilaporkan masih belum tertib secara administratif sejak awal tahun 2025. Pengawasan ketat ini dilakukan agar program pemenuhan gizi nasional tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi atau pungutan liar.
Masyarakat diingatkan bahwa portal mitra.bgn.id adalah satu-satunya pintu masuk legal untuk pengajuan program ini. Segala bentuk transaksi di luar sistem resmi tersebut dipastikan merupakan tindakan ilegal yang melanggar hukum dan aturan organisasi.
