Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri saat ini tengah mendalami kasus dugaan manipulasi data ekspor yang melibatkan perusahaan sawit PT MMS. Kasus ini berkaitan dengan praktik under invoicing atau pelaporan nilai barang yang lebih rendah dari harga aslinya.
Langkah tegas diambil oleh penyidik dengan melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi strategis milik perusahaan tersebut. Tindakan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti kuat terkait dugaan aktivitas ilegal dalam perdagangan komoditas sawit.
Penggeledahan Kantor dan Gudang PT MMS
Kombes Setyo K. Heriyatno selaku Kasubdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri memimpin langsung jalannya penggeledahan pada Jumat (29/5/2026). Tim penyidik menyasar kantor pusat PT MMS yang berlokasi di Jalan Ampera IV, Pademangan, Jakarta Utara.
Selain kantor pusat, aparat kepolisian juga bergerak menyisir fasilitas milik perusahaan di wilayah Tangerang, Banten. Penggeledahan dilakukan di sebuah gudang yang terletak di kawasan pergudangan Laksana untuk mencari bukti tambahan.
Berikut adalah daftar barang bukti yang berhasil diamankan oleh tim penyidik dari lokasi penggeledahan:
- Dokumen internal perusahaan dan berkas perizinan.
- Dokumen tagihan atau invoice asli dan salinannya.
- Dokumen resmi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- Sejumlah unit CPU komputer untuk keperluan forensik digital.
Penyitaan berbagai aset dan dokumen tersebut menjadi langkah krusial bagi kepolisian. Saat ini, tim ahli masih meneliti seluruh barang bukti guna mengungkap skema tindak pidana yang dijalankan oleh pihak perusahaan.
Dugaan Manipulasi Nilai Ekspor dan Kerugian Negara
Kombes Setyo menjelaskan bahwa praktik under invoicing diduga dilakukan untuk menekan nilai transaksi yang sebenarnya. Dengan melaporkan harga yang lebih murah, perusahaan dapat menghindari kewajiban keuangan yang seharusnya disetor kepada negara.
Tindakan curang ini diyakini memberikan dampak buruk yang luas bagi sektor ekonomi nasional. Pasalnya, nilai transaksi yang tidak transparan mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan negara dalam jumlah yang sangat besar.
Ringkasan status hukum dan tindakan kepolisian dalam kasus ini:
| Aspek Kasus | Status / Tindakan Kepolisian |
|---|---|
| Status Perkara | Telah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. |
| Dugaan Pelanggaran | Manipulasi data ekspor CPO (under invoicing). |
| Tujuan Penegakan Hukum | Menjaga tata kelola perdagangan komoditas strategis. |
| Langkah Selanjutnya | Penetapan tersangka dan pendalaman keterlibatan pihak lain. |
Tabel di atas menunjukkan bahwa pihak kepolisian telah menemukan bukti permulaan yang cukup melalui gelar perkara. Fokus utama saat ini adalah memastikan keadilan dalam sektor perdagangan ekspor komoditas nasional.
Komitmen Bareskrim Polri dalam Penegakan Hukum
Bareskrim Polri menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk kecurangan dalam ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit mentah (CPO). Praktik manipulasi semacam ini dinilai merusak struktur pasar dan merugikan tata kelola perdagangan Indonesia.
Pihak kepolisian juga berkomitmen untuk menelusuri seluruh individu maupun korporasi yang bertanggung jawab dalam skandal ini. Penegakan hukum akan dilakukan secara profesional demi melindungi stabilitas ekonomi negara dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
