Pemerintah tengah mengkaji peluang besar untuk memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke mancanegara. Langkah ekspansi ini rencananya akan menyasar institusi pendidikan yang dikelola oleh pemerintah Indonesia di luar negeri.
Salah satu lokasi yang menjadi fokus penjajakan awal adalah Sekolah Indonesia yang berada di Jeddah, Arab Saudi. Rencana ambisius ini muncul seiring dengan keinginan pemerintah untuk memberikan fasilitas yang setara bagi anak-anak bangsa di luar negeri.
Penjajakan di Sekolah Indonesia Jeddah
Kabar mengenai potensi perluasan program ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Informasi tersebut ia kemukakan setelah melakukan kunjungan ke Sekolah Indonesia di Jeddah pada Minggu, 31 Mei 2026.
Kunjungan Dadan tersebut dilakukan tepat setelah dirinya menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Ia menyempatkan diri untuk berinteraksi langsung dengan para pendidik dan siswa yang berada di sekolah tersebut.
Berikut adalah rincian jumlah siswa di sekolah Indonesia yang ada di Arab Saudi:
- Sekolah Indonesia di Jeddah memiliki total 1.081 orang siswa yang sebagian besar merupakan anak pekerja migran.
- Sekolah Indonesia di Makkah memiliki total sebanyak 400 orang siswa yang saat ini tengah menempuh pendidikan.
Dadan Hindayana menyebutkan bahwa kehadirannya di institusi tersebut merupakan bentuk respons terhadap permintaan yang masuk. Ia ingin melihat secara langsung kondisi lapangan dan kebutuhan nutrisi para pelajar di sana.
Harapan Siswa dan Hak sebagai Warga Negara
Dalam kunjungannya, Dadan mencatat adanya antusiasme yang sangat tinggi dari para siswa terhadap program unggulan pemerintah ini. Para pelajar tersebut rupanya terus memantau perkembangan berita mengenai program MBG yang sudah berjalan di tanah air.
Menurut Dadan, banyak siswa yang secara spontan menyampaikan keinginan mereka agar bisa menikmati menu makanan bergizi yang sama. Mereka merasa memiliki hak yang setara meskipun saat ini sedang berada jauh dari Indonesia.
Dadan menekankan bahwa setiap anak Indonesia, di mana pun mereka berada, merupakan subjek yang patut diperhatikan kesejahteraannya. Sebagai warga negara Indonesia (WNI), mereka berhak mendapatkan dukungan pemenuhan gizi dari pemerintah pusat.
Informasi mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di tanah air memang telah menyebar luas ke berbagai penjuru dunia. Hal inilah yang memicu munculnya harapan besar dari anak-anak pekerja migran di Arab Saudi agar program serupa segera hadir bagi mereka.
Rencana Pembangunan Satuan Pelayanan Gizi
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Kepala BGN berencana untuk segera melaporkan temuan dan masukan dari lapangan kepada Presiden. Laporan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan lebih lanjut terkait operasional teknis di luar negeri.
Salah satu poin penting yang akan dikonsultasikan adalah kemungkinan pembangunan infrastruktur pendukung di sekolah tersebut. Fokus utamanya adalah pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan bertanggung jawab menyediakan makanan bergizi.
Beberapa poin utama yang akan dibahas bersama Presiden meliputi:
- Kesiapan infrastruktur untuk membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di area sekolah Indonesia luar negeri.
- Skema pengadaan bahan baku pangan lokal di Arab Saudi yang tetap sesuai dengan standar gizi nasional Indonesia.
- Alokasi anggaran khusus untuk membiayai operasional distribusi makanan bagi anak-anak pekerja migran di Jeddah dan Makkah.
- Penetapan regulasi mengenai standar menu yang akan disajikan agar sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan anak-anak.
Dadan berharap agar mekanisme pembangunan SPPG ini bisa segera mendapatkan titik terang secara administratif. Jika disetujui, ini akan menjadi tonggak sejarah baru dalam pelaksanaan program sosial pemerintah di luar wilayah kedaulatan NKRI.
Evaluasi dan Stabilitas Program MBG
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional juga terus melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program MBG yang sedang berjalan di dalam negeri. Evaluasi ini mencakup pengawasan ketat terhadap kinerja ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di berbagai daerah.
Berdasarkan data evaluasi terbaru, BGN sempat melakukan penangguhan atau suspend terhadap sekitar 8.182 unit SPPG karena alasan tertentu. Sementara itu, tercatat masih ada sebanyak 2.213 unit SPPG yang saat ini statusnya belum aktif kembali.
Ringkasan status unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini:
| Status Unit SPPG | Jumlah Unit |
|---|---|
| Unit yang sempat ditangguhkan (Suspend) | 8.182 Unit |
| Unit yang masih belum aktif hingga saat ini | 2.213 Unit |
Tabel di atas menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam mengelola kualitas pelayanan melalui sistem monitoring yang ketat. Unit yang tidak memenuhi standar akan dievaluasi demi menjamin kualitas makanan yang sampai ke tangan siswa.
Selain fokus pada jangkauan wilayah, BGN juga menaruh perhatian besar pada kestabilan harga pangan di tingkat produsen. Salah satu kebijakan yang ditekankan adalah kewajiban penambahan porsi telur dalam menu makanan yang disajikan melalui program MBG.
Langkah ini diambil bukan hanya untuk meningkatkan kadar protein bagi anak-anak, tetapi juga untuk membantu menyerap hasil produksi para peternak lokal. Dengan adanya penyerapan telur yang masif, diharapkan harga di pasar tetap stabil dan menguntungkan para petani serta peternak.
