Kementerian Keuangan secara resmi telah menerbitkan regulasi terbaru yang mengatur sektor profesi keuangan, khususnya terkait prosedur perizinan akuntan publik. Langkah ini diambil oleh pemerintah sebagai salah satu upaya strategis untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33 Tahun 2026. Aturan ini merinci berbagai jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak untuk kebutuhan mendesak di lingkungan Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menandatangani beleid ini, yang secara resmi mulai diundangkan pada tanggal 25 Mei 2026 lalu. Fokus utama dari aturan ini adalah penyesuaian tarif bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan izin praktik di industri akuntansi.
Berdasarkan lampiran dalam peraturan tersebut, Purbaya kini menetapkan tarif tertentu untuk pendaftaran izin kantor akuntan publik (KAP) asing. Bagi institusi mancanegara yang ingin beroperasi di Indonesia, pemerintah mematok biaya perizinan sebesar Rp10 juta.
Selain mengatur entitas asing, aturan ini juga memberikan rincian biaya yang cukup spesifik untuk izin usaha Kantor Akuntan Publik domestik. Besaran tarif ini dibedakan berdasarkan struktur kepemilikan, mulai dari kantor perseorangan hingga kantor dengan banyak rekan.
Untuk Kantor Akuntan Publik yang dikelola secara perseorangan, pemohon akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp1,5 juta. Nilai ini merupakan tarif dasar bagi profesional yang menjalankan praktiknya secara mandiri di dalam negeri.
Sementara itu, bagi kantor yang memiliki jumlah rekan atau mitra kerja lebih banyak, pemerintah menetapkan tarif yang berjenjang. Kantor dengan kepemilikan bersama ini memiliki struktur biaya yang bervariasi tergantung pada jumlah personel manajerialnya.
Rentang biaya untuk KAP dengan jumlah rekan antara 2 hingga lebih dari 5 orang berada di angka Rp3 juta sampai Rp6 juta. Pembagian kategori ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi skala usaha kantor akuntan yang berbeda-beda.
Pemerintah juga tidak melewatkan aspek ekspansi kantor akuntan melalui pembukaan cabang baru di berbagai daerah. Setiap permohonan izin pendirian cabang Kantor Akuntan Publik kini memiliki tarif resmi yang harus dibayarkan ke kas negara.
Besaran biaya untuk pembukaan satu kantor cabang ditetapkan senilai Rp2 juta per permohonan. Aturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi sumber pendapatan baru bagi negara dari sektor jasa profesional.
Berikut adalah rincian tarif perizinan akuntan publik yang tertuang dalam PMK Nomor 33 Tahun 2026:
| Kategori Perizinan | Besaran Tarif |
|---|---|
| Pendaftaran Izin Kantor Akuntan Publik (KAP) Asing | Rp10.000.000 |
| Izin Usaha KAP Perseorangan (Domestik) | Rp1,500.000 |
| Izin Usaha KAP dengan 2 hingga lebih dari 5 Rekan | Rp3.000.000 - Rp6.000.000 |
| Izin Pendirian Cabang Kantor Akuntan Publik (KAP) | Rp2.000.000 |
Tabel di atas merangkum daftar biaya resmi yang wajib dibayarkan oleh para profesional di bidang akuntansi saat mengajukan izin kepada Kementerian Keuangan. Seluruh pendapatan dari tarif tersebut akan masuk ke dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Informasi Terkait Lainnya di Lingkungan Kementerian Keuangan
Selain fokus pada aturan baru bagi akuntan publik, Purbaya Yudhi Sadewa juga tengah menaruh perhatian besar pada sektor ekonomi lainnya. Salah satunya adalah kebijakan mengenai Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang baru saja diberlakukan.
Purbaya menyebutkan bahwa aturan DHE SDA ini berpotensi membawa dampak positif bagi likuiditas perbankan nasional, terutama bank-bank Himbara. Masuknya aliran dolar dari para eksportir diharapkan mampu memperkuat cadangan devisa dan menopang stabilitas nilai tukar rupiah.
Aturan mengenai wajib repatriasi devisa tersebut mulai berlaku efektif sejak 1 Juni. Pemerintah menuntut kepatuhan hingga 100 persen dari para pelaku usaha terkait kewajiban memarkirkan dana hasil ekspor mereka di dalam negeri.
Menteri Keuangan juga menunjukkan sikap optimis dalam menanggapi dinamika pasar uang global saat ini. Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat terjadi tidak akan memberikan gangguan yang signifikan terhadap fundamental ekonomi nasional secara keseluruhan.
Pemerintah saat ini juga sedang melakukan perhitungan mendalam terkait potensi pendapatan negara dari aktivitas ekspor melalui jalur DSI. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memetakan sumber-sumber penerimaan baru bagi Indonesia.
Beberapa kebijakan penting lainnya yang baru dirilis oleh Kementerian Keuangan meliputi:
- Penerbitan regulasi baru terkait mekanisme Transfer ke Daerah guna mempercepat penyaluran DBH dan DAU.
- Pemberlakuan tarif PPh Final 0,5% bagi pelaku UMKM yang kini statusnya menjadi permanen untuk mendukung usaha kecil.
- Pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dimulai sejak awal Juni 2026.
- Penegasan mengenai hoaks video bantuan pensiun 2026 yang sempat mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya.
Poin-poin tersebut menunjukkan berbagai inisiatif yang diambil pemerintah dalam mengelola keuangan negara dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Kemenkeu terus berupaya melakukan efisiensi birokrasi sekaligus meningkatkan akuntabilitas publik di berbagai lini profesi.
Kebijakan tarif izin akuntan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem profesi keuangan yang lebih tertata dan kompetitif di masa depan. Dengan aturan yang jelas, diharapkan para pelaku industri akuntansi dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi transparansi ekonomi Indonesia.
